Dewan Minta Pemkot Kerjasama dengan BPS

Bandung - Pendataan penduduk miskin tiap SKPD di Kota Bandung berbeda-beda, hingga pemkot tidak mempunyai data akurat mengenai berapa jumlah data penduduk miskin.

Hal tersebut dikatakan oleh Anggota Komisi D DPRD Kota Bandung Tedi Rusmawan, saat ditemui di ruang kerjanya, Gedung DPRD Kota Bandung, Jalan Aceh, Rabu (27/1/2010).

Untuk itu, Dewan meminta Pemkot untuk bersinergi dengan BPS untuk mendata penduduk miskin. "Kita mendorong pemkot untuk bersinergi dengan BPS, untuk memasukan muatan lokal dalam pendataan. Karena BPS kan punya SDM yang handal untuk pendataan," ujarnya.

Tedi juga mengatakan, dari hasil raker komisi D dengan Pemkot, pemkot sepakat ada upaya untuk menyatukan data kemiskinan.

"Nanti bulan Mei ada sensus penduduk oleh BPS, bisa kita manfaatkan untuk mendapatkan kesepakatan angka-angka penduduk miskin," ujarnya.

Tedi menyontohkan ketidakseragaman jumlah penduduk miskin telihat dalam jumlah penerima Jamkesmas.

"Yang dapat kartu Jamkesmas ada 340 ribu, tapi kebutuhan bawaku sehat meningkat. Berarti kan lebih dari itu jumlahnya," kata Tedi.

Dari keterangan Tedi Data Dinkes warga miskin yang menerima Jamkesmas sebanyak 342 ribu orang, keluarga miskin di Bandung ada 82.480 sementara pengangguran di Disnaker ada 170 ribu.

"Pemkot harus melakukan pendataan lebih akurat dan seragam lagi," ujarnya.

(avi/tya)