.webp)
"0,7 persen penduduk Indonesia adalah pengusaha dan 95 persen dari mereka adalah pengusaha kecil, jumlah ini jelas tak seberapa dibanding kebutuhan," ujar Ketua Tim Penggerak PKK Jawa Barat Netty Heryawan, saat menerima kepulangan korban trafficking di Gedung PKK, Jalan Soekarno-Hatta, (19/1/2010).
Untuk menanggulangi masalah ini, ia mengharapkan pihak pemerintah daerah untuk membuka peluang usaha yang lebih besar di daerahnya. Bagi korban trafficking, usaha ini akan diintegrasikan dengan adanya Rumah Perempuan Terampil Jabar yang membantu mengarahkan keterampilan usaha mereka.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hampir seluruh korban trafficking yang dipulangkan malam ini adalah single parent yang beban ekonominya harus ditanggung sendiri. Diharapkan dengan adanya lapangan kerja di daerah, mereka tak perlu mengambil risiko dan menjadi korban trafficking. Sehingga mereka masih bisa berusaha dengan aman dan dekat dengan keluarga.
Namun, diakui Netty, kurangnya lapangan pekerjaan di daerah masih menghambat langkah ini. "Ekonomi di daerah memang masih belum menarik minat mereka," tuturnya.
Saat beraudensi dengan pihak PKK dan dinas terkait, para korban menuturkan bahwa kebutuhan ekonomi memaksa mereka mengambil peluang menjadi TKI di tempat yang tak terjamin.
Asisten Kesra Provinsi Jabar Pery Soeparman menuturkan, para korban tidak melihat kondisi agen TKI yang bersangkutan dengan teliti. Sehingga dengan mudah terjerat karena kebutuhan yang mendesak.
"Padahal sampai bulan Februari pemerintah tidak memberikan izin mengirimkan TKI," imbuhnya.
Namun, bukan berarti pengalaman buruk ini membuat mereka kapok. Sari Murni, korban asal Cipeundey Kabupaten Bandung, bertekad untuk tetap menjadi TKI melalui agen resmi.
"Ya, mau bagaimana lagi, Saya perlu usaha," ucapnya. (ahy/ahy)
