DK KPU: Demokrat Harus Periksa Yuni

Bandung - Ketua Dewan Kehormatan KPU Jabar Asep Warlan Yusuf meminta masalah Yuni Nabila ini tidak hanya diselesaikan di KPU saja. Namun dirinya menyarankan agar Partai Demokrat dapat memeriksa Yuni Nabila.

"Kalau di KPU masalah ini selesai di dewan kehormatan, nanti kita tinggal memberikan surat rekomendasi. Kalau soal Yuni sudah kewenangan partai, bukan kami," ujar Asep saat ditemui wartawan di KPU Jabar, Kamis (14/1/2010).

Asep menyarankan kepada Demokrat untuk memeriksa Yuni Nabila untuk lebih mengetahui secara detail apa Yuni salah atau tidak.

"Bagusnya partai juga periksa Yuni, ada kesalahan yang fatal enggak? DPC Demokrat bisa juga diperiksa oleh Demokrat Jabar," ujar Asep. Selain dari pihak partai, Asep juga menyarankan agar panwaslu juga turut diperiksa oleh bawaslu.

"Masing-masing seharusnya menyelesaikan semuanya, beritikad baik dan taat hukum, sehingga telihat memberi pelajaran baik untuk masyarakat," kata Asep.

Mengenai sanksi untuk KPU Kota Bandung, Asep  mengatakan keputusan menunggu surat rekomendasi dari Dewan Kehormatan. Asep pun mengaku belum dapat memastikan apakah sanksi akan ditujukan kepada perorangan KPU Kota atau instansi KPU Kota.

"Belum tau, nanti kita kan ada pleno dulu setelah ada surat rekomendasi dari badan kehormatan," ujarnya.

(avi/tya)