Hal ini dituturkan oleh Ketua Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) Jabar Martinus Ursia ketika dihubungi melalui telepon Senin (11/1/2010).
"Rencana ini sudah mulai digarap sejak akhir 2009 lalu dan masih terus digodog. Intinya sempat ada pembicaraan Jamkesmas diurus oleh swasta," ujar Martinus.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Sekarang banyak RS yang menolak pasien dengan Jamkesmas. Alasannya beragam, bahkan sampai ada yang berani memasang tulisan 'Tidak Menerima Jamkesmas Untuk Sementara Waktu'," imbuh Martinus.
Ditambahkannya, dengan kondisi ini masyarakat miskin berarti harus membayar premi dengan jumlah tertentu untuk mendapat layanan kesehatan.
"Masak masyarakat harus membayar dulu untuk mendapatkan layanan kesehatan? Ini jelas tidak manusiawi dan kami jelas-jelas tidak setuju. Seharusnya Jamkesmas tetap diurus pemerintah saja," tandas Martinus.
(dip/ern)











































