"Mobil itu hanya untuk siapa yang pinjam, yang tidak pinjam ya tidak apa-apa," kata Irfan seusai acara hearing di Gedung Paripurna Dewan, Rabu (30/12/2009).
"Untuk yang tidak meminjam seharusnya tidak bicara lewat media, tapi kirimi surati pimpinan dewan," ujar politikus dari Partai Demokrat itu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kalaupun ada pihak yang menilai sikap dewan menyalahi aturan, Irfan memilih untuk menyerahkan hal itu kepada pengadilan.
"Yang berhak menilai bersalah atau melanggar adalah pengadilan. Silakan saja dibuktikan di pengadilan," tantangnya.
Dewan Jabar mengalokasikan Rp 21 miliar untuk pengadaan mobil dinas anggota dewan di APBD 2010. Menurut Kepala Bapeda Deny Juanda, kisaran harga satuan mobil yang akan dianggarkan sebesar Rp 200 juta. Rencananya mobil dewan tersebut berbentuk SUV guna penyesuaian kontur wilayah di Jabar yang berbukit-bukit.
Meski tidak ada payung hukum yang memberi lampu hijau pengadaan mobil, dewan bersikukuh untuk mengajukannya di APBD. Karena hal itu bergantung dari hasil evaluasi Mendagri apakah menerima atau menolak usulan APBD yang diajukan. Sementara itu, pos anggaran pengadaan mobil akan dimasukan ke pos Pengelolaan Aset Daerah Pemprov Jabar.
Sementara dua fraksi yang telah menyatakan menolak adalah Golkar dan PPP.
(ahy/ern)
