Anggota Fraksi PPP yang juga Ketua Komisi B DPRD Jabar Hasan Zaenal menyatakan DPW PPP Jabar sudah menginstruksikan kepada seluruh anggota fraksi PPP di DPRD Jabar untuk menolak mobil dinas pinjam pakai.
"Ketua sudah menginstruksikan kalau anggota untuk tidak ambil mobil, kecuali mereka yang punya jabatan," kata Hasan saat ditemui di Gedung DPRD Jabar, Jalan Diponegoro, Senin (28/12/2009).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Posisi secara aturan dan hukumnya masih kita kaji dan juga manfaat serta teknis operasionalnya," ujarnya ditemui tempat sama.
Menurutnya pengadaan mobil dinas dewan itu sifatnya pinjam pakai. "Jadi bukan anggaran yang disengajakan dan mobilnya menjadi milik anggota dewan, hanya pinjam pakai," katanya.
Sehingga bila diperlukan, mobil dewan itu bisa dipinjam. "Nah kalau saat tidak dibutuhkan ya disimpan di parkiran," cetusnya.
Ketua DPD Golkar Jabar Irianto MS Syafiuddin memerintahkan seluruh anggota fraksi Golkar di DPRD Jabar untuk menolak mobil dinas yang akan dianggarkan pada APBD 2010 mendatang. Dalam RAPB tercantum dana untuk pengadaan mobil dinas itu sekitar Rp 21 miliar.
(ern/ern)










































