Hal itu terungkap dalam dialog bertajuk Stop KKN dengan LPSE yang dihadiri oleh Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, Pejabat LPSE Karso, Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Irfan Suryanegara dan Ketua Kadin Jawa Barat Agung S Sutisna di Menara Gedung Sate, Sabtu (14/11/2009).
Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menyatakan dengan LPSE, dapat meminimalisir manipulasi potensi KKN. Sebab, proses yang dilakukan secara komputerisasi akan meminimalisir potensi-potensi kecurangan di lapangan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Namun implementasi di lapangan perlu mendapat pengawasan bersama, agar hasilnya sesuai harapan masyarakat," ujarnya dalam rilis yang diterima detikbandung.
Kalangan pengusaha yang diwakili Ketua Kadin Jawa Barat Agung S Sutisna menyambut baik program ini. Namun dia mengaku, para pengusaha masih menghadapi kendala yaitu sebagian pengusaha masih belum terbiasa dalam mengakses IT.
"Hal ini lebih terasa bagi para pengusaha di daerah terpencil yang daerahnya belum terjangkau internet," katanya.
Pejabat LPSE Jawa Barat Karso menyatakan 18 orang timnya akan berupaya selalu meningkatkan profesionalisme dan kejujuran. Lebih lanjut Karso mengimbau agar para peserta tender mengirimkan data elektronik pada awal waktu dan mengakses internet ke daerah terdekat.
Dia mengaku sudah melakukan sosialisasi lelang sisem elektronik ini melalui media masa dan melalui para pejabat pemkab dan pemkot se-Jabar. "Mudah-mudahan ke depan sosialisasi dan kinerja LPSE bisa lebih ditingkatkan," harap Karso.
(ern/ema)











































