Jika Bekerja Benar, Petugas Pengadaan Barang Tak Perlu Takut

Bandung - Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan siap membela bawahannya yang menggelar pengadaan barang dan jasa, jika tersandung masalah hukum. Syaratnya, proses pelaksanaan harus benar.

Hal ini disampaikan Heryawan saat memberikan pengarahan Bimbingan Teknis (Bimtek) dan Ujian Nasional Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Rabu (4/11/2009) di Badan Diklat Pemprov Jabar, Bandung.

Terkait maraknya kasus hukum yang menjerat panitia pengadaan barang dan jasa, Heryawan menjamin kepada aparatur yang bertugas untuk tidak perlu khawatir.

"Saya akan membela saudara panitia pengadaan, jika dalam pelaksanaan lelang sudah dilakukan dengan benar dan sesuai aturan," tegas Heryawan, dikutip dari surat elektronik yang diterima detikbandung.

Dijelaskan Heryawan, tahun 2010 seluruh proses pengadaan barang dan jasa di Provinsi Jawa Barat dilaksanakan melalui Layanan Pengadan Barang dan Jasa Secara Elektronik (LPSE).

Untuk itu dibutuhkan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kualifikasi dan keahlian khusus pengadaan barang dan jasa. Program pelatihan dan bimbingan dipandang perlu dilaksanakan, untuk mendapatkan tenaga handal.

"Tenaga handal di bidang pengadaan dibutuhkan guna mendorong perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Apalagi ini terkait dengan proses pengadaan barang dan jasa di lingkup Pemprov Jabar," ujar Heryawan.

Lebih lanjut Heryawan menyatakan, dengan kemampuan yang handal diharapkan menekan kesenjangan antara jumlah anggaran yang dikeluarkan dengan tingkat ouput yang dihasilkan. Keahlian itu, menurutnya dibutuhkan guna mempercepat proses penyerapan anggaran dan pelaksanaan kegiatan yang tepat waktu.

"Dengan penyerapan anggaran dan pelaksanaan kegiatan yang tepat waktu, diharapkan memperlancar proses pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah," tuturnya.

Sementara itu Kepala Badan Diklat Pemprop Jabar Dadang Dally menjelaskan, Bimtek diperlukan agar pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dapat berjalan teratur, terukur, transaparan dan efisien. Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Keppres No.80/2003 menuju terwujudnya good local governance.

"Saat ini masih dibutuhkan banyak aparatur yang memiliki kapasitas yang mampu melaksanakan kegiatan lelang," jelas Dadang.

Bimtek ini diikuti 500 peserta yang berasal dari utusan seluruh Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) Pemprop Jabar. Kegiatan Bimtek dilaksanakan dalam 10 angkatan, di mana masing-masing angkatan diikuti 50 peserta.

Para peserta akan mendapatkan pelatihan selama 3 hari ditambah 1 hari khusus untuk mengikuti proses ujian nasional guna mendapatkan sertifikat keahlian pengadaan barang dan jasa pemerintah.

(lom/lom)