Program Pemerintah Sering Meleset

Bandung - Meski demikian besarnya potensi kemandirian masyarakat di RT 04 RW 01 Kelurahan Babakan Asih, namun kapital yang dipergunakan masih kecil. Program pemerintah diharapkan lebih tepat sistem dan sasarannya.

Seluruh aktivitas Kartoen Ervat mengandalkan dana sumbangan dari organisasi dan kelompok usaha di luar warga. Pemerintah khususnya Pemkot Bandung memang miliki beberapa program untuk membantu masyarakat. Namun realisasinya dinilai masih jauh dari ideal, bukan karena nominalnya tetapi sistem yang kurang tepat.

"Pemerintah langsung menjalankan program tersebut, tetapi dengan data yang kurang tepat. Apa yang dibutuhkan warga, yang paling tahu adalah pihak RT. Tetapi program pemerintah tidak mengoptimalkan perangkat RT, hingga sering kali bantuan tidak tepat sasaran," ujar Reggi Kayong Munggaran dari Common Room yang intens mendampingi warga sejak tahun 2000.

Dicontohkan Ahmad Ruyani (44) Ketua RT 04 RW 01 Kelurahan Babakan Asih, ada warganya yang menerima program bantuan pemerintah untuk usahanya yang berskala cukup besar. Secara ekonomi dilihat mampu karena selalu tampil dengan perhiasan dan pola hidup sehari-harinya terlihat cukup mewah dibanding warga lain.

Hal ini menimbulkan kecemburuan, karena ada warga lain seperti tukang sablon yang sangat membutuhkan modal hanya sekitar Rp 500 ribu, tidak mendapatkan bantuan.

"Akibatnya kan warga kecewa. Masak yang punya emas dikasih modal, sementara yang benar-benar butuh tidak dapat. Inilah yang membuat program-program pemerintah ditanggapi apatis oleh warga," timpal Reggi.

Contoh lain, ada program Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) yang ditawarkan pemerintah tetapi ditolak warga yang menilai mekanismenya tidak jelas. Ketika warga butuh paving block, tidak bisa diakomodir karena harus dalam bentuk material yang ditentukan pemerintah seperti semen dan bahan bangunan lain.

Warga sempat mengajukan usul, bagaimana kalau material bantuan pemerintah diterima kemudian dijual untuk diberikan material yang dibutuhkan warga, pemerintah tidak menerimanya.

"Padahal masalahnya sederhana, cuma jenis material. Karena barang yang diberikan belum tentu sesuai kebutuhan. Dalam kasus ini kita butuh paving block," tutur Pak RT. (lom/lom)