"Sampai saat ini kita belum sentuh swasta. Karena networking tidak ada sehingga sulit," ujar Kasie Promosi Kesehatan Dinkes Jabar Tuti Surtimanah kepada wartawan, Rabu (14/10/2009).
Kendala lainnya yaitu Dinkes tidak memiliki wewenang untuk mengatur perusahaan swasta dalam hal pengadaan sarana PHBS seperti wastafel. "Pemprov kan tidak punya daerah, yang punya daerah itu adalah pemerintah kabupaten dan kota. Mereka mungkin lebih berwenang," tuturnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Seperti rumah makan, mal, terminal dan stasiun saya lihat pasti sudah memilik wastafel," katanya.
Sementara tempat umum yang belum terjangkau seperti pasar-pasar akan mulai dijadikan target penyediaan sarana PHBS tersebut.
Berdasarkan survey tahun 2008 lalu, prosentase keluarga dengan PHBS jumlahnya sekitar 86,21 persen. Dikatakan Etna angka tersebut mengindikasikan sudah mulai sadarnya masyarakat akan pentingnya hidup sehat.
"Kita terus sosialisasikan melalui kampanye, kader dan media," tambahnya.
Sementara itu, survey cepat PHBS pada hingga Maret 2009 di Jabar menunjukkan indikator rumah tangga sehat di Jabar tahun 2009 mencapai 76,3 persen. Naik dari survey sebelumnya pada 2007 yaitu sebesar 73 persen. (tya/ema)










































