Demikian diungkapkan Sekretaris Daerah Kota Bandung Edi Siswadi dalam pertemuan dengan rumah sakit negeri dan swasta di Kota Bandung di RSHS, Selasa (25/8/2009). Hal tersebut diungkapkan Edi menyusul keresahan dari rumah sakit akan keterlambatan pembayaran Gakin dari pemerintah.
"Kita hanya ingin memastikan bahwa pasien dari keluarga itu tidak mampu bergaransi, kita bayar. Tidak ada kesulitan, meskipun ada keterlambatan karena terbentur regulasi," tutur Edi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Edi juga mengakui faktor anggaran memang jadi menjadi kendala keterlambatan pembayaran pasien Gakin ke rumah sakit di tahun 2009 ini. Tapi, lanjut Edi, hal itu masih bisa diatasi di anggaran perubahan.
Menurutnya, dibutuhkan sekitar Rp 30 miliar per tahunnya untuk memenuhi kebutuhan kesehatan warga tidak mampu.
"Sekarang baru tersedia Rp 12 miliar namun dibantu provinsi Rp 10 miliar sehingga dalam anggaran perubahan hanya tinggal menambah Rp 8 miliar saja," tuturnya.
Edi pun mengimbau kepada seluruh rumah sakit di Kota Bandung agar tidak menolak warga miskin yang akan berobat atau dirawat.
(ema/ern)










































