'Perda K3 Terkesan Horor'

Bandung - Perwakilan Departemen Hukum dan HAM kantor Wilayah Jawa Barat Eva Gantini menilai Peraturan Daerah (Perda) K3 (Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan) terkesan horor. Ia beralasan karena perda itu tidak berpihak kepada pedagang kaki lima (PKL).

Pernyataan tersebut disampaikan Eva saat memberikan materi dalam 'Seminar Umum Implementasi Perda K3 Terhadap PKL dan Kaitannya Dengan Pelanggaran HAM' yang digelar Paguyuban Pedagang Sultan Agung (PPSA), di Gedung Indonesia Menggugat, Rabu (15/7/2009).

"Perda K3 yang ditelurkan Pemerintah Kota Bandung terkesan horor. Saya masih melihat perda masih ompong, karena implementasinya tidak bisa diterapkan kepada masyarakat," katanya.

Eva mengaku terkejut ketika membaca surat kabar lokal yang menyebutkan jika dewan ditargetkan harus merampungkan sebanyak 16 Raperda di Kota Bandung.

"Mungkin ini juga seperti itu, perda dibuat karena harus kejar tayang. Sehingga yang dihasilkan tidak menyentuh kepentingan banyak orang," jelas Eva.

Dirinya pun menyayangkan, dalam hal pembuatan perda oleh dewan, khususnya terkait dengan kebijakan PKL, tidak melibatkan instansi terkait seperti Departemen Hukum dan HAM.

"Saya melihat perda sangat rentan dengan pelanggaran HAM yang kemungkinan dialami pedagang. Karena masalah ini bukan saja terkait masalah ekonomi, tapi juga aspek sosiologis dan psikologis," papar Eva.

(ahy/bbp)