JK-Win Akan Rombak Dana Pendidikan Nasional

Bandung - Sebanyak 20 persen dana APBN yang wajib dialokasikan untuk kepentingan pendidikan nasional akan direvisi oleh JK-Wiranto jika terpilih pada pilpres mendatang. Revisi tersebut dilakukan karena alokasi operasional pendidikan saat ini sangat minim.

Pendapat ini disampaikan oleh Sunatra, anggota tim kampanye JK-Wiranto Jawa Barat ditemui detikbandung disela-sela Seminar Nasional Strategi Capres & Cawapres Pilpres 2009, Senin (29/6/2009) di Hotel Preanger.

Menurutnya 2O persen dana pendidikan nasional yang selama ini masih termasuk gaji guru dan biaya pembangunan menyebabkan alokasi biaya proses pendidikan menjadi sangat minim.

"Jika JK-Win terpilih, maka 20 persen dana itu akan dipisah dari biaya pengadaan bangunan sekolah beserta isinya. Bangunan sekolah, juga meja dan kursinya akan menjadi tanggung jawab Departemen Pekerjaan Umum (DPU), bukan dipotong dari anggaran 20 persen itu," tutur Sunatra.

Sunatra menambahkan idealnya dana 20 persen itu digunakan untuk proses pendidikan berjalan. "Yang 20 persen itu idealnya dipakai untuk pelatihan guru, pembuatan laboratorium atau pengadaan buku-buku di perpustakaan sekolah dan juga pengadaan fasilitas-fasilitas lain seperti komputer," ujarnya.

Selain itu, Sunatra juga akan merevisi sistem pengelolaan Sekolah Dasar (SD) yang selama ini tidak memiliki Tata Usaha. "Sungguh mengenaskan kalau melihat SD-SD di Indonesia masih ada yang belum memiliki komputer atau bahkan mesin tik. Ini karena SD masih belum memiliki TU, masak jabatan TU dirangkap Kepala Sekolah?" sambungnya.

Meski sistem ini akan menyulitkan birokrasi karena melibatkan pihak-pihak baru, Sunatra menjanjikan tidak akan membatalkan rencananya. "Kita akan berupaya semaksimal mungkin, toh tujuannya meningkatkan kualitas pendidikan nasional," pungkas Sunatra.
(dip/ema)