Hal ini diungkapkan Ketua Perjuangan Pedagang Pasar dan Warung Tradisional (Pesat) Jawa Barat Usep Iskandar Wijaya. Dituturkannya, para pemimpin yang saat kampanye mengaku pro terhadap pasar tradisional khususnya di Jawa Barat, harus benar-benar menunjukkan tindakan riil.
"Jangan kedatangan calon-calon presiden atau calon wakil presiden sebagai seremonial saja. Kami meminta riil pelaksananaannya, kunjungan-kunjungan ini jangan hanya untuk satu kepentingan saja," ujar Usep kepada detikbandung, Kamis (11/6/2009).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Beberapa pelanggaran yang sebenarnya terlihat secara kasat mata tetapi dibiarkan oleh para pemimpin, dicontohkan Usep seperti aturan jarak pasar tradisonal dan pasar modern. "Seharusnya minimal 600 meter, tetapi yang terjadi hanya 100 meter. Ini dibiarkan saja seperti itu," sesalnya.
"Saat ini kan calon-calon presiden mengusung ekonomi yang pro rakyat. Seharusnya yang menang nanti bisa membuat aturan-aturan yang bisa disampakan sampai terlaksana di tingkat daerah," tandas Usep.
Di Kota Bandung saat ini ada 40 pasar tradisional, namun pasar modern jumlahnya kini jauh lebih banyak. Ketidakadilan ini menambah tekanan bagi para pedagang, karena untuk mendapatkan modal pun lebih sulit dibanding pasar modern.
"Itu juga perlu dipikirkan. Pemerintah khususnya perbankan perlu menyediakan pinjaman tanpa agunan dengan bunga rendah untuk para pedagang pasar tradisional, khususnya di Jabar," tandasnya.
Ayo ngobrol seputar Kota Bandung di Forum Bandung.
(lom/lom)











































