Pembelian Hak Cipta dan Pengunduhan Buku Ancam Penerbit

Bandung - Program buku murah yang diadakan pemerintah dengan membeli copy right (hak cipta-red) naskah buku pelajaran langsung kepada pengarangnya pada awal tahun 2008, ternyata bukan hal yang terlalu menggembirakan bagi para penerbit. Apalagi dengan dilegalkannya pengunduhan (download-red) buku pelajaran tersebut melalui situs Departemen Pendidikan Nasional. Dampaknya, sejumlah penerbit buku pelajaran harus beralih mencari pasar baru.

"Kalau bisa diistilahkan, mereka itu ngap-ngapan, (ngos-ngosan), mereka dipaksa mencari pasar yang lain selain buku pelajaran," ujar Sekjen IKAPI (Ikatan Penerbit Indonesia), Wanti Syaefullah, usai acara Grand Launching Salam Book House, Jalan Pasirwangi, Minggu (31/5/2009).

Dari sekitar 8 ribu anggota IKAPI, 30 persen diantaranya adalah penerbit buku pelajaran. Meski belum ada yang gulung tikar, mereka kini dalam kondisi terancam. "Dengan pembelian copy rigt, penerbit hanya dibayar sekali saja, waktu pertama buku mereka dibeli setelahnya tidak dapat apa-apa lagi. Padahal biasanya mereka dapat royalti tiap tahun," jelas Wanti.

Menurut Wanti seharusnya pemerintah memberi kebebasan kepada penerbit jika mereka mau mencetak buku-buku yang sudah dibeli hak ciptanya. "Biar masyarakat yang memilih, mau buku dari diknas atau beli sendiri," kata Wanti

Wanti mengatakan pemerintah perlu meluruskan mekanisme pasar buku pelajaran ini agar tidak merugikan sebagian kalangan penerbit. "Jangan buku dari swasta dilarang," kata Wanti.

(tya/ern)