Buruh Cuekin Kadisnakertrans

Bandung - Buruh tolak mentah-mentah tawaran audiensi dengan Kadisnaketrans Jabar Mustofa Djamaludin. Buruh keukeuh minta bertemu dengan Gubernur dan Wakil Gubernur Jabar untuk menagih janji kontrak politik yang pernah ditandatangani keduanya.

Sebelumnya, sekitar sepuluh perwakilan elemen buruh diterima Mustofa di salah satu ruang di lantai dasar Gedung Sate. Belum juga menngucapkan sepatah dua patah kata, Ketua Aliansi Serikat Pekerja (ASP) Jabar Ristadi langsung melontarkan penolakan undangan audiensi.

"Kami tidak punya masalah dengan Disnaker, kami punya janji dengan Gubernur dan Wakil Gubernur. Jadi, kami menolak untuk lanjutkan pertemuan," kata Ristadi yang langsung menuju keluar ruangan Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Senin (4/5/2009).

Sementara itu, aksi buruh ini sempat diwarnai ricuh, saat salah seorang buruh akan menjadi bulan-bulanan buruh lainnya. Pihak kepolisian pun langsung amankan buruh tersebut. Belum jelas motif yang dilakukan buruh naas tersebut.

"Tadi ada yang mabuk terus rusuh, biasa kayak acara dangdutan," kata salah seorang buruh ketika disinggung pemicu kerusuhan terjadi.

Kapolwiltabes Bandung Kombespol Imam Budi Supeno saat ditemui di Gedung Sate mengatakan, seorang buruh yang diamankan polisi tidak ditahan dan hanya diamankan kemudian langsung dibawa pulang ke Soreang oleh intel Polres Bandung.

Diberitakan sebelumya, dalam kampanye terakhir Hade, Selasa (8/4/2008) lalu, di Lapangan Gasibu, keduanya menyodorkan tujuh komitmen moral selama menjadi pemimpin Jawa Barat. Pasangan ini mengaku jika tujuh komitmen tersebut tidak terealisasi dalam tiga tahun, keduanya siap mundur.

Ketujuh komitmen moral itu adalah yaitu menyerap satu juta lapangan kerja melalui pengadaan dan peningkatan UKM dengan anggaran Rp 200 miliar/tahun. Kemudian membebaskan SPP dan pemberian bantuan buku, perbaikan gedung sekolah, serta penambahan gaji guru negeri dan swasta dengan anggaran Rp 200 miliar/tahun. Meningkatkan kesejahteraan petani melalui dana talangan untuk menjamin stabilitas harga pupuk dan gabah sebesar Rp 200 miliar/tahun. Pembangunan jalan dan irigasi dengan anggaran Rp 200 miliar. Pengalokasian dana khusus sebesar Rp 50 miliar setiap tahun untuk operasi pasar bila harga sembako naik. Pengembangan dan revitalisasi posyandu untuk kesehatan ibu, anak dan lansia sebesar Rp 50 miliar/tahun. Mendukung eksistensi praktisi perkebunan untuk mendapat hak guna usaha.



Ayo ngobrol seputar Kota Bandung di Forum Bandung.
(ahy/ern)