Demikian dikatakan oleh Dr. Munir, M.IT, Direktur, Direktorat TIK Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) kepada detikbandung di ruang kerjanya di Gedung UPI.net, Kampus UPI, Jalan Setiabudhi, Selasa (14/4/2009) siang.
"Dulu mahasiswa demo karena keberatan dengan biaya fasilitas TIK di kampus yang dibebankan rata kepada seluruh mahasiswa. Dulu hanya bayar Rp 100 ribu untuk pemakaian sepuasnya selama setahun," tuturnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Sejak 2003 internet sudah ada di sini. Dulu mahasiswa harus membayar Rp 100 ribu setiap kali regisrasi per tahun. Saat itu kita keberatan. Nah pada 2006 kita demo untuk menghapuskan biaya tersebut. Eh, kok rektorat menanggapinya dengan sistem voucher seperti ini," kata Frans berapi-api.
Ketua Unit Kegiatan studi Kemasyarakatan (UKSK) UPI, Amran Halim juga mengakui bahwa selama ini belum ada reaksi dari mahasiswa karena mahasiswa yang memanfaatkan akses internet tersebut masih sedikit. Namun suatu saat dirinya yakin akan ada reaksi dari mahasiswa. Mengingat saat ini internet sudah menjadi kebutuhan dan ditambah perangkatnya juga semakin terjangkau.
"Karena minoritas dan kebanyakan yang memiliki laptop tidak keberatan dengan hal itu (sistem voucher - red). Namun jika ini dikoordinasikan dan dikomunikasikan, bisa saja akan ada aksi penolakan dari mahasiswa," tegas Amran.
Disinggung mengenai reaksi mahasiswa, Munir mengaku bingung dengan keinginan mahasiswa. Dirinya juga meminta agar masalah tersebut dilihat dari berbagai sudut pandang.
"Jangan dari berbayarnya saja dilihatnya. Tapi juga kita harus melihat beberapa aspek yang lain. Namun harus dicatat bahwa kita tidak mencari untung dari sini," ungkapnya.
Ayo ngobrol seputar Kota Bandung di Forum Bandung.
(afz/lom)











































