Dewan Minta BPK Periksa Bangunan Sekolah di Bandung

Bandung - Terkait banyaknya bangunan sekolah yang rubuh, Pemkot diminta tegas terhadap pembangunan sekolah yang spesifikasi bangunannya di bawah standar. BPK diminta turun tangan untuk memeriksa bangunan sekolah.

"BPK harus memeriksa bangunan-bangunan sekolah apakah sesuai dengan speknya atau tidak, jika diketahui tidak sesuai dengan spesifikasi bisa dimasukan pada lingkup korupsi," kata Ketua DPRD Kota Bandung Husni Muttaqien kepada detikbandung seusai menandatangani kontrak politik antara caleg dan Forum Ulama Ummat Indonesia (FUUI), di Masjid At Taqwa, Jalan Cijagra, Bandung, Kamis (2/4/2009).

Selain BPK, Husni meminta Pemerintah Kota dalam hal ini Dinas Pendidikan bersikap tegas kepada pengelola atau pengembang pembangunan sekolah-sekolah yang tidak sesuai dengan standar keamanan gedung.

"Harus ada tindakan tegas sehingga tidak ada pembangunan gedung sekolah yang di luar spesifikasi keamanan," tegas Husni.

Lebih lanjut Husni mengatakan perlu adanya peraturan yang mengatur antara pemkot, sekolah, maupun pihak ketiga yang mengatur persoalan pembangunan gedung sekolah.

"Perlu adanya peraturan yang mengatur itu, agar jangan sampai menguntungkan pihak tertentu, idealnya Perda," kata Husni.

"Apalagi kedepan anggaran pendidikan diperkirakan akan bertambah, salah satunya untuk infrastruktur sehingga jangan sampai menjadi celah korupsi," sambungnya. (ahy/ern)