Anggaran Bilik Suara Ditolak Pemprov

Bandung - Permintaan dana KPU kepada Tim Koordinasi Pemilu Pemprov Jawa Barat terkait bantuan dana pengadaan bilik suara, ditolak. Tim koordinasi menganggap peraturan pembentukan tim koordinasi pemilu tidak mengurus masalah logistik.

Seperti diberitakan, KPU Provinsi mengajukan tiga program kepada Pemda, antara lain sosialisasi sebesar Rp 944 juta, transportasi sebesar Rp 186 juta, dan operasional PPS, PPK, serta bantuan penambahan logistik bilik suara sebesar Rp 4 miliar lebih.

Hal ini disampaikan Ketua Pelaksana Harian Tim Koordinasi Pemilu M. Hidayat kepada detikbandung, Rabu (25/3/2009). Ia mengatakan dana logistik tidak tersedia di anggaran daerah melainkan ada di anggaran nasional.

"Kami hanya membantu untuk sosialisasi bukan untuk logistik," tegasnya.

Saat disinggung bahwa pengadaan bilik terkait pula pengadaan logistik, Hidayat mengatakan pemerintah daerah tidak mau melakukan intervensi anggaran yang akan mengakibatkan risiko. Menurutnya kegagalan tender bilik suara tersebut sudah seharusnya dikoordinasikan dengan KPU Pusat.

"Harusnya KPU Jabar datang ke KPU Pusat minta petunjuk. Bisa dengan penunjukan langsung atau mengalihkan pos anggaran," usul Hidayat.

Hidayat mengatakan, pihaknya hanya akan membantu keuangan untuk sosialisasi dan transportasi operasional PPS dan PPK. Untuk poin terakhir, Hidayat menegaskan dana transportasi harus berkaitan dengan distribusi logistik.

"Semuanya terkait dukungan kelancaran distribusi logistik pemilu dan keberhasilan pemilu. Kalau dana membuat logistik bukan ke pemda," katanya.

Dihubungi terpisah, Sekretaris KPU Jawa Barat, Deddy S. Warmana, mengatakan masih berharap bantuan logistik bilik datang dari pemda. Dia mengatakan, dana itu agar tidak membebani pembuatan bilik oleh panitia pemilihan suara.

"Kami tunggu jawaban pemda sampai tanggal 3 April," katanya.




Ayo ngobrol seputar Kota Bandung di Forum Bandung.
(rks/ern)