Bingung Soal Pemilu 2009, Pemilih Tunanetra Datangi KPU

Bingung Soal Pemilu 2009, Pemilih Tunanetra Datangi KPU

- detikNews
Rabu, 11 Mar 2009 15:18 WIB
Bandung - Tak kunjung diberikan sosialisasi soal pemilu 2009, penyandang cacat tunanetra datangi KPU Bandung. Dengan banyaknya parpol dan caleg serta sistem contreng, mereka mengaku kebingungan. Mereka juga memprotes rencana template bagi tunanetra yang hanya mencantumkan nama parpol tanpa nama caleg.

Ketua Pengurus Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni) Kota Bandung Ade Rahmat menyatakan tanpa bermaksud mengenyampingkan penyandang cacat lainnya, penyandang cacat tunanetra lebih kebingungan karena tidak bisa melihat nama caleg. "Kami tidak tahu caleg-caleg yang akan dipilih," ujarnya saat bertemu dengan Ketua KPU Bandung Heri Sapari di Kantor KPU Bandung, Jalan Soekarno Hatta, Rabu (11/3/2009).

Ade menyatakan rencana pembuatan template yang hanya mencantumkan nama parpol dinilai mendiskriminasikan mereka. "Kami juga punya idola. Kami tidak mau suara kami jatuh pada orang yang tidak kami kehendaki," protesnya.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Menanggapi hal itu, Heri Sapari berjanji sosialisasi bagi penyandang cacat akan segera dilakukan. "Untuk penyandang cacat tunanetra akan kami lakukan Rabu depan," ujarnya.

Mengenai template yang dipersoalkan, Heri mengakui pada awalnya memang template yang disediakan hanya berupa nama parpol. Namun, hal itu diubah. Template yang akan dibuat itu, akan mencantumkan nama parpol serta nomor urut caleg.

"Nah untuk mengetahu nama-nama caleg, kami akan memberikan buku panduan yang berisi nama caleg. Jadi sebelum mencoblos, para pemilih dikasih buku panduan braile untuk dipelajari," jelasnya. Jumlah penyandang cacat di Bandung mencapai 4 ribu dari total difabel.

Di tempat yang sama Ketua Divisi Sosialisasi KPU Bandung Evie Ariadne Shinta Dewi untuk alokasi dana template sudah dianggarkan dalam APBD, yang mana satu template senilai Rp 4 ribu. "Itu dikalikan dengan 5.462 TPS lalu dikali 3. Kenapa dikali 3, karena kita bikin untuk DPR RI, DPRD provinsi dan DPRD kota," jelas Evie.
(ern/ern)


Anda menyukai artikel ini

Artikel disimpan

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Belum ada komentar.
Jadilah yang pertama berkomentar di sini