Manfaatkan Sampah Jadi Komoditi Bernilai Ekonomi

Bandung - Deputi Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) Gempur Adnan menyatakan dalam pengolahan sampah pemerintah perlu melibatkan peran dari masyarakat. Tapi masyarakat harus diajak untuk bergerak dan dirubah pola pikirnya bahwa sampah jangan dinilai sebagai sesuatu yang menakutkan.

Menurut Gempur masyarakat perlu diubah pola pikir dari yang menganggap sampah sebagai masalah diubah menjadi sampah adalah sebuah komoditas. Sampah bisa jadi komoditas karena mengandung nilai ekonomi dengan diolah atau dimanfaatkan dengan berbagai cara.

"Jadi permasalah bukan seberapa luas TPA justru diusahakan TPA sekecil mungkin karena sebetulnya sampah itu bisa diminimalisir seperti contohnya botol ada yang ngambil, besi, juga kertas sedangkan sampah organik bisa dibuat pupuk kompos. Jadi yang disebut sampah bisa lebih kecil," ujar Gempur ditemui dalam istighosah memperingati empat tahun tragedi TPA Leuwi Gajah, Sabtu (21/02/2009).

Gempur mengatakan bahwa TPA sistem Open dumping di larang karena menimbulkan dampak pencemaran baik itu pencemaran air tanah akibat rembesan air dari sampah. Selain itu juga pencemaran udara karena bau yang ditebarkan. Jika masih menggunakan open dumping akan dikenai sanksi pidana.

Sedangkan untuk permasalahan sampah di pasar-pasar tradisional selama ini pemerintah hanya memfokuskan pada collecting, transporting dan dumping. Padahal hal ini bisa diminimalisir dengan melkukan pemilahan dan pencacahan sejak dari pasar sehingga beban atau volume sampah bisa berkurang sampai sepertiganya.

Selain itu dari yang sudah dipilih bisa dijadikan pupuk kompos dan bisa dibagikan kepada petani dengan harga yang lebih murah. Cara itu juga menyelesaikan masalah lain lain di mana petani saat ini kesulitan mendaptkan pupuk.

Langkah ini dinilai lebih murah dibandingkan dengan pengolahan melalui sanitary landfill. Gempur mengatakan dirinya tidak yakin sanitary landfill bisa dilakukan dengan baik.

"Saya pernah melihat pengolahan sampah dengan sanitary landfill tidak berjalan dengan baik. Sudah dibangun ketika dijalankan tidak sesuai sehingga kemungkinan untuk berhasil kecil," tuturnya.

Selain itu tenaga untuk mengoperasikan sanitary landfill memerlukan tekhnik khusus sehingga biayanya lebih mahal.

Pemanfaatan sampah tertera dalam UU No 18 untuk mendorong pemanfaatan sampah. Namun jika pemprov berencana memfungsikan kembali TPA Leuwi gajah itu perlu dilakukan pendekatan sosial karena masyakat sudah trauma. "Kalaupun tetap dilakukan perlu sosialisasi dan pemprov diharapkan berkoordinasi dengan KLH," tuturnya.



Ayo ngobrol seputar Kota Bandung di Forum Bandung. (ema/ema)