Dokter PTT Telantar, Menkes Ancam Bupati dan Wali Kota

Bandung - Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari mengancam tidak akan mengirimkan dokter PTT (yang mengabdi pegawai tidak tetap) ke daerah, jika bupati dan wali kota tidak memperhatikan kesejahteraan para dokter PTT.

"Awas kalau ada bupati yang menyia-nyiakan dokter, saya tidak akan kirimkan lagi dokter ke daerahnya," ancam Menkes saat pembukaan Mukernas Ikatan Dokter Indonesia (IDI), di Hotel Horizon, Bandung, Kamis (30/10/2008).

Menkes mencontohkan begitu banyak kasus yang ia terima dimana dokter-dokter PTT tidak mendapat perhatian oleh pemerintah Kabupaten Provinsi. "Ada yang tiga bulan gajinya belum dibayar, ada dokter yang tidurnya di Puskesmas," Menkes mencontohkan.

Menurutnya kesejahteraan dokter PTT merupakan kewenangan pemda. "Menkes tidak berdaya untuk kesejateraan dokter-dokter yang ada di daerah," ujarnya. Dokter PTT, imbuhnya, biasanya ditempatkan di tempat terpencil di Indonesia dan jarang mendapat perhatian dari pemda setempat.

Untuk itu, Siti mengharapkan melalui IDI, lebih bisa diperhatikan kasus-kasus yang selama ini menimpa dokter PTT. Lebih lanjut dia pun mengatakan jika dirinya akan merekomendasikan pada Presiden agar ketenagaan dokter disentralkan di bawah Depkes, tidak ada yang di bawah pemda.

Menkes mengimbau agar IDI tidak hanya berkutat pada permasalahan kesejateraan saja, namun juga jenjang karir dari PTT itu sendiri. "Jangan hanya memikirkan pendapatan dokter saja, akan lebih baik memikirkan secara konprehensif nasib dokter," ujar Menkes. (ern/ern)