.webp)
Hal ini disampaikan Ketua Bandung Creative City Forum (BCCF) Ridwan Kamil, saat diskusi dengan tema "Peran Penataan Ruang dalam Mewujudkan Bandung Bermartabat" di Kantor Detikbandung, Jalan Lombok No.33, Senin (8/9/2008).
"Kabar baik dari Bandung yang sampai ke luar daerah termasuk luar negeri, adalah soal kreativitas warganya. Tetapi warga Bandung sendiri tidak tahu kotanya mau dibikin seperti apa? Tidak pernah ada keterbukaan terhadap masyarakat. Contoh simplenya, tidak pernah ada maket kota," ujar Riwan yang juga staff pengajar arsitektur ITB.
Fungsi desain kota dinilai Ridwan adalah sangat penting. Perlu ada rencana yang jelas, daerah mana yang akan dibangun juga daerah mana yang tidak. Tingginya pertumbuhan penduduk serta volume kendaraan yang terus bertumbuh, harus disikapi dengan membuat perencanaan yang jelas dan transparan.
"Kemajuan satu bangsa, kadang-kadang ditentukan saat kita tidak membangun. Contohnya Boston. Jalan tol dinilai telah memisahkan kota, karena itu jalan tol dikembalikan fungsinya menjadi taman-taman. Bayangkan tol sepanjang kota berubah jadi taman dan lapangan sepakbola," tuturnya.
Ridwan menggambarkan bahwa, masyarakat di perkotaan sering kali berkompromi dengan kesemrawutan daerah tinggalnya. Kualitas hidup pun diturunkan. Makan malam bersama keluarga yang tak mungkin lagi dilakukan, dianggap sebagai kewajaran.
"Bandung jangan terjebak ke pembangunan yang justru menciptakan kesemrawutan. Kalau itu terjadi, masyarakat Bandung ibarat ikan arwana di air keruh," simpul Ridwan.
Diskusi yang digagas Alumni Planologi ITB (API), bekerja sama dengan dan Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) cabang Jawa Barat, Ikatan Arsitektur Lansekap Indonesia (IALI) cabang Jawa Barat, dan Detikbandung, dihadiri Kadis Tarcip Kota Bandung Juniarso Ridwan. Dimoderatori Ketua API Hetifah Sjaifudian, juga hadir Nia Kurniasih dari Planologi ITB, Diah Inoviarty Ketua IALI Jabar, Ermaula A Ketua IAP Jabar, wartawan senior Her Suganda dan para mahasiswa serta unsur lain masyarakat.
Dalam pemaparannya, Juniarso mengungkapkan banyaknya kendala yang dihadapi pemerintah dalam membuat perencanaan pembangunan yang aplikatif. Di antaranya karena banyaknya warga yang melakukan pelanggaran, serta minimnya dana pemerintah untuk membebaskan lahan.
"Jika kita tolak izin membangun yang diajukan warga karena bersimpadan dengan jalan misalnya, maka pemerintah wajib membebaskan tanah itu. Kendalanya kita tidak punya dana untuk itu," ujar Juniarso, sembari menambahkan beberapa kendala lain.
Namun di akhir diskusi Juniarso sepakat bahwa, leadership sangat menentukan dalam merancang kebijakan tata ruang Kota Bandung. "Semua masukan dari diskusi ini akan saya sampaikan, dan akan lebih baik saat rapat menyusun RDTR nanti teman-teman dari forum ini bisa ikut serta," ujarnya. (lom/lom)
