Siapa yang Akan Memerintah Gaza Usai Gencatan Senjata Hamas-Israel?

Jakarta -

"Perang telah usai". Demikian kata Presiden AS, Donald Trump, yang dengan bangga menggambarkan hasil perjanjian gencatan senjata antara Israel dan Hamas.

Kesepakatan tersebut mencakup penarikan mundur pasukan Israel dari sebagian wilayah Gaza serta pertukaran tahanan dan sandera antara kedua belah pihak.

Namun, berbagai butir penting yang diuraikan dalam rencana Trump masih belum terselesaikan dan dapat mengancam keberlangsungan gencatan senjata.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Jadi, seperti apa masa depan Gaza dan akankah Hamas melucuti senjatanya?

Siapa yang akan memerintah Gaza menurut rencana Trump?

Getty ImagesDonald Trump berbicara kepada media di dalam pesawat kepresidenan Air Force One.

Rencana Trump menyatakan bahwa Gaza harus dikelola sementara oleh "komite Palestina yang teknokratis dan apolitis, yang bertanggung jawab atas operasional layanan publik sehari-hari". Dengan kata lain, sebuah organisasi non-partisan yang menjalankan layanan publik di wilayah Gaza.

Komite ini akan terdiri dari warga Palestina yang kompeten serta pakar internasional di bawah pengawasan badan transisi internasional baruyang disebut "Dewan Perdamaian" dalam dokumen rencana resmi.

Negara anggota dan sosok di dalam dewan ini akan diumumkan secara resmi. Tapi, mantan PM UK, Tony BLair, disebut-sebut bakal berperan.

PA MediaMantan PM UK, Sir Tony Blair, menghadiri pertemuan damai di Sharm El Sheikh, Mesir, pada 13 Oktober 2025.

Rencana tersebut juga menyerukan AS, bekerja sama dengan negara-negara Arab dan internasional, untuk membentuk pasukan stabilisasi internasional.

Pasukan ini akan segera dikerahkan di Gaza untuk memberikan pelatihan dan dukungan kepada kepolisian Palestina.

Kepolisian inilah yang akan berkoordinasi erat dengan Yordania dan Mesir sebagai solusi keamanan internal jangka panjang.

UK dan Prancis saat ini sedang menggodok resolusi Dewan Keamanan PBB untuk membentuk pasukan ini.

Dawoud Abu Alkas / ReutersKondisi Kota Gaza pada 16 Oktober 2025.

Apakah Hamas akan melucuti senjatanya?

Israel berkeras Hamas melucuti senjatanya.

Setelah kembali ke AS dari Timur Tengah, Trump berkata, "Jika mereka tidak melucuti senjatanya sendiri, kami yang akan melucuti senjata mereka. Dan itu akan terjadi dengan cepat dan mungkin dengan kekerasan..."

"Saya berbicara dengan Hamas, dan saya berkata, Anda akan melucuti senjata, kan? Ya, Pak, kami akan melucuti senjata. Itulah yang mereka katakan kepada saya."

Bashar Taleb / AFP via Getty ImagesSeorang anggota milisi Brigade Ezzedine al-Qassam, sayap bersenjata Hamas, pada 13 Oktober 2025.

Namun, kantor berita AFP sebelumnya mengutip seorang pejabat Hamas yang mengatakan bahwa pelucutan senjata "tidak mungkin dan mustahil".

Setelah gencatan senjata berlangsung, kantor berita AFP mengutip seorang pejabat Hamas yang tidak disebutkan namanya. Dia mengatakan bahwa Hamas tidak akan berpartisipasi dalam pemerintahan Gaza selama masa transisi.

Namun pejabat tersebut mengatakan kepada AFP bahwa Hamas akan tetap menjadi "bagian inti dari struktur Palestina."

Hamas menyatakan keraguan tentang keterlibatan internasional, khususnya potensi peran mantan PM UK, Tony Blair.

ReutersKondisi kamp pengungsian di Kota Gaza pada September 2025.

Di mana para anggota Hamas?

Berbagai rekaman video dan foto dari Gaza menunjukkan para petempur Hamas berada di jalanan setelah penarikan mundur pasukan Israel.

Anadolu via Getty ImagesPasukan keamanan yang berafiliasi dengan Hamas dikerahkan di Gaza untuk mengawasi transisi setelah penarikan mundur tentara Israel.

Sumber-sumber lokal memberi tahu BBC bahwa Hamas telah mengerahkan ribuan personel untuk merebut kembali kendali atas wilayah-wilayah yang baru-baru ini dikosongkan oleh pasukan Israel.

Hamas membantah niatnya untuk kembali mengambil alih kendali secara penuh atas Gaza.

Klan mana yang bertempur dengan Hamas?

Three fighters with their faces obscured by ski mask-style coverings patrol a street in Gaza. A white car is pulling a small yellow cart with a woman, men and a. boy sitting in it and their legs dangling outside. Getty Images

Setelah gencatan senjata, bentrokan pecah antara petempur Hamas dan anggota klan, yang mengakibatkan puluhan korban tewas dan luka-luka.

Dalam kunjungannya ke Timur Tengah, Trump mengatakan Hamas telah menerima lampu hijau untuk melakukan "operasi keamanan internal" di Gaza.

Trump menambahkan bahwa Hamas ingin "menghentikan masalah" dan bahwa "mereka telah diberi wewenang untuk melakukannya secara sementara".

Pada Kamis (16/10), Trump mengunggah pesan di Truth Social: "Jika Hamas terus membunuh orang di Gaza, yang bukan merupakan kesepakatan, kami tidak punya pilihan selain masuk dan membunuh mereka."

Ia kemudian mengklarifikasi bahwa "kami" tidak mengacu pada pasukan AS.

Analis Palestina, Jihad Harb, mengatakan kepada BBC bahwa "hanya ada dua pilihan untuk masa depan Gaza: membolehkan Hamas mengendalikan Jalur Gaza dengan persetujuan Israel, atau secara bertahap mengalihkan kewenangan kepada Otoritas Palestina (PA)tapi opsi ini ditolak oleh [Perdana Menteri Israel, Benjamin] Netanyahu."

PA sampai saat ini memerintah Tepi Barat yang diduduki Israel.

ReutersPenduduk Gaza berkerumun dekat RS Nasser di Khan Younis untuk menyambut para tahanan yang dibebaskan Israel pada 13 Oktober 2025.

Pada Juni lalu, Netanyahu mengatakan Israel telah "mengaktifkan klan" di Gaza untuk melawan Hamas.

Hamas menuduh klan-klan tersebut bekerja sama dengan Israel.

Setelah muncul laporan bahwa Israel memberi senjata kepada kelompok pimpinan Yasser Abu Shabab, Netanyahu berkata, "Apa yang salah dengan [pemberian senjata] ini?" dalam sebuah video di X.

"Tindakan ini semata-mata demi menyelamatkan nyawa tentara Israel... dan mempublikasikan [laporan tersebut] hanya menguntungkan Hamas".

Hamas baru-baru ini bentrok dengan klan Daghmash. Hamas menuduh beberapa anggota klan tersebut berafiliasi dengan kelompok bersenjata yang setia kepada Israel.

Bagaimana pandangan di Israel?

Abir Sultan / EPA / ShutterstockWarga Israel di Tel Aviv merayakan pembebasan tahanan oleh Hamas pada 13 Oktober 2025.

Jurnalis Israel, Eli Nissan, mengatakan kepada BBC News Arabic bahwa ia tidak melihat peran Hamas dalam pemerintahan Gaza di masa depan. "Bukan hanya karena sikap yang berlawanan dengan Israel tetapi juga karena ketidakpuasan penduduk Gaza setelah dua tahun perang."

Sikap resmi Israel di bawah Netanyahu menolak pemberian peran apa pun bagi Hamas dalam pemerintahan Gaza.

Israel juga menentang kembalinya Otoritas Palestina (PA) untuk mengelola Gaza.

Posisi ini menguat setelah serangan Hamas pada 7 Oktober yang menewaskan sekitar 1.200 orang, kemudian disusul aksi militer Israel yang menewaskan sedikitnya 67.000 orang, menurut Kementerian Kesehatan Gaza yang dikelola Hamas.

Jalaa Marey / POOL / EPA / ShutterstockTrump berpidato di hadapan para anggota parlemen Israel atau Knesset pada 13 Oktober 2025.

Dalam wawancara dengan Fox News pada Agustus, sebelum kesepakatan gencatan senjata tercapai, Netanyahu mengatakan Israel berencana mengambil kendali penuh atas Gaza dan kemudian menyerahkannya kepada "pasukan pemerintahan Arab" yang tidak disebutkan namanya.

Netanyahu mengatakan Israel bermaksud menyerahkan pemerintahan Gaza kepada "pasukan Arab yang akan menjalankannya dengan benar, tanpa menimbulkan ancaman bagi kami, sekaligus menjamin kehidupan yang layak bagi penduduk Gaza."

Eli Nissan yakin pemerintah Netanyahu menolak Otoritas Palestina mengendalikan Gaza karena ia ingin menghindari hubungan antara Tepi Barat dan Jalur Gaza.

Ia menambahkan bahwa Netanyahu mungkin akan menyerah pada tekanan Trump yang ingin Otoritas Palestina berpartisipasi secara terbatas dalam pemerintahan Gaza.

Otoritas Palestina

Otoritas Palestina mengendalikan Tepi Barat secara terbatas.

Dalam rencananya, Trump membayangkan Otoritas Palestina akan mengendalikan Gaza.

Menurut rencana tersebut, hal ini akan terjadi setelah Otoritas Palestina menyelesaikan program reformasi "sebagaimana diuraikan dalam berbagai proposal, termasuk rencana perdamaian Trump pada 2020 dan inisiatif (perundingan damai yang digagas) Saudi-Prancis."

Reformasi yang diinginkan AS mencakup pengurangan dugaan korupsi oleh Otoritas Palestina.

Presiden Otorita Palestina, Mahmoud Abbas (kanan), menghadiri pertemuan damai di Mesir pada 13 Oktober 2025. ReutersPresiden Otoritas Palestina, Mahmoud Abbas (kanan), menghadiri pertemuan damai di Mesir pada 13 Oktober 2025.

Israel menduduki Gaza setelah perang 1967, tetapi Otoritas Palestinayang didominasi gerakan Fatahmengambil alih kendali setelah Israel menarik mundur pasukannya pada 2005.

Fatah menyerahkan kendali atas Gaza kepada Hamas pada 2007 setelah bentrokan internal yang keras.

Fatah didirikan oleh beberapa orang, termasuk mendiang presiden Otoritas Palestina Yasser Arafat.

Pada 1990-an, Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) pimpinan Fatah secara resmi meninggalkan perlawanan bersenjata terhadap Israel dan mendukung resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menyerukan pembentukan negara Palestina dengan menggunakan perbatasan tahun 1967.

Paul J Richards / AFP via Getty ImagesPada 1999, PM Israel Ehud Barak (kiri), Presiden AS Bill Clinton (tengah) dan Ketua PLO Yasser Arafat bertemu di Oslo setelah periode transisi perjanjian damai berakhir.

Otoritas Palestina menyambut baik inisiatif Trump.

Perdana Menteri Otoritas Palestina, Mohammad Mustafa, mengatakan kepada kantor berita Reuters, "Kami sudah ada di sana [di Gaza]", seraya menekankan bahwa "pengaturan internasional untuk bantuan dan pemantauan adalah satu hal, tata kelola dan pengiriman sebenarnya adalah hal lain".

Wiktor Szymanowicz / Future Publishing via Getty ImagesPerdana Menteri UK, Keir Starmer, menyambut PM Otoritas Palestina, Mohammad Mustafa (kanan) di luar kantor PM UK di 10 Downing Street, London.

Ia menambahkan bahwa banyak negara, termasuk negara-negara Arab, percaya bahwa Otoritas Palestina harus "bertanggung jawab" atas Gaza karena itulah "satu-satunya cara praktis untuk menyelesaikan masalah".

Presiden Trump

APKondisi Kota Gaza setelah dibombardir militer Israel.

Donald Trump berulang kali menegaskan bahwa Hamas harus dikalahkan untuk mengakhiri konflik, tetapi seiring waktu visinya untuk masa depan Gaza pascaperang telah bergeser.

Sebelumnya, Trump melontarkan ide mengubah Gaza menjadi "Riviera Timur Tengah", lengkap dengan resor hotel serta merelokasi penduduk ke Mesir atau Yordania. Ide-ide ini tidak ada dalam rencana terbarunya.

ReutersKamp pengungsian di Khan Younis, pada Desember 2024.

Namun bagaimana dengan detil rencananya? Siapakah para teknokrat Palestina? Dan apa yang kita ketahui tentang "Dewan Perdamaian"?

Rencana Trump tidak memberikan rincian yang jelas tentang badan internasional ini, meskipun media telah menyebarkan nama-nama tokoh non-Palestina yang diyakini dipertimbangkan untuk menjadi anggota.

Belum ada konfirmasi resmi yang dikeluarkan, dan Trump baru-baru ini mengatakan ia tidak yakin apakah Tony Blair "cukup populer untuk peran tersebut".

BBC NewsDonald Trump menanggapi pertanyaan wartawan BBC, Tom Bateman, di dalam pesawat Air Force One.

Saat bepergian ke Timur Tengah, Trump menghindari memberikan jawaban langsung atas pertanyaan BBC tentang pasukan multinasional tersebut. Dia mengatakan:

"Ini akan menjadi pasukan yang besar dan kuat. Ini tidak akan sering digunakan, karena orang-orang akan berperilaku dengan baik."

Ia menambahkan bahwa "Dewan Perdamaian" yang mengawasi transisi Gaza "akan siap sesegera mungkin."

Ketika ditanya tentang solusi dua negara, Trump menjawab:

"Banyak orang lebih suka satu negara, beberapa lebih suka dua negara. Kita lihat saja nanti. Saya belum berkomentar tentang itu."

Para mediator

Julien De Rosa / AFP via Getty ImagesMesir dan Qatar menjadi mediator utama perundingan damai, termasuk saat bertemu Presiden Emmanuel Macron di Paris pada Mei 2024.

Mesir dan Qatardua mediator utamatelah mendukung kerangka kerja internasional yang dikenal sebagai Deklarasi New York.

PBB mengadopsinya sebagai bagian dari upaya menyelesaikan konflik Israel-Palestina dan memajukan solusi dua negara.

Deklarasi New York menyerukan pembentukan komite administratif transisi di Gaza di bawah naungan Otoritas Palestina.

Deklarasi ini menekankan bahwa tata kelola dan penegakan hukum di seluruh wilayah Palestinatermasuk Gazaharus berada di tangan Otoritas Palestina.

Visi ini sejalan dengan pernyataan pejabat Mesir dan Qatar yang mengaitkan masa depan Gaza dengan pembentukan negara Palestina.

Apakah Otoritas Palestina mendapatkan kesempatan untuk membuktikan seberapa suksesnya mereka dalam mengelola Gaza? Itu akan bergantung pada banyak faktor di luar kendali mereka saat ini.

Reportase tambahan oleh Hesham Shawish and Zakariya Ayyad, BBC Monitoring dan Andrew Webb, BBC World Service