Trump-Netanyahu Sepakati Rencana Perdamaian di Gaza

Trump-Netanyahu Sepakati Rencana Perdamaian di Gaza

BBC Indonesia - detikNews
Selasa, 30 Sep 2025 10:43 WIB
Presiden AS Donald Trump (kiri) bertemu Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu di Gedung Putih pada 29 September 2025. (Getty Images)
Jakarta -

Presiden AS Donald Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah menyepakati rencana perdamaian baru untuk Gaza, seraya memperingatkan Hamas untuk menerima rencana tersebut.

Rencana itu mengusulkan penghentian segera operasi militer. Kemudian Hamas harus membebaskan 20 sandera Israel yang masih hidup dan jasad lebih dari 20 sandera yang diyakini tewas dalam waktu 72 jam, untuk ditukar dengan ratusan warga Gaza yang ditahan.

Seorang sumber Palestina yang mengetahui negosiasi gencatan senjata mengatakan kepada BBC bahwa para pejabat Hamas telah menerima proposal berisi 20 butir usulan Gedung Putih.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Proposal tersebut menuntut agar Hamas tidak punya peran dalam memerintah Gaza. Proposal itu juga membuka peluang bagi berdirinya negara Palestina di masa depan.

Berbicara dalam konferensi pers setelah perundingan di Gedung Putih, Trump menyebut rencana tersebut sebagai "hari bersejarah bagi perdamaian".

ADVERTISEMENT

Menurut Trump, Netanyahu akan mendapat dukungan AS untuk "menyelesaikan tugas menghancurkan ancaman Hamas" jika Hamas tidak menyetujui rencana tersebut.

Netanyahu kemudian mengatakan Israel "akan menyelesaikan tugasnya" jika Hamas menolak rencana tersebut atau tidak menindaklanjutinya.

Otoritas Palestina, yang memerintah Tepi Barat yang diduduki Israel, menyebut upaya presiden AS tersebut "tulus dan penuh tekad".

Dalam sebuah pernyataan yang diterbitkan oleh kantor berita WAFA, otoritas tersebut mengatakan bahwa mereka "memperbarui komitmen bersama untuk bekerja sama dengan Amerika Serikat, negara-negara di kawasan, dan mitra" guna mengakhiri perang di Gaza, memastikan pengiriman bantuan kemanusiaan yang memadai ke Gaza, dan pembebasan sandera dan tahanan.

Setidaknya 66.055 tewas akibat serangan Israel di Gaza sejak Oktober 2023.

Setidaknya 66.055 tewas akibat serangan Israel di Gaza sejak Oktober 2023. (AFP via Getty Images)

Proposal tersebut, jika diwujudkan, akan dimulai dengan penghentian operasi militer sesegera mungkin. Usulan tersebut juga menyatakan bahwa "garis pertempuran" yang ada akan dibekukan hingga persyaratan untuk penarikan bertahap terpenuhi.

Berdasarkan rencana Trump, Hamas akan meletakkan senjata mereka. Adapun jaringan terowongan serta fasilitas produksi senjatanya akan dihancurkan.

Untuk setiap sandera Israel yang jenazahnya dibebaskan, Israel akan melepaskan jenazah 15 warga Gaza yang tewas, demikian bunyi rencana tersebut.

Rencana tersebut juga menetapkan bahwa setelah Israel dan Hamas menyetujui usulan tersebut, "bantuan penuh akan segera dikirim ke Jalur Gaza".

AS juga menguraikan rencananya untuk tata kelola Gaza di masa depan.

Disebutkan bahwa sebuah "komite Palestina yang teknokratis dan apolitis" akan memerintah "dengan pengawasan dan supervisi badan transisi internasional baru, yang disebut Dewan Perdamaian, yang akan dipimpin" oleh Trump.

Mantan Perdana Menteri UK, Sir Tony Blair, akan menjadi bagian dari badan pemerintahan bersama para pemimpin lainnya yang "akan diumumkan".

Sir Tony menyebut rencana tersebut "berani dan cerdas".

Bagaimana reaksi UK dan Prancis yang telah mengakui negara Palestina?

Perdana Menteri UK, Sir Keir Starmer, menyambut baik rencana tersebut.

"Kami menyerukan semua pihak untuk bersatu dan bekerja sama dengan pemerintah AS untuk menyelesaikan perjanjian ini dan mewujudkannya.

"Hamas sekarang harus menyetujui rencana tersebut dan mengakhiri penderitaan, dengan meletakkan senjata mereka dan membebaskan semua sandera yang tersisa," ujar Sir Keir.

Presiden Dewan Eropa, Antonio Costa, mengatakan "semua pihak harus memanfaatkan momen ini untuk memberikan kesempatan sejati bagi perdamaian".

Presiden Prancis, Emmanuel Macron, memuji proposal tersebut, dengan mengatakan: "Prancis siap berkontribusi" dalam upaya mengakhiri perang dan membebaskan para sandera.

"Elemen-elemen ini harus membuka jalan bagi diskusi mendalam dengan semua mitra terkait untuk membangun perdamaian abadi di kawasan, berdasarkan solusi dua negara," kata Macron.

Rencana perdamaian di Gaza menyatakan bahwa Hamas tidak boleh memiliki peran dalam pemerintahan, "baik secara langsung maupun tidak langsung, atau dalam bentuk apa pun".

Pengumuman rencana perdamaian di Gaza mengemuka beberapa hari setelah Netanyahu mengecam beberapa negara Barat yang mengakui negara Palestina, dalam pidatonya di Majelis Umum PBB.

Netanyahu menyebut langkah pengakuan tersebut mengirimkan pesan bahwa "membunuh orang Yahudi akan membuahkan hasil".

Puluhan pejabat dan diplomat melakukan aksi walk-out saat ia berpidato di podium PBB, sehingga sebagian besar ruang konferensi kosong.

Bagaimana komentar Hamas?

Seorang sumber Palestina yang mengetahui negosiasi perdamaian di Gaza mengatakan kepada BBC, "Para pejabat Qatar dan Mesir telah menyerahkan rencana Gedung Putih untuk mengakhiri perang di Gaza kepada para pejabat Hamas di Doha."

Sebelumnya, seorang pejabat senior Hamas mengatakan kepada BBC bahwa mereka tetap terbuka untuk mempelajari proposal apa pun yang dapat mengakhiri perang di Gaza.

Namun, pejabat senior Hamas menekankan bahwa perjanjian apa pun harus melindungi kepentingan Palestina, memastikan penarikan penuh Israel dari Gaza, dan mengakhiri perang.

Ditanya tentang persenjataan kelompok tersebut, pejabat tersebut mengatakan: "Senjata perlawanan adalah garis merah selama pendudukan berlanjut."

"Masalah persenjataan hanya dapat dibahas dalam kerangka solusi politik yang menjamin berdirinya negara Palestina merdeka di perbatasan tahun 1967."

Sebagian besar rencana perdamaian yang digagas Trump berfokus pada "rencana pembangunan ekonomi" untuk membangun kembali Gaza.

Rencana tersebut menyatakan "Israel tidak akan menduduki atau mencaplok Gaza" dan pasukannya akan mundur dari wilayah tersebut secara bertahap.

Berbeda dengan pernyataan Trump sebelumnya, warga Palestina tidak akan dipaksa meninggalkan Gaza.

Sebaliknya, dokumen tersebut menyatakan: "Kami akan mendorong orang-orang untuk tetap tinggal dan menawarkan mereka kesempatan untuk membangun Gaza yang lebih baik."

Rencana tersebut juga membuka peluang bagi terbentuknya negara Palestina di masa depan.

Bagaimana komentar Presiden Prabowo?

Sejauh ini, Presiden Prabowo Subianto belum merilis pernyataan mengenai rencana perdamaian di Gaza yang disepakati Trump dan Netanyahu.

Namun, dalam pidatonya di PBB, Presiden Prabowo menegaskan dukungan penuh Indonesia terhadap solusi dua negara dalam penyelesaian konflik Palestina-Israel.

"Kita harus memiliki Palestina yang merdeka. Namun, kita juga harus mengakui, menghormati, dan menjamin keselamatan serta keamanan Israel. Hanya dengan itu kita bisa memiliki perdamaian sejati tanpa kebencian, tanpa kecurigaan," ujarnya.

Indonesia berkomitmen untuk terus aktif menjaga perdamaian secara nyata, tidak hanya melalui diplomasi, tetapi juga dengan penempatan pasukan di lapangan.

"Jika Dewan Keamanan dan Majelis Umum PBB memutuskan, Indonesia siap mengirim 20.000, bahkan lebih, putra-putri kami untuk mengamankan perdamaian di Gaza, Ukraina, Sudan, Libya, atau di mana pun perdamaian dibutuhkan," papar Prabowo.

Di New York, Presiden Prabowo diundang oleh Trump dalam pertemuan bersama para pemimpin negara-negara Arab dan negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim di Ruang Konsultasi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), pada Selasa, 23 September 2025

Dalam pertemuan, menurut Menteri Luar Negeri Sugiono, Presiden Prabowo "meminta kepemimpinan dari Amerika Serikat dalam rangka menyelesaikan permasalahan di Gaza dan Palestina."

Tonton juga video "Ini Isi 20 Poin Proposal Trump terkait Penyelesaian Perang di Gaza" di sini:

(ita/ita)



Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Ajang penghargaan persembahan detikcom dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) untuk menjaring jaksa-jaksa tangguh dan berprestasi di seluruh Indonesia.

Hide Ads