.webp)
Jajak pendapat menunjukkan mantan presiden Amerika Serikat, Donald Trump, punya peluang untuk kembali menjabat dalam pemilihan presiden AS pada November mendatang, kendati kemenangannya masih sulit diprediksi.
Pada 11 Juli lalu, Pew Research Centre merilis survei yang menyebutkan bahwa 44% responden akan memilih Trump jika Pilpres diadakan sekarang. Perolehan Trump lebih tinggi 4% ketimbang Joe Biden.
Dua hari kemudian, Trump mengatakan bahwa ia telah ditembak di bagian telinga dalam kampanye Pemilihan Presiden AS di Pennsylvania. Ia mengaku mendengar "suara berdesing" dan merasakan "peluru merobek kulit".
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sejumlah media AS menengarai peluang Trump memenangi Pilpres AS melonjak naik pascainsiden tersebut.
Siapa pun yang menang dalam Pilpres AS mendatang, hasilnya akan berdampak ke hajat hidup jutaan orang di luar Amerika.
Trump yang akan dikukuhkan sebagai kandidat presiden dari Partai Republik pada konvensi nasional partai tersebut pada pekan ini tidak selalu memberikan rincian lengkap tentang rencananya.
Namun jelas ada banyak hal yang membuat kebijakannya kemungkinan besar berbeda dari kebijakan yang ditempuh presiden AS saat ini, Joe Biden.
Berikut ini adalah beberapa di antaranya.
Akankah Trump mendukung Ukraina?
Getty ImagesJajak pendapat menunjukkan pemilih Partai Republikan lebih sedikit yang mendukung bantuan finansial dan militer AS untuk Ukraina ketimbang pemilih Demokrat.
Donald Trump telah lama mengkritik kebijakan bantuan militer AS senilai ratusan triliun rupiah yang mengalir ke Ukraina sejak invasi Rusia pada 2022 silam.
Trump yang secara terbuka memuji Presiden Rusia Vladimir Putin selama dirinya menjabat sebagai Presiden AS telah berjanji akan mengakhiri perang "dalam waktu 24 jam" jika terpilih kembali sebagai presiden.
Dia tidak menjelaskan bagaimana caranya mengakhiri perang, namun pernyataan tersebut menimbulkan kekhawatiran bahwa dia akan menekan Ukraina untuk menyerahkan wilayahnya kepada Rusia.
Pembahasan rancangan undang-undang (RUU) yang mencakup bantuan militer senilai US$60 miliar (sekitar Rp983,8 triliun) untuk Kyiv terhenti di Kongres AS selama berbulan-bulan oleh para pendukungnya dari Partai Republik, meskipun Trump tidak banyak bicara ketika RUU itu akhirnya disahkan pada April silam.
BBC
Salah satu sekutunya, Perdana Menteri Hungaria Viktor Orban, mengatakan Trump "tidak akan memberikan satu sen pun" kepada Ukraina jika dia akhirnya terpilih, setelah mengunjungi mantan presiden AS tersebut di Florida, AS, pada Maret silam.
Ketika ditanya tentang pernyataan Orban, Trump mengatakan kepada majalah Time: "Saya tak akan memberikan [bantuan] kecuali Eropa mulai menyamakan kedudukan".
Dia mengatakan "akan mencoba membantu Ukraina" tapi Eropa "tidak memberikan bagian mereka secara adik".
Pemotongan bantuan militer yang disuarakan Trump juga digemakan oleh pemilih Partai Republik. Dalam jajak pendapat yang diterbitkan pada 8 Mei oleh Pew Research Center, 49% anggota Partai Republik yang disurvei mengatakan Washington menghabiskan banyak uang untuk Ukraina, dibandingkan dengan 17% pemilih Partai Demokrat.
Akankah Trump menarik AS keluar dari NATO?
Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO), adalah aliansi militer yang terdiri dari 32 negara, termasuk AS, Inggris, Jerman, dan Prancis. Aliansi tersebut kerap dikritik oleh Trump.
Ketika menjabat presiden, dia kerap mengancam menarik keanggotannya AS dari aliansi tersebut jika negara anggota lain gagal memenuhi target yang disepakati, yakni membelanjakan 2% dari produk domestik bruto (PDB) untuk pertahanan.
Berdasarkan aturan NATO, setiap serangan terhadap negara anggota dianggap sebagai serangan terhadap semua negara di blok tersebut.
Namun pada Februari lalu, Trump mengatakan dia tak akan melindungi negara yang "tidak membayar" dan akan mendorong Moskow untuk melakukan "apa pun yang mereka inginkan" terhadap negara tersebut.
Getty ImagesTrump kerap mengkritik negara anggota NATO yang tak mencapai target belanja pertahanan mereka
Ada perbedaan pendapat mengenai apakah Trump akan menarik AS dari aliansi tersebut.
Namun Ed Arnold dari lembaga pemikir pertahanan yang berbasis di London, Royal United Services Institute, mengatakan bahwa Trump "masih dapat melemahkannya" tanpa menarik diri dengan mengurangi jumlah pasukan Amerika di Eropa atau dengan memberikan persyaratan pada respons AS jika Rusia menginvasi negara anggota NATO.
Trump menjanjikan deportasi
Kepimpinan Trump ditandai dengan kebijakan imigrasi yang agresif, dan dia berjanji untuk melangkah lebih jauh jika dia kembali ke Gedung Putih.
Dia mengatakan pada hari pertama dirinya kembali menjabat dia akan "memulai operasi deportasi domestik terbesar dalam sejarah Amerika".
Partai Republik juga berjanji untuk mengakhiri hak kewarganegaraan bagi anak-anak migran tanpa dokumen dan melancarkan perang terhadap kartel narkoba Meksiko.
Getty ImagesLonjakan jumlah orang yang melintasi perbatasan AS-Meksiko menjadikan imigrasi sebagai isu utama bagi Biden dan Trump
Dan tahun laluTrump menyatakan akan memperluas larangan perjalanan yang sangat kontroversial terhadap orang-orang dari beberapa negara mayoritas Muslim.
"Selain berupaya untuk mendeportasi jutaan imigran tidak sah, banyak di antaranya telah tinggal di AS selama beberapa dekade, Trump juga berupaya mengurangi imigrasi legal," kata Doris Meissner, pakar di Migration Policy Institute yang berbasis di Washington DC.
Sebelumnya, dia adalah komisioner Layanan Imigrasi dan Naturalisasi AS, kembaga yang kini telah dibubarkan.
Situs Trump menyoroti bahwa saat menjabat, dia menangguhkan program pemukiman kembali pengungsi AS, dan mengatakan Trump kemungkinan akan melakukan lagi jika kembali menjabat.
- Apakah Trump akan dipenjara dan bisakah dia jadi presiden AS lagi?
- Trump dituduh palsukan catatan untuk sembunyikan kejahatan lain
- Bagaimana Trump akan mencoba 'menghindari proses penahanan' dalam kasus melibatkan bintang porno
Meissner yakin mantan presiden tersebut akan menghadapi hambatan hukum terhadap rencananya, seperti yang ia alami pada masa jabatan pertamanya, ketika pengadilan melakukan intervensi dalam keputusan seperti larangan bepergian.
Selain itu, rencana deportasinya "akan berhadapan langsung dengan kenyataan bahwa pemerintah federal tidak memiliki sumber daya untuk menahan dan memindahkan orang-orang yang mendekati jumlah yang dijanjikan oleh Trump," tambahnya.
Presiden Biden menjanjikan kebijakan imigrasi yang lebih "manusiawi" dan telah menangguhkan atau mencabut beberapa kebijakan perbatasan era Trump.
Namun jajak pendapat menunjukkan para pemilih sayap kiri dan kanan khawatir mengenai tingkat imigrasi, sehingga membuat Biden tak bisa menentukan pilihan.
Pada bulan Juni, Biden mengeluarkan perintah yang memungkinkan para pejabat untuk segera mengeluarkan migran yang memasuki AS secara ilegal tanpa memproses permintaan suaka mereka.
Dua pekan kemudian, dia meluncurkan kebijakan yang melindungi ratusan ribu pasangan warga negara AS yang tidak memiliki dokumen dari deportasi.
Akankah Trump terus mendukung Israel?
Selama masa kepresidenannya, Trump adalah pendukung vokal Israel dan pemerintahan sayap kanannya.
Dia membatalkan kebijakan resmi AS selama beberapa dekade dengan mengumumkan pengakuan AS atas Yerusalem sebagai ibu kota Israel, dan memindahkan kedutaan AS dari Tel Aviv ke Yerusalem.
Kedua langkah tersebut yang belum dibatalkan oleh Biden dipandang oleh Palestina sebagai sikap memihak dalam isu status Yerusalem.
Pemerintahan Trump mendukung permukiman Yahudi di Tepi Barat yang diduduki yang oleh sebagian besar masyarakat internasional dianggap ilegal menurut hukum internasional, meskipun Israel membantahnya.
Pemerintahannya juga memediasi perjanjian normalisasi hubungan antara Israel dan empat negara Liga Arab Bahrain, UEA, Sudan dan Maroko.
Getty ImagesTrump menekankan catatan dukungannya terhadap Israel namun terkadang mengkritik PM Israel Benjamin Netanyahu
Namun, beberapa orang menganggap dia telah menyimpan dendam terhadap Benjamin Netanyahu sejak pemilihan presiden AS tahun 2020, ketika perdana menteri Israel menelepon untuk memberi selamat kepada Biden ketika Trump masih menentang hasil pemilu.
Setelah serangan tanggal 7 Oktober, Trump mengatakan Netanyahu "tidak siap" menghadapi serangan Hamas dan menyebut Hizbullah, kelompok Islam militan di Lebanon, "pintar", yang memicu kemarahan di kalangan pendukung Partai Republik.
Ia terus menekankan rekam jejak dukungannya terhadap Israel, namun kini mengatakan bahwa negara tersebut harus "menyelesaikan apa yang telah mereka mulai" terhadap kelompok milisi Hamas di Gaza "dengan cepat" karena negara tersebut "kalah dalam perang PR".
Dia mengatakan kepada majalah Time bahwa dalam perang Iran-Israel, dia akan "melindungi Israel", namun belum memberikan banyak rincian mengenai rencananya untuk berurusan dengan Iran.
Ketika menjabat presiden, ia menarik AS keluar dari perjanjian nuklir Iran, meningkatkan sanksi dan mengizinkan serangan yang menewaskan komandan militer paling kuat Iran, Qasem Soleimani.
Akankah Trump meningkatkan tekanan terhadap China?
Getty ImagesMasa jabatan kedua Trump sebagai presiden bisa ditandai dengan tarif baru untuk barang-barang China
Saat menjabat, Trump memicu perang dagang yang sengit dengan China. Jika terpilih kembali, dia menyarankan tarif lebih dari 60% untuk negara tersebut.
Tahun lalu dia juga berbicara tentang "pembatasan baru yang agresif" untuk "menghentikan semua pembelian infrastruktur China pada masa depan" di sektor-sektor penting seperti energi dan telekomunikasi di AS.
Dengan meningkatnya ketegangan di Laut China Selatan dan Taiwan, beberapa pihak di lingkarannya ingin melihat kebijakan keamanan AS lebih fokus pada China.
Penasihat Departemen Pertahanan pada masa pemerintahan Trump, Elbridge Colby, telah menjadi tokoh berpengaruh dalam bidang keamanan di jajaran Partai Republik dan diperkirakan akan berperan dalam pemerintahan Trump.
Colby adalah bagian dari kelompok Partai Republik yang menginginkan Washington menjadikan Beijing sebagai prioritas utama di luar negeri.
- Anak Presiden Joe Biden divonis bersalah oleh pengadilan AS, 'presiden tidak akan memberi pengampunan'
- Mantan presiden AS Donald Trump pakai foto 'mugshot' yang bersejarah untuk galang dana
- Trump mengaku 'tidak bersalah' atas tuduhan berupaya batalkan Pemilu 2020 - apa empat 'dosa' sang mantan presiden?
"Bukannya kita harus meninggalkan Ukraina begitu saja, namun mendukung mereka tidak boleh menjadi prioritas ketika China merupakan ancaman yang jauh lebih besar bagi kepentingan Amerika dibandingkan Rusia," kata Colby.
Dia menambahkan bahwa dia yakin Trump "sangat menyadari hal itu".
Taiwan memiliki pemerintahann sendiri dan memandang dirinya berbeda dari China daratan, dengan konstitusinya sendiri dan para pemimpinnya dipilih secara demokratis.
Namun Beijing memandang provinsi tersebut sebagai provinsi yang memisahkan diri dan pada akhirnya akan berada di bawah kendali Beijing dan tidak mengesampingkan penggunaan kekuatan untuk merebut pulau tersebut.
AS secara historis sengaja tidak memberikan kejelasan tentang bagamana reaksinya jika China menginvasi Taiwan, meskipun Biden adalah pemimpin AS yang paling eksplisit mengatakan AS akan membela Taiwan.
Trump menolak mengatakan apa yang akan dia lakukan terkait China, namun saat dia menang dalam Pilpres AS 2016 silam dia menerima panggilan telepon ucapan selamat dari presiden Taiwan yang memicu reaksi China.
Telepon itu merupakan terobosan terhadap kebijakan AS yang sudah puluhan tahun tidak memiliki hubungan diplomatik.
Bagaimana dengan kebijakan lingkungan?
Ketika menjabat presiden, Trump menarik AS dari Perjanjian Paris 2015 tentang perubahan iklim. Biden membatalkan langkah tersebut,
Namun dalam situs kampanyenya, Trump mengatakan dia akan menarik AS dari perjanjian tersebut. Dia bersumpah untuk "mengebor" minyak, menjanjikan energi yang lebih murah.
Situs webnya juga mengatakan bahwa Trump akan menghentikan "proses hukum yang sembrono" yang dilakukan oleh para aktivis lingkungan hidup, mengakhiri subsidi untuk tenaga angin, memotong pajak terhadap produsen minyak, gas, dan batu bara, serta membatalkan peraturan emisi kendaraan yang diberlakukan oleh Biden.
Tidak ada dua calon presiden yang berbeda pendapat dalam hal iklim dalam 30 tahun terakhir, kata Profesor David G Victor, pakar perubahan iklim di Universitas California, San Diego.
Victor yang juga mantan penulis utama Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim (IPCC) PBB, mengatakan kemenangan Trump akan menjadi "bencana" bagi target iklim pemerintah AS.
"Dia akan mengasingkan sekutu kita jadi timbul kepanikan," katanya.
Getty ImagesSebuah studi baru-baru ini menunjukkan bahwa AS kemungkinan besar akan gagal mencapai target iklim internasionalnya siapa pun yang memenangkan pemilu - tetapi dengan margin yang jauh lebih besar di bawah Trump
Dr Simon Evans, wakil editor situs perubahan iklim Carbon Brief, mengatakan bahwa "sangat tidak mungkin" AS akan memenuhi janji iklim internasionalnya jika Trump kembali ke Gedung Putih.
Evans adalah salah satu penulis penelitian yang menyimpulkan bahwa AS juga kemungkinan besar akan gagal mencapai targetnya di bawah kepemimpinan Presiden Biden, namun dengan selisih yang lebih kecil.
Biden telah menginvestasikan US$300 miliar ke dalam inisiatif energi bersih dan iklim melalui Undang-Undang Pengurangan Inflasi.
Namun beberapa aktivis iklim menentang tindakan yang diambilnya untuk meningkatkan produksi minyak dan gas, termasuk proyek minyak Willow di Alaska.
"Saya pikir Biden telah melakukan upaya maksimal yang dia bisa," kata Prof Victor.
"Dia telah membuat janji yang berani untuk mengurangi emisi yang hampir pasti tidak akan kita penuhi."
"Namun tidak ada keraguan bahwa pemerintahannya telah berbuat lebih banyak dalam kebijakan iklim dibandingkan pemerintahan lainnya dalam sejarah."
- Mengapa konstitusi AS mengizinkan terpidana mencalonkan diri sebagai presiden dan siapa saja yang melakukannya?
- Apakah Trump masih bisa mencalonkan diri sebagai presiden dengan status terpidana?
- Para tokoh kunci dalam persidangan Donald Trump
Simak Video 'Solidaritas dan Dukungan untuk Trump':
