.webp)
Untuk pertama kalinya sejak perang di Gaza terjadi pada Oktober 2023 lalu, Dewan Keamanan PBB (DK PBB) berhasil mengeluarkan resolusi yang menyerukan gencatan senjata segera antara Israel dan Hamas.
Resolusi tersebut menyatakan gencatan senjata antara Israel dan kelompok Islam Palestina harus dilakukan "segera" dan "agar bulan Ramadan dihormati oleh semua pihak, sehingga mengarah pada gencatan senjata yang langgeng dan berkesinambungan".
Kini, banyak negara yang memperdebatkan apakah resolusi tersebut mengikat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Resolusi PBB 2728 juga menuntut seluruh sandera dibebaskan segera dan tanpa syarat serta menjamin akses kemanusiaan ke Gaza.
Pada 1 Maret, Kementerian Kesehatan Gaza menyatakan lebih dari 30.000 orang telah tewas akibat perang (EPA)
Siapa yang menyetujui Resolusi PBB 2728?
Resolusi tersebut disetujui oleh 14 anggota DK PBB tanpa ada yang menentang. AS memilih abstain dan tidak memveto resolusi tersebut - sebuah teguran keras yang luar biasa terhadap Israel.
AS sebelumnya telah memveto tiga rancangan resolusi DK PBB dan memilih abstain sebanyak dua kali.
AS juga pernah mengatakan bahwa resolusi DK PBB tidak akan menjamin pembebasan sandera atau gagal mengecam serangan Hamas pada 7 Oktober di Israel selatan.
Resolusi terbaru ini diajukan oleh 10 anggota tidak tetap Dewan Keamanan di bawah kepemimpinan Mozambik.
Duta Besar Israel untuk PBB, Gilad Erdan, menyebut resolusi soal gencatan senjata di Gaza "memalukan" (Reuters)
Bagaimana reaksi Israel atas sikap abstain AS?
Tindakan AS di DK PBB telah memicu ketegangan dengan Israel.
Duta Besar Israel untuk PBB, Gilad Erdan, mengatakan: "Sedihnya, hari ini Dewan ini menolak untuk mengutuk pembantaian tanggal 7 Oktober; ini memalukan."
Namun, dia mencatat bahwa resolusi tersebut menyoroti penculikan warga Israel yang dilakukan Hamas.
"Resolusi ini mengecam penyanderaan, menyebut tindakan tersebut merupakan pelanggaran hukum internasional," katanya, seraya menggarisbawahi bahwa penyanderaan warga sipil yang tidak bersalah adalah kejahatan perang.
Baca juga:
"Dalam hal memulangkan para sandera, Dewan Keamanan tidak boleh hanya bersikap dengan kata-kata saja, namun mengambil tindakan, tindakan nyata," katanya.
Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, membatalkan jadwal perjalanan dua pejabat senior ke Washington.
Namun, juru bicara Dewan Keamanan Nasional AS, John Kirby, mengatakan rencana pertemuan antara Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant dan penasihat keamanan nasional AS Jake Sullivan akan tetap dilaksanakan.
Pada akhirnya, Gallant dan Blinken bertemu pada Selasa (26/03).
Menteri Pertahanan Israel, Yoav Gallant (kanan) berkunjung ke Washington DC untuk menemui Menlu AS, Antony Blinken (Reuters)
"Kami berharap dapat menjelaskan kepada menteri pertahanan bahwa Amerika Serikat terus mendukung Israel saat mereka melawan Hamas," kata Kirby dalam konferensi pers pada hari Senin (25/03).
Dia mengatakan keputusan AS untuk tidak memveto resolusi tersebut tidak berarti "pergeseran dalam kebijakan kami (AS)." Ditambahkannya, AS tidak mendukung resolusi tersebut karena kata-katanya tidak mengecam Hamas.
Baca juga:
- Rothschild: Dinasti bankir legendaris Eropa yang berperan membentuk negara Israel di tanah Palestina
"Tidak ada yang berubah mengenai kebijakan kami. Tidak ada apa-apa," kata Kirby kepada wartawan.
Namun, sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh kantor Netanyahu mengatakan bahwa AS telah "meninggalkan" posisi sebelumnya yang menghubungkan pengumuman gencatan senjata dengan pembebasan sandera.
"Sayangnya, Amerika Serikat tidak memveto resolusi baru tersebut," katanya.
Pengunjuk rasa pro-Palestina berkumpul di luar Departemen Luar Negeri AS ketika Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken, bertemu dengan Menteri Pertahanan Israel, Yoav Gallant, pada Selasa (26/03) (EPA)
Mengapa beberapa negara sebelumnya memveto resolusi soal Gaza?
Rusia dan China juga pernah memveto dua resolusi yang dirancang AS mengenai konflik tersebut pada bulan Oktober dan pada hari Jumat (22/03).
Pada hari Jumat, Duta Besar Rusia untuk PBB, Vassily Nebenzia, mengatakan resolusi yang dipimpin AS "sangat dipolitisasi".
Dia mengatakan perjanjian tersebut memberikan lampu hijau yang efektif bagi Israel untuk melancarkan operasi militer di Rafah, sebuah kota di ujung selatan Jalur Gaza.
Duta Besar Rusia untuk PBB, Vassily Nebenzia, memveto draf resolusi rancangan AS pada Jumat (22/03), namun mendukung resolusi hari Senin (25/03). AS bersikap abstain terhadap resolusi itu. (Reuters)
Di sana, lebih dari separuh dari 2,3 juta penduduk Gaza berlindung di tenda-tenda darurat.
"Ini akan membebaskan tangan Israel dan mengakibatkan seluruh Gaza dan seluruh penduduknya harus menghadapi kehancuran atau pengusiran," kata Nebenzia dalam pertemuan tersebut.
Duta Besar China untuk PBB, Zhang Jun, mengatakan draf rancangan AS gagal menyatakan dengan jelas penolakan terhadap rencana operasi militer Israel di Rafah.
Dia mengatakan China mendukung resolusi alternatif.
Duta Besar China untuk PBB, Zhang Jun, berpidato di Dewan Keamanan PBB pada 25 Maret 2024 (EPA)
Namun Duta Besar AS, Linda Thomas-Greenfield, mengatakan draf rancangan China-Rusia gagal.
"Dalam bentuknya yang sekarang, teks tersebut gagal mendukung diplomasi sensitif di kawasan. Lebih buruk lagi... hal ini justru bisa memberi Hamas alasan untuk meninggalkan kesepakatan yang ada," katanya.
Linda Greenfield (kanan) mengkritik draf resolusi rancangan China-Rusia (Reuters)
Apakah Resolusi PBB 2728 mengikat?
Situs PBB menyatakan: "Satu-satunya resolusi yang berpotensi mengikat secara hukum adalah resolusi yang diadopsi oleh Dewan Keamanan (Dewan Keamanan)."
Namun, AS menyebut Resolusi 2728 sebagai resolusi yang tidak mengikat dengan alasan adanya kalimat "permintaan gencatan senjata" alih-alih "memutuskan perlunya gencatan senjata" dalam resolusi tersebut.
Juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Matthew Miller, juga mengatakan kepada wartawan "ini adalah resolusi yang tidak mengikat".
Namun pejabat PBB lainnya mengatakan sebaliknya.
Baca juga:
- 'Buah hati saya mati kelaparan' - Anak-anak meninggal akibat kurang gizi dan dehidrasi di Gaza utara
Duta Besar China untuk PBB, Zhang Jun, mengatakan bahwa resolusi DK PBB bersifat mengikat.
Mark Lyall-Grant, yang merupakan duta besar Inggris untuk PBB dari tahun 2009 hingga 2015, mengatakan kepada BBC bahwa resolusi tersebut berdampak pada Israel.
Israel, menurutnya, "pada dasarnya berkewajiban untuk menghentikan kampanye militernya selama 15 hari ke depan".
Dia menambahkan bahwa teks tersebut secara hukum mengikat Israel tetapi tidak mengikat Hamas, karena kelompok Palestina bukanlah sebuah negara.
Wakil juru bicara PBB, Farhan Haq, mengatakan bahwa resolusi DK PBB adalah hukum internasional, "sehingga resolusi tersebut mengikat seperti halnya hukum internasional".
Warga Palestina di Gaza mengalami keterbatasan pangan, namun PBB dan kelompok-kelompok kemanusiaan memperingatkan bahwa anak-anak menderita kekurangan gizi (EPA)
Apakah mungkin untuk membuat resolusi tersebut mengikat berdasarkan Bab 7 piagam PBB?
Bab 7 digunakan untuk mengirim pasukan polisi multinasional untuk memulihkan hukum dan ketertiban di Haiti pada Oktober 2023.
Pengadilan Khusus untuk Lebanon (STL) juga dibentuk menggunakan Bab 7.
Pengadilan ini menyelidiki dan mengadili orang-orang yang bertanggung jawab atas pembunuhan mantan Perdana Menteri Lebanon Rafiq Hariri pada 2005 dan kematian lebih dari 20 orang lainnya.
Para hakim memimpin sidang pertama terhadap empat orang yang dituduh membunuh mantan Perdana Menteri Lebanon Rafiq Hariri di Pengadilan Khusus untuk Lebanon di Den Haag, Belanda (Getty Images)
Pada 2006, Iran dilarang memasok senjata ke negara lain berdasarkan Bab 7, sehingga menimbulkan sanksi yang ketat.
Menurut Patrik Johansson, dalam tulisannya di Nordic Journal of International Law: sebuah resolusi Dewan Keamanan dapat "dianggap sebagai 'resolusi Bab VII' jika... situasi yang sedang dipertimbangkan merupakan ancaman terhadap perdamaian, pelanggaran terhadap perdamaian, atau tindakan agresi."
Utusan Palestina untuk PBB, Riyad Mansour, mendorong agar bab ini digunakan.
"Kami datang ke Dewan Keamanan. Mereka mengatakan kepada kami bahwa hal itu tidak mengikat. Kami tidak percaya itu. Resolusi Dewan Keamanan bersifat mengikat".
"Dan jika Israel tidak mau menerapkannya, maka menjadi tugas Dewan Keamanan menggunakan Bab 7 untuk mengambil langkah dan tindakan hukuman agar mereka mematuhi resolusi Dewan Keamanan," ujarnya.
Utusan Palestina untuk PBB, Riyad Mansour, meminta Bab 7 diterapkan terhadap Israel (EPA)
Maya Ungar, dari lembaga kajian International Crisis Group yang berbasis di Brussels, mengatakan AS mengandalkan tradisi hukum dengan menggunakan interpretasi yang lebih sempit daripada yang diterima sebagian orang.
Dia mengatakan kepada CNN bahwa AS meyakini bahwa tanpa kata "memutuskan" atau "membangkitkan" Bab 7 (yaitu membangkitkan sentimen Bab 7), resolusi tersebut tidak mengikat.
Sebagian besar rumah dan toko di seluruh Gaza telah hancur akibat gempuran Israel sejak Oktober 2023 lalu (EPA)
Akankah Resolusi 2728 berdampak pada perundingan Doha?
Pada Selasa (26/03), Qatar mengatakan resolusi tersebut tidak berdampak langsung pada perundingan gencatan senjata di Doha.
Negara Teluk tersebut telah mengadakan serangkaian pembicaraan mediasi antara Israel dan Hamas mengenai kemungkinan gencatan senjata.
"Kami belum melihat dampak langsung apa pun dari perundingan tersebut. Perundingan tersebut masih berlangsung seperti sebelumnya, seiring dengan diambilnya keputusan [PBB]," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar, Majed Al-Ansari.
Pernyataan Qatar tersebut menyusul keputusan Israel untuk menarik kembali tim perundingnya dari Qatar, setelah kemunculan resolusi PBB yang menuntut gencatan senjata.
Media Israel sebelumnya melaporkan bahwa delegasi Israel, yang telah berada di Qatar selama delapan hari sudah meninggalkan Doha, setelah Hamas menolak tawaran terbarunya dalam perundingan soal kemungkinan gencatan senjata dan pembebasan sandera.
