.webp)
Pertemuan Thailand dengan junta militer Myanmar dan Aung San Suu Kyi dianggap mementingkan "ego sendiri. Pengamat hubungan internasional menilai Thailand semestinya mematuhi Lima Poin Konsensus dan berkoordinasi dengan Indonesia sebagai ketua ASEAN tahun ini jika ingin mendorong perdamaian di Myanmar.
Dosen hubungan internasional dari Universitas Padjajaran, Teuku Rezasyah, menilai Thailand seharusnya "menghargai Indonesia sebagai ketua ASEAN dengan terlebih dahulu berkoordinasi sebelum mengambil langkah lebih lanjut.
"Kalau hal ini berlangsung terus, ini akan menggoyahkan ASEAN dari dalam, di mana di dalam ASEAN itu terjadi rivalitas kepemimpinan, kata Rezasyah kepada BBC News Indonesia, Jumat (14/07).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pemerintahan Persatuan Nasional (NUG) Myanmar yang dalam pengasingan menyebut langkah Thailand melanggar otoritas ASEAN, Konsensus Lima Poin ASEAN, serta peran Utusan Khusus ASEAN.
Kepala Departemen Hubungan Internasional Center for Strategic and International Studies (CSIS), Lina Alexandra, menilai manuver yang dilakukan Thailand memang "berbeda dengan apa yang diupayakan ASEAN.
Namun, menurut Lina, Indonesia harus tetap fokus melibatkan lebih banyak pihak dalam mengupayakan perdamaian di Myanmar. Dengan harapan bisa berujung pada hasil rencana implementasi untuk menguraikan langkah-langkah yang harus diambil demi mencapai tujuan atau inisiatif bersama.
"Kalau sekarang ASEAN tidak muncul dengan rencana implementasi negara-negara frontline states [yang berbatasan langsung dengan negara yang tengah mengalami krisis] akan bilang, Kita kan frontline states, kita punya kepentingan mendesak terhadap masalah ini. Jadi, kami harus segera bertindak, ujar Lina.
Dalam joint communique (pengumuman setelah pertemuan diplomatik selesai) menteri-menteri luar negeri ASEAN, para menteri mengatakan mereka "diberikan pengarahan Thailand tentang aktivitasnya baru-baru ini di Myanmar, yang dipandang oleh sejumlah Negara Anggota ASEAN sebagai perkembangan positif."
"Kami menegaskan kembali persatuan ASEAN dan menegaskan kembali bahwa setiap upaya harus didukung, sejalan dengan (Lima Poin Konsensus) dan berkoordinasi dengan ketua ASEAN.
Sementara itu, Staf Khusus Menteri Luar Negeri RI untuk Kawasan Ngurah Swajaya mengatakan Indonesia akan tetap menjalankan diplomasi senyap untuk membantu menangani isu Myanmar dalam kapasitas sebagai ketua ASEAN.
"Pendekatan yang kita lakukan benar-benar untuk membangun kepercayaan, menyatukan semua pemangku kepentingan untuk bertemu, kata Ngurah, dikutip dari Antara.
Apa yang sudah dilakukan Thailand?
Pada Rabu (12/07) Menteri Luar Negeri Thailand Don Pramudwinai mengaku telah menemui mantan pemimpin Myanmar, Aung San Suu Kyi, yang dipenjara oleh junta militer.
Pertemuan itu disebut sebagai "upaya pendekatan kepada pihak-pihak di Myanmar yang menginginkan penyelesaian secara damai di tengah krisis.
Don juga menyebut pertemuan dengan Suu Kyi itu sejalan dengan rencana ASEAN untuk mencapai perdamaian di Myanmar.
Bulan lalu, Thailand juga mengundang negara-negara anggota ASEAN menghadiri pertemuan yang bertujuan untuk merangkul junta militer Myanmar.
Sebagian besar anggota ASEAN, termasuk ketuanya, Indonesia, menolak hadir, kata sejumlah sumber kantor berita Reuters. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi bahkan mengatakan "belum mendengar undangan itu.
Padahal ASEAN sepakat melarang junta militer menghadiri pertemuan tinggi karena mereka dianggap tidak menghormati Lima Poin Konsensus yang sudah dibuat ASEAN untuk membantu perdamaian di Myanmar.
Sejak militer menggulingkan pemerintahan sipil terpilih Myanmar pada 2021 lalu, negara itu dilanda krisis. Ribuan orang tewas, belasan ribu orang ditangkap, termasuk Aung San Suu Kyi.
Baca juga:
- Konflik Myanmar: Kalau aku bisa menembak duluan, kau akan kubunuh, anakku' - Kisah keluarga tercerai berai akibat perang sipil
- Myanmar: Setahun kudeta militer, masyarakat sipil kini angkat senjata, negara mereka berlanjut ke 'perang saudara'
- KTT ASEAN: Indonesia siap berbicara dengan junta Myanmar, pencederaan nilai-nilai kemanusiaan tidak bisa ditoleransi
Pemerintahan Persatuan Nasional (NUG) Myanmar yang dalam pengasingan menganggap pernyataan Menlu Thailand tentang pertemuan dengan Aung San Suu Kyi melanggar otoritas ASEAN, Konsensus Lima Poin ASEAN, serta peran Utusan Khusus ASEAN.
"Khususnya, laporan unilateral Menteri Luar Negeri Thailand tentang dugaan pandangan dan posisi Aung San Suu Kyi tidak bisa diterima dan tidak sah, mengingat ketidakmampuan beliau untuk tidak hanya menerima informasi yang faktual dan lengkap, tapi juga untuk berbicara secara bebas dan terbuka di dalam penahanan dan kurungan isolasinya yang sewenang-wenang," bunyi pernyataan tertulis yang dikirimkan Juru Bicara NUG Nay Phone Latt kepada BBC News Indonesia.
NUG menyarakan akan terus menyambut semua itikad baik dari komunitas internasional untuk mendorong perdamaian yang bertahan lama.
Namun mereka menekankan bahwa tujuan itu tidak akan pernah tercapai dengan mengizinkan, berdialog, dan bekerja sama dengan dewan kudeta militer yang mereka sebut tidak sah.
Apakah sikap Thailand melanggar konsensus?
Lima Poin Konsensus adalah kesepakatan yang dibuat oleh sembilan pemimpin ASEAN dan pemimpin junta Myanmar, Jenderal Min Aung Hlaing, dalam pertemuan tingkat tinggi di Jakarta, 24 April 2021.
Lima poin itu adalah: kekerasan di Myanmar harus dihentikan segera dan semua pihak harus menahan diri sepenuhnya; dialog konstruktif di antara semua pihak yang berkepentingan akan dimulai untuk mencari solusi damai demi kepentingan rakyat.
Lalu, utusan khusus ketua ASEAN wajib memfasilitasi mediasi proses dialog, dengan bantuan sekretaris jenderal ASEAN; ASEAN akan memberikan bantuan kemanusiaan melalui AHA Centre; serta membuka akses bagi utusan dan delegasi khusus yang mengunjungi Myanmar untuk bertemu dengan semua pihak terkait.
Para pengamat hubungan internasional yang diwawancarai BBC tidak secara gamblang mengatakan Thailand melanggar Lima Poin Konsensus itu. Lina menyebutnya "visinya berbeda, Rezasyah menyebutnya "tidak menjawab Lima Poin Konsensus.
Bahkan ASEAN mengeluarkan pernyataan bahwa apa yang dilakukan Thailand adalah "perkembangan positif dan dinilai Lina sebagai sikap yang "ambigu.
"Perkembangan positif ini artinya apa? Tapi kan lanjutannya kelihatan, Kami menegaskan kembali persatuan ASEAN dan menegaskan kembali bahwa setiap upaya harus didukung, sejalan dengan (Lima Poin Konsensus) dan berkoordinasi dengan ketua ASEAN, ini kelihatan marahnya menlu kita, papar Lina.
Thailand serba salah
Teuku Rezasyah mencoba menjabarkan posisi Thailand yang menurutnya berada di posisi yang "serba salah.
Di satu sisi Thailand merasa punya "kekuatan psikologis yang tidak dimiliki oleh Indonesia karena merupakan salah satu pendiri ASEAN dan di saat yang sama Thailand juga berbatasan dengan negara-negara di Indocina, yaitu Kamboja, Laos, dan tentunya Myanmarsehingga banyak hal yang diketahui Thailand, tapi tidak diketahui Indonesia.
Di sisi lain, kata Reza menekankan, Thailand seharusnya membagikan informasi-informasi itu ke Indonesia, berkoordinasi untuk menentukan langkah berikutnya.
"Ekspektasi dia [Thailand] adalah penyelesaiannya lebih cepat karena kalau konflik itu selesai lebih lama, ini enggak bagus juga bagi ASEAN dan bagi Thailand, misalnya berdampak pada pertambangan ilegal yang ada di sana, pergerakan manusia yang tidak terkendali, kemudian ekonomi di perbatasan yang juga goyang dan pergerakan pengiriman senjata dari Rusia, China, dan Singapura, ujarnya.
Sementara itu, lanjut Reza, Thailand tidak bisa menunggu giliran mereka menjadi ketua untuk segera bertindak karena itu masih beberapa tahun lagi. Dan tahun depan, ketua ASEAN adalah Laos, yang dinilai "memiliki kapasitas terbatas.
Itu beberapa pertimbangan yang menurut Reza menjadi penyebab Thailand akhirnya melakukan "pendekatan yang nyeleneh.
Apa yang harus Indonesia lakukan?
Getty ImagesThailand menemui Aung San Suu Kyi untuk membahas perdamaian di Myanmar.
Lina Alexandra dan Teuku Rezasyah sepakat, di sisa-sisa waktu keketuaannya, Indonesia harus meninggalkan "warisan. Jika tidak, dikhawatirkan akan ada "manuver-manuver yang menyaingi upaya ASEAN.
Indonesia diharapkan bisa merangkul lebih banyak pihak dan membuat rencana implementasi, demi menguraikan langkah-langkah yang harus diambil untuk mendorong perdamaian di Myanmar.
Salah satu langkah tersebut, menurut para pakar, terkait Aung San Suu Kyi.
Kalau apa yang dilakukan Thailand dianggap sebagai "pembuka jalan, kata Lina, seharusnya Indonesia sebagai ketua ASEAN juga bisa diberikan akses untuk menemui Suu Kyi.
Namun, jika itu pun tidak bisa dilakukan, Indonesia masih bisa melakukan hal lain.
"Seharusnya Indonesia bisa membantu terus bagaimana kelompok-kelompok oposisi memperkuat posisinya, itu yang lebih penting karena pada prinsipnya adalah kita tidak bisa menormalisasi kekuasaan junta, tegas Lina.
Sementara itu, menurut Reza, target maksimal dari warisan Indonesia sebagai ketua adalah terlaksananya Lima Poin Konsensus walaupun tidak 100%. Paling tidak pada masing-masing poin itu ada progres yang mengindikasikan ada pergerakan dari "minus ke plus.
- Pengakuan tentara Myanmar yang menolak bertempur melawan rakyat
- 'Saya berharap kami bisa kembali ke masa sebelum kudeta'
- ASEAN hadapi 'perang dingin baru', seberapa kuat posisi Indonesia sebagai ketua?
Namun, sebelum sampai pada tahap itu, masalah Thailand harus diperjelas lagi. Reza menilai Thailand dan Indonesia perlu duduk bersama, di bawah payung ASEAN, agar tidak ada pihak yang "merasa dilangkahi dan tidak ada ego.
"Keduanya membahas bagaimana evaluasi Lima Poin Konsensus dan bagaimana [pandangan] Indonesia dan bagaimana [pandangan] Thailand. Dari situ akan ketahuan ada ego Thailand atau ada konsepsi yang dibangun, kata Reza.
Ngurah Swajaya, staf khusus menteri luar negeri RI untuk isu kawasan, mengatakan selama tujuh bulan masa keketuaannya di ASEAN, Indonesia telah melakukan 110 pendekatan dan ASEAN telah berhasil menyelesaikan laporan pemetaan bantuan yang dibutuhkan rakyat Myanmar dan menyalurkannya ke berbagai wilayah yang terdampak konflik di sana.
Indonesia juga telah berbicara dengan beberapa pihak, tambah Ngurah, termasuk Pemerintah Persatuan Nasional (NUG)pemerintah bayangan yang menjadi oposisi junta, Dewan Administrasi Negara (SAC) yang dibentuk militer, dan organisasi perlawanan etnis (EROs) dan masyarakat sipil Myanmar untuk membuka jalan menuju dialog inklusif.
Pendekatan itu dilakukan dengan hati-hati agar tidak melegitimasi pihak manapun yang mengklaim posisinya di Myanmar.
Simak juga 'Alasan Pita Limjaroenrat Tak Jadi PM Thailand Meski Menang Pemilu':
