ADVERTISEMENT

Mayoritas Warga Arab Percaya Demokrasi Justru Lemahkan Ekonomi

BBC Indonesia - detikNews
Rabu, 06 Jul 2022 15:36 WIB
BBC
Jakarta -

Orang-orang di jazirah Arab kehilangan kepercayaan pada demokrasi, menurut sebuah survey terbaru. Demokrasi semula diharapkan bisa mewujudkan stabilitas ekonomi di Timur Tengah dan Afrika Utara.

Hampir 23.000 orang di sembilan negara, termasuk Palestina, diwawancarai oleh Arab Barometer untuk BBC News Arabic. Sebagian besar dari mereka setuju dengan pernyataan bahwa ekonomi justru melemah di bawah demokrasi.

Temuan itu muncul lebih dari satu dekade setelah gerakan Revolusi Arab (Arab Spring) menyerukan perubahan yang demokratis.

Kurang dari dua tahun setelah demonstrasi besar-besaran itu, hanya satu negara, yaitu Tunisia, yang tetap menjadi negara demokrasi. Namun, sebuah rancangan undang-undang berpotensi mendorong negara itu kembali ke otoritarianisme.

Mesir, arabGetty ImagesSeorang warga Mesir yang turut berkumpul di Alun-Alun Tharir, Kairo, menangis saat Presiden Hosni Mubarak menyatakan mundur, Februari 2011. Peristiwa ini merupakan salah satu bagian dari Revolusi Arab awal dekade ini.

Direktur Arab Barometer, Michael Robbins, mengatakan telah terjadi perubahan pandangan tentang demokrasi di jazirah Arab, sejak survei terakhir mereka pada tahun 2018-2019.

Robbins merujuk pada hasil survei yang dilakukan antara akhir tahun 2021 sampai musim semi 2022. Arab Barometer bekerja sama dengan sejumlah universitas dan lembaga jajak pendapat di Timur Tengah dan Afrika Utara.

"Ada paham yang berkembang bahwa demokrasi bukanlah bentuk pemerintahan yang sempurna dan tidak akan memperbaiki segalanya," kata Robbins.

"Yang kami lihat di seluruh wilayah ini adalah orang-orang kelaparan, orang-orang membutuhkan roti, orang-orang frustrasi dengan sistem yang mereka miliki," tuturnya.

Baca juga:

Chart showing the proportion of people who believe that the economy is weak under a democracy. In all eight locations, there has been a rise since the previous survey in 2018-2019.BBC

Di sebagian besar negara yang disurvei, rata-rata lebih dari setengah responden setuju dengan pernyataan bahwa ekonomi melemah di bawah sistem demokrasi.

Di setiap negara yang disurvei, lebih dari setengah responden juga setuju atau sangat setuju bahwa mereka lebih mementingkan efektivitas kebijakan pemerintah daripada jenis pemerintahannya.

Chart showing the proportion of people who agree with the statement: As long as a government can solve our country's economic problem, it does not matter what kind of government we have. In every location, at least 60% of respondents agree. Iraq is the highest, with 79% followed by Tunisia and Libya with 77%BBC

Menurut Indeks Demokrasi EIU, kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara memiliki peringkat terendah dari semua wilayah yang tercakup dalam indeks.

Israel digolongkan sebagai negara dengan "demokrasi yang tidak sehat", Tunisia dan Maroko digolongkan sebagai "rezim campuran", dan sisanya, dikategorikan sebagai negara "otoriter".

Di tujuh negara dan Palestina, lebih dari separuh responden setuju dengan pernyataan bahwa negara mereka membutuhkan seorang pemimpin yang dapat "melanggar aturan" untuk menyelesaikan sesuatu.

Hanya di Maroko, kurang dari setengah responden setuju dengan pernyataan itu. Namun, ada juga sebagian besar yang tidak setuju dengan pernyataan itu, yaitu di Palestina, Yordania, dan Sudan.

TunisiaAFPPresiden Tunisia yang mulai menjabat Oktober 2019, Kais Saied, dikecam dunia internasional setelah membubarkan parlemen. Tapi dia mendapat dukungan dari masyarakatnya.

Di Tunisia, 8 dari 10 responden setuju dengan pernyataan itu dan 9 dari 10 orang mengatakan mereka mendukung keputusan Presiden Tunisia, Kais Saied, untuk membubarkan pemerintahan dan menangguhkan parlemen pada Juli 2021.

Padahal tindakan Saied itu mendapatkan kecaman dari lawan-lawannya politiknya karena dianggap bentuk kudeta. Namun dia berdalih langkah hal itu dibutuhkan untuk merombak sistem politik yang korup.

Chart showing split responses to the statement: This country needs a leader who can bend the rules to get things done. Iraq had the highest proportion who agree (87%) with only 13% who disagree. Followed by Tunisia and Lebanon. In Morocco and the Palestinian Territories, the responses were more evenly split.BBC

Tunisia adalah satu-satunya negara yang berhasil membentuk pemerintahan demokratis yang langgeng, setelah Revolusi Arab tahun 2011. Namun, Tunisia tampaknya tergelincir kembali ke pemerintahan otoriter di bawah Presiden Saied.

Menurut indeks demokrasi EIU 2021, Tunisia turun 21 peringkat dan telah diklasifikasikan sebagai negara dengan "rezim campuran", bukan lagi "demokrasi yang tidak sehat".

Survei di Tunisia dilakukan antara Oktober dan November 2021. Sejak survei itu telah terjadi beberapa demonstrasi terhadap Saied setelah dia membubarkan parlemen, mengambil kendali komisi pemilihan, dan mendesak referendum terhadap undang-undang baru.

Banyak kalangan menyebut otoritasnya meningkat. Pada saat yang sama, ekonomi Tunisia semakin tenggelam menuju krisis.

"Sekarang, sayangnya, Tunisia kembali ke otoritarianisme atau yang kita sebut kemunduran demokrasi, yang merupakan tren di seluruh dunia saat ini," kata Amaney Jamal, salah satu pendiri Arab Barometer, sekaligus dekan School of Public and International Affairs, Princeton University.

"Saya pikir salah satu pendorong utama bukanlah komitmen terhadap otoritarianisme atau budaya politik otoriter. Itu murni keyakinan bahwa sekarang demokrasi telah gagal dalam konteks ekonomi di Tunisia."

Chart showing how different challenges are perceived in each location. The economic situation is seen as the greatest challenge in eight of 10 locations, whereas Covid-19 is only seen as the second-largest in 3. Corruption and Instability rank lower in all locations apart from Libya.BBC

Situasi ekonomi dipandang sebagai tantangan paling mendesak bagi tujuh negara dan Palestina. Setelah isu ekonomi, persoalan berikutnya adalah korupsi, ketidakstabilan politik, dan penyebaran Covid-19.

Hanya di dua negara situasi ekonomi tidak dilihat sebagai masalah yang paling penting. Irak, dengan korupsinya, dan di Libya yang dilanda perang saudara, dengan ketidakstabilannya.

Setidaknya satu dari tiga orang di setiap negara yang disurvei setuju dengan pernyataan bahwa selama setahun terakhir, mereka kehabisan makanan sebelum mereka memiliki cukup dana untuk membeli makanan berikutnya.

libya, arab AFP Seorang warga Kota Benghazi, melambaikan bendera Libya pada kericuhan terkait kepemimpinan Moamer Kadhafi, Maret 2011. Perekonomian Libya tidak dikaji dalam riset Arab Barometer kali ini. Chart showing how many people were unable to keep food on the table before getting enough money to buy more. The Palestinian Territories and Morocco had the lowest proportion, but still higher than one in three. Egypt had the highest proportion with more than two in three people (68%) saying this happened sometimes or often.BBC

Perjuangan untuk mendapatkan makanan paling terasa di Mesir dan Mauritania. Dua dari tiga orang di negara itu menyebut kesulitan mendapatkan makanan kerap atau bahkan sering.

Survei tersebut sebagian besar dilakukan sebelum invasi Rusia ke Ukraina pada Februari 2022. Perang itu semakin memperburuk kerawanan pangan di seluruh kawasan Arab, terutama untuk Mesir, Libya, dan Tunisia yang sangat bergantung pada ekspor gandum dari Rusia dan Ukraina.

Responden survei yang mengaku tidak mampu membeli makanan kurang mendukung demokrasi. Mereka adalah warga Sudan, Mauritania, Maroko, dan sejumlah negara lainnya.

Chart comparing the proportion of respondents who believe the economy is currently good to those who believe it will improve in 2-3 years, by country. In Lebanon, a mere half a percent of all respondents would describe the economy is good, but they show more optimism for the future with 17% who believe the situation will improve. In Egypt, which has the most positive view of the present economy, 45% of respondents believe the situation is currently good and 50% believe it will improve. Tunisia has a dim view of the current economy (only 14% think it is good) but has the highest level of optimism for the future - some 61% of people agree.BBC

Prospek ekonomi di seluruh jazirah Arab suram. Tidak sampai setengah dari total responden bersedia menyebut bahwa situasi ekonomi di negara mereka baik-baik saja.

Lebanon berada di peringkat terendah dari semua negara dalam survei. Kurang dari 1% orang Lebanon yang disurvei mengatakan bahwa situasi ekonomi saat ini baik dari era sebelumnya.

Bank Dunia menilai krisis ekonomi Lebanon sebagai salah satu yang paling parah di dunia sejak pertengahan abad ke-19.

Secara keseluruhan kebanyakan responden tidak berharap situasi ekonomi di negara mereka akan membaik dalam beberapa tahun ke depan.

Namun, ada sedikit optimisme. Di enam negara, lebih dari sepertiga warga yang disurvei mengatakan situasinya akan lebih baik atau agak lebih baik dalam dua hingga tiga tahun mendatang.

Terlepas dari gejolak ekonomi yang saat ini melanda Tunisia, responden dari negara itu adalah yang paling memiliki harapan tentang masa depan. Sebanyak 61% responden mengatakan segalanya akan jauh lebih baik atau agak lebih baik dalam beberapa tahun.

Masa depan itu "tidak pasti", kata Dr Robbins dari Arab Barometer.

Warga di jazirah Arab mungkin mencari sistem politik alternatif, seperti model Chinasistem satu partai yang otoriteryang diklaim telah membawa banyak orang keluar dari kemiskinan dalam 40 tahun terakhir.

"Jenis pembangunan ekonomi yang cepat itulah yang dicari banyak orang," kata Robbins.

Tabahan jurnalisme data oleh Erwan Rivault.

Metodologi

Survei dilakukan oleh jaringan penelitian, Arab Barometer. Proyek ini mewawancarai 22.765 orang secara tatap muka, di sembilan negara, termasuk Palestina.

Arab Barometer adalah jaringan penelitian yang berbasis di Universitas Princeton. Mereka telah melakukan survei seperti ini sejak 2006. Wawancara dilakukan selama 45 menit, yang sebagian besar menggunakan tablet, oleh para peneliti dengan peserta di ruang pribadi.

Penelitian itu berbasis opini warga jazirah Arab, jadi tidak termasuk Iran, Israel, atau Turki, meskipun Palestina masuk dalam jajak pendapat ini. Sebagian besar negara di kawasan itu dilibatkan, tapi beberapa pemerintah di wilayah Teluk itu menolak akses penuh dan adil terhadap survei.

Hasil survei di Kuwait dan Aljazair datang terlambat untuk dimasukkan dalam liputan BBC Arabic. Suriah tidak bisa diikutsertakan karena akses yang sulit.

Untuk alasan hukum dan budaya, beberapa negara meminta untuk tidak mengikutsertakan beberapa pertanyaan. Pengecualian ini diperhitungkan saat mengungkapkan hasil, dengan batasan yang diuraikan dengan jelas.

Anda dapat mengetahui detail lebih lanjut tentang metodologi survei di situs Arab Barometer.

Simak juga 'Jemaah Haji Internasional Kembali Berdatangan, Pedagang Makkah Bahagia':

[Gambas:Video 20detik]



(ita/ita)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT