Polah Kelompok Pria Berpakaian Serba Hitam Menentang Vaksinasi di Inggris

BBC Indonesia - detikNews
Kamis, 20 Jan 2022 09:15 WIB
Anggota Alpha Men Assemble diajak mengikuti latihan keras dengan mengenakan baju hitam. (Getty Images)
London -

Penentangan terhadap vaksinasi COVID muncul dalam banyak bentuk, tapi tak ada yang lebih aneh dari pertahanan "warga negara berdaulat".

Kelompok itu menggunakan undang-undang kuno Inggris yang sudah tidak berlaku sebagai dasar untuk mencoba mematahkan regulasi yang ada.

Beberapa pemrotes yang menggelar aksi di depan sekolah dan rumah sakit menggunakan kesempatan itu untuk membagikan dokumen hukum palsu kepada para guru, orang tua dan tenaga kesehatan.

Sebagian lainnya berusaha membawa paksa pasien COVID dari ruang rawat intensif, dengan alasan "common law" atau hukum adat yang memberikan kewenangan kepada mereka, meskipun payung hukum yang dimaksud itu tidak ada.

Mereka juga menuduh pemerintah Inggris melakukan "genosida vaksin" sebagaimana termuat dalam video yang dibagikan di media sosial.

Baca juga:

Beberapa kelompok bahkan mengadakan latihan di kamp-kamp bagi anggotanya.

Gambar-gambar yang beredar menunjukkan laki-laki berpakaian serba hitam dilatih menggunakan teknik "aksi langsung".

Tidak ada dasar hukum

Para pengikut teori konspirasi dari kelompok "warga negara berdaulat" dan "orang bebas di darat" secara keliru meyakini mereka mempunyai kewenangan hukum untuk menyeret politikus terkemuka, pegawai negeri dan ilmuwan ke hal yang disebut "pengadilan common law".

Mereka mengeluarkan tuduhan adanya "kejahatan" sehubungan dengan pembatasan COVID dan vaksinasi, meskipun klaim-klaim itu tidak punya landasan hukum.

Tapi hal itu tidak menghalangi kelompok yang baru dibentuk menamakan diri Alpha Men Assemble, yang mencampuradukkan keyakinan anti-vaksin dan keyakinan warga negara berdaulat.

Anggota Alpha Men Assemble berlatih tinju di Brownhills, Inggris.

Anggota Alpha Men Assemble dilatih menggunakan berbagai teknik konfrontasi. (Getty Images)

Kelompok itu mengadakan pelatihan di sejumlah lokasi di Inggris.

Dalam sesi latihan itu, para peserta bersiaga melakukan "aksi langsung", seperti menerobos penjagaan polisi, formasi baris dan latihan meninju.

Diluncurkan pada aplikasi chat Telegram pada pertengahan Desember, kelompok itu berhasil menarik 8.000 anggota, dan mengunggah rekaman sesi latihan di media sosial.

Alpha Men Assemble menggambarkan dirinya sebagai "laki-laki dan perempuan bebas yang hidup sebagai umat berdaulat sesuai dengan common law". Mereka mengatakan bahwa mereka menolak kekerasan dan mendukung "otonomi tubuh".

Dikatakan sesi latihannya "anti-agresi dan sama sekali tidak berkaitan dengan milisi atau ekstremisme".

Kami telah meminta komentar Alpha Men Assemble, tetapi kelompok itu belum memberikan tanggapan.

Aksi langsung dan ancaman

Pada Desember, dua pasien COVID dibawa ke luar dari rumah sakit di Liverpool dan Milton Keynes, bertentangan dengan anjuran dokter dan perawat.

Rekaman video tentang insiden di Aintree University Hospital, Liverpool, menunjukkan sejumlah aktivis menggembar-gemborkan klaim yurisdiksi hukum yang menempatkan mereka sebagai "polisi common law ".

Seorang pria kemudian ditangkap dalam kasus itu.

Tahun lalu ada juga insiden serupa di Irlandia ketika seorang pasien lansia dibawa ke luar dari rumah sakit dan dibawa pulang oleh seorang laki-laki dengan dalih keyakinan anti-vaksin dan warga negara berdaulat.

Pasien itu kemudian dikembalikan ke rumah sakit dua hari kemudian, dan akhirnya meninggal dunia.

Belakangan banyak pengaduan pidana bermuatan konspirasi diterima polisi di Inggris dan juga Mahkamah Pidana Internasional, dengan tuduhan"genosida" dan "depopulasi" melalui vaksinasi.

Aktivis anti-vaksin juga melakukan piket di sekolah, rumah sakit, kediaman para politikus, kantor polisi, pusat vaksinasi dan rumah selebriti yang secara terbuka mendukung vaksinasi. Sejumlah politikus dan wartawan juga "dikirimi" surat palsu.

Pada Agustus, sekelompok orang mencoba "menyita" Kastil Edinburgh di Skotlandia, dengan dalih kedaulatan berdasarkan dokumen Magna Carta.

Mereka mengatakan kepada polisi mereka menolak "akta palsu dan undang-undang" yang "disusun oleh paedofil". Satu orang ditangkap dalam insiden itu.

Apa yang diyakini warga negara berdaulat?

Gerakan warga negara berdaulat berasal dari protes anti-pemerintah di Amerika Serikat pada tahun 1970-an dan namanya meroket bersama dengan gerakan milisi pada 1990-an. Pada dekade itulah gerakan versi Inggris muncul.

Para pengikutnya di Inggris berpendirian mereka bisa memilih tidak mengakui undang-undang yang tidak mereka setujui, berdasarkan pasal - atau yang mereka sebut Pasal 61 di Magna Carta.

Pasal itu menguraikan proses pemilihan wakil baron yang mempunyai kewenangan menyita properti guna mengatasi keluhan. Pasal itu dicabut dari Magna Carta dalam hitungan setahun setelah disahkan dan, seperti sebagian besar isi dokumen, pasal itu tidak mempunyai kekuatan hukum dewasa ini.

Ilustrasi Raja John meneken Magna Carta pada 1215 SM

Ilustrasi Raja John meneken Magna Carta pada 1215 SM. (Getty Images)

Kalangan aktivis Inggris sering menyebut istilah-istilah aneh seperti "penipuan nama legal" dan "tanda tangan basah", dan mengorganisir media sosial.

Relawan didorong mengikuti pelatihan untuk menjadi "polisi common law", yang secara keliru mereka pahami memberikan kewenangan sama dengan , atau bahkan lebih tinggi, dari polisi.

Aktivis berpendapat dokumen-dokumen yang dikeluarkan pemerintah seperti akta kelahiran dan surat izin mengemudi merupakan "fiksi legal".

"Pengadilan common law" online memungkinkan pengikutnya mendaftarkan diri sebagai "laki-laki dan perempuan hidup". Kelompok itu juga membagikan kartu identitas kepada relawan dan menyediakan apa yang disebut nasihat hukum dan layanan lain dengan berbagai tingkatan harga.

"Tidak ada konsep warga negara berdaulat seperti itu dalam hukum kita," kata Ellie Cumbo dari Law Society.

Sebagian pengikut mendapati kenyataan pahit ketika sampai di pengadilan ternyata keyakinan mereka tidak bisa menjadi landasan pembelaan terhadap dakwaan kejahatan.

Di antara mereka yang kasusnya dibawa ke pengadilan adalah seorang penata rambut di Bradford dikenai denda Pound 5.000 atau sekitar Rp 97 juta sesudah menggunakan Magna Carta sebagai dasar tetap membuka salon selama karantina nasional.

Seorang artis tato yang bersikukuh membuka tokonya selama pembatasan COVID juga kalah di pengadilan.

Tanda di pintu toko.

Beberapa tempat usaha memasang pengumuman yang menyesatkan dari internet untuk menjustifikasi mengapa mereka tetap mengoperasikan tempat usaha. (BBC)

Apa yang dimuat dalam 'surat perintah'?

Aktivis warga negara berdaulat juga telah menerbitkan "surat perintah" legal palsu menyerukan kepada penerimanya untuk berhenti mempromosikan atau memberikan vaksin COVID.

Mereka menyerukan kepada "semua polisi dan laki-laki dan perempuan berdaulat" untuk menangkap orang-orang tersebut "segera setelah melihat mereka dan tanpa ditunda-tunda".

Surat yang dikirim ke wartawan masalah disinformasi BBC, Marianna Spring menyebutkan ia dikirimi "surat peringatan liabilitas mencelakakan dan kematian".

Surat perintah palsu yang diterima BBC.

Wartawan BBC Marianna Spring menerima surat perintah palsu pada 2021. Tanda landasan hukum, surat itu mengancam tindakan hukum. (BBC)

Ellie Cumbo dari Law Society mengatakan, "Surat perintah palsu ini tidak punya kekuatan hukum, dan dalam banyak kasus bahkan tidak menyangkut atau mencerminkan klaim yang akan diakui pengadilan."

"Secara historis, surat perintah digunakan untuk memulai tuntutan perdata terhadap seseorang, tetapi sekarang hal ini harus dilakukan melalui formulir pengaduan yang dikeluarkan sesuai kewenangan pengadilan terkait."

(nvc/nvc)