Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menarik kembali ancamannya untuk mengusir sepuluh duta besar asing, termasuk dari Amerika Serikat, terkait pernyataan mereka agar Turki segera membebaskan seorang aktivis.
Penarikan ancaman pengusiran itu muncul Senin kemarin setelah AS dan negara-negara yang dubesnya terancam diusir itu mengeluarkan pernyataan bahwa mereka menghormati Konvensi PBB yang mengharuskan para diplomat untuk tidak campur tangan atas urusan dalam negeri negara tuan rumah.
Erdogan mengatakan para dubes asing itu sudah memetik pelajaran dan "kini akan lebih berhati-hati."
"Kita sama sekali tidak ingin menciptakan krisis namun untuk melindungi martabat, kebanggaan, dan hak-hak kedaulatan kita," kata Erdogan dalam pernyataan yang disiarkan televisi nasional, seperti dikutip AFP, usai memimpin rapat kabinet yang khusus membahas masalah diplomatik tersebut Senin (25/10).
Baca juga:
- Turki tangkap jaringan spionase dinas rahasia Israel Mossad, diduga mematai-matai lawan dan mahasiswa asing
- Presiden Erdogan kutuk kaum muda LGBT di tengah gelombang unjuk rasa
- Erdogan ingin Turki memasukkan perzinahan sebagai tindak pidana
Bersamaan dengan rapat kabinet itu, Kedutaan Besar AS dan sembilan kedubes asing lainnya di Turki mengeluarkan pernyataan bersama dengan mengutip perjanjian internasional bahwa para dubes tidak boleh ikut campur dalam urusan domestik negara tuan rumah, yang menjadi penempatan tugasnya.
"Amerika Serikat menyatakan tetap mematuhi Pasal 41 Konvensi Wina atas Hubungan Diplomatik," cuit Kedubes AS di Turki dalam akunnya di Twitter.
Apa yang menyebabkan Erdogan sempat mengancam 'usir' 10 dubes asing?
Akhir pekan lalu Erdogan memerintahkan sepuluh duta besar asing, termasuk Amerika Serikat, Jerman, dan Prancis, dinyatakan persona non grata.
Perintah itu muncul setelah para dubes asing menyerukan agar Turki segera membebaskan aktivis Osman Kavala.
Dia telah dipenjara selama lebih dari empat tahun atas tuduhan melakukan protes dan upaya kudeta, walau dia belum dipidana di pengadilan.
Dubes asing yang dicap persona non grata oleh pemerintah negara tempatnya bertugas membuat dia kehilangan status diplomatiknya dan seringkali diusir atau tidak lagi diakui sebagai utusan dari negara yang bersangkutan.
Seruan pembebasan atas Kavala tercantum dalam pernyataan bersama oleh Kedutaan Besar AS, Kanada, Prancis, Finlandia, Denmark, Jerman, Belanda, Selandia Baru, Norwegia dan Swedia. Tujuh negara itu merupakan sekutu Turki di NATO.
Dewan Eropa, yang dikenal sebagai pemantau HAM, telah memberi peringatan terakhir kepada Turki untuk memenuhi putusan Pengadilan HAM Eropa agar membebaskan Kavala sebelum dia menjalani peradilan.
Berpidato di depan massa di Kota Eskisehir Sabtu kemarin, Erdogan mengatakan bahwa para dubes itu "tidak bisa seenaknya datang ke Kementerian Luar Negeri Turki dan memberi perintah."
"Saya memberi perintah yang diperlukan kepada Kementerian Luar Negeri kita dan mengatakan apa yang harus dilakukan. Sepuluh dubes itu harus dinyatakan persona non grata. Kalian harus segera menyelesaikannya," kata Erdogan.
Namun, apa yang terjadi sekarang masih belum jelas.
AFPOsman Kavala telah dipenjara selama lebih dari empat tahun tanpa dipidana di pengadilan.
Erdogan mengatakan bahwa para dubes itu harus memahami Turki atau pergi, demikian lapor media setempat.
Hingga berita ini dimuat belum banyak respons dari para pemerintah asal sepuluh dubes itu.
Bagaimana reaksi pemerintah yang dubesnya 'diusir' Erdogan?
Kementerian Luar Negeri Jerman mengatakan bahwa negara-negara yang bersangkutan masih dalam "konsultasi secara intensif."
Lalu belum ada pemberitahuan resmi dari pemerintah Turki kepada para dubes yang bersangkutan.
Kementerian Luar Negeri Norwegia kepada Reuters mengatakan bahwa dubesnya "tidak melakukan apapun yang menyebabkan pengusiran."
Sebelumnya Kemlu Turki telah memanggi para dubes tersebut Selasa lalu untuk memprotes pernyataan mereka "yang tidak bertanggungjawab" terkait kasus Kavala.
Pernyataan bersama para kedubes itu mengritik "penundaan yang terus-menerus" atas peradilan Osman Kavala, yang "mempengaruhi penghormatan terhadap demokrasi, supremasi hukum dan transparansi dalam sistem peradilan Turki".
Mereka juga mendesak resolusi yang sesegera mungkin dan menyerukan "Turki untuk segera membebaskannya."
Kavala tahun lalu dinyatakan tidak bersalah atas tudugan menggalang aksi protes nasional pada 2013, namun tidak lama kemudian ditahan lagi.
Pembebasan atas Kavala dibatalkan, bahkan dia mendapat tambahan tuduhan baru terkait upaya kudeta militer atas pemerintahan Erdogan pada 2016.
Baca juga:
- Turki hukum seumur hidup ratusan orang karena upaya kudeta pada 2016
- Kudeta Turki 2016: 104 bekas prajurit divonis penjara seumur hidup
- Hampir 500 terdakwa diadili di Turki dalam kasus kudeta yang gagal
Kavala membantah segala tuduhan itu dan menilai apa yang menimpanya ini adalah contoh tindakan keras yang meluas dari pemerintah terhadap perbedaan pendapat.
Awal pekan ini, Erdogan membela sistem peradilan Turki dengan mengatakan, "Saya bilang kepada menlu kita: Kita tidak bisa menerima kelompok ini di negara kita. Apakah pantas kalian memberi pelajaran kepada Turki seperti itu? Kalian pikir kalian siapa?"
Langkah yang sangat berani
Oleh Ece Goksedef, BBC Turki
Kasus Kavala telah menjadi sumber ketegangan antara pemerintah Turki dan para sekutu Baratnya. Turki dituduh menerapkan hukum pidana atas para pengritiknya dan melanggar aturan hukum. Kasus Kavala ini contohnya.
Walau sebagai pebisnis, Kavala telah mengkampanyekan kebebasan berpendapat dan demokrasi. Sedangkan Presiden Erdogan mengatakan Kavala mendukung aksi protes Gezi di Turki pada 2013.
Dia yakin bahwa protes-protes itu berupaya menjungkalkannya dan pemerintahnya. Itu mengapa dia yakin semua seruan bagi pembebasan Kavala langsung ditargetkan kepada dirinya. Oleh karena itu tanggapannya sangat keras.
Kalangan pejabat Turki kepada saya mengaku tidak tahu kapan pengadilan atas Kavala bisa dimulai.
Bila situasinya demikian, kita bisa perkirakan respons dari negara-negara yang telah menyatakan sikap mereka dan itu akan berdampak bagi ekonomi Turki, yang tengah kesulitan, mengingat negara-negara itu adalah para mitra dagang terbesar Turki.
Ini adalah langkah yang sangat berani, kemungkinan besar menyangkut unjuk kekuatan, terutama bagi perpolitikan domestik satu setengah tahun sebelum Pemilu mendatang.
Sejumlah analis yakin ini adalah retorika bagi konsumsi domestik. Namun yang lain berpendapat bahwa Erdogan bisa saja serius terkait hal itu. Ini masih harus dilihat lagi.
