Eks Menkes Prancis Diselidiki Terkait Penanganan Pandemi Corona

Mantan menteri kesehatan Prancis resmi diselidiki terkait penanganan pandemi COVID-19.

Pihak jaksa penuntut umum mengatakan, penyelidikan terhadap Agnes Buzyn ditempuh karena dia dituduh "membahayakan nyawa orang lain" setelah mundur dari jabatan menteri kesehatan pada 2020, untuk mengikuti pemilihan wali kota Paris--yang kemudian berujung gagal.

Pengadilan pelanggaran khusus akan memutuskan apakah akan menuntutnya.

Ini merupakan salah satu kasus pertama di dunia seorang menteri dimintai pertanggungjawaban secara hukum dalam menangani pandemi.

Pada sesi mendengarkan kesaksian hari Jumat (10/09) kemarin, perempuan 58 tahun itu mengatakan dirinya menyambut baik kesempatan untuk menjelaskan dan "untuk menegakkan kebenaran", sebagaimana dilaporkan kantor berita AFP.

Dia menegaskan bahwa tak akan membiarkan tindakan pemerintah atau dirinya sendiri didiskreditkan "ketika kami melakukan banyak hal untuk mempersiapkan negara kami menghadapi krisis kesehatan global".

Baca Juga:

• Peluang menyelidiki asal-usul Covid-19 'hampir tertutup'
• Vonis Juliari Batubara diringankan karena cacian publik, 'keberpihakan hakim untuk pelaku atau korban pandemi?'
• Kematian nakes Indonesia akibat Covid-19 tertinggi di Asia, apa harga yang harus kita bayar di masa mendatang?

Buzyn menjadi menteri kesehatan Prancis pada Mei 2017, dan mengundurkan diri hanya beberapa pekan setelah kasus pertama COVID-19 terkonfirmasi di Prancis.

Dia kalah dari rival politiknya, Anne Hidalgo dalam pemilihan wali kota, tahun lalu.

Mantan dokter tersebut kemudian bergabung ke dalam kabinet Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang dipimpin Tedros Adhanom Ghebreyesus pada Januari 2021.

BBC

Pengadilan Kehakiman Republik merupakan institusi yang kontroversial. Pengadilan ini memberikan hak kepada hakim dan anggota parlemen yang duduk di dalamnya untuk menyelidiki, mengadili, dan menghukum menteri atas kejahatan yang ditimbulkan dari kebijakan dan kerja kementerian yang mereka pimpin.

Selama beberapa bulan, pengadilan ini telah membuka kasus dugaan kelalaian dan kegagalan yang dilakukan oleh pemerintahan Macron, khususnya pada awal pandemi.

Agnes Buzyn menjadi orang yang menjadi pusat perhatian, karena sebelum dia mundur dari jabatan menteri kesehatan, dia membuat pernyataan yang tampaknya menunjukkan bahwa situasi terkendali. Tapi belakangan dia mengatakan hal sebaliknya, bahwa saat dia meninggalkan kantor kementerian ia mengetahui bahwa bencana itu hendak melanda.

Pengadilan juga menyelidiki kelalaian dalam penyediaan APD untuk tenaga kesehatan, dan kegamangan kebijakan terkait penggunaan masker.

Tapi banyak kalangan di pusaran politik Prancis - termasuk oposisi - yang menganggap tindakan dari pengadilan itu bermasalah.

Mereka khawatir sebuah cabang yudisial yang terlalu agresif akan melumpuhkan eksekutif - dan menimbulkan ketakutan bagi para menteri mengambil tindakan dan takut dituntut sehingga membuat respons yang sangat berhati-hati terhadap krisis yang terjadi.

Prancis mendirikan Pengadilan Keadilan Republik atau Cour de Justice de La Republique pada 1993. Tujuannya, untuk menyelidiki kalangan menteri yang diduga melakukan pelanggaran.

Penyelidikan terhadap Agnes Buzyn merupakan bagian dari penyelidikan yang luas terhadap penanganan pandemi oleh pemerintah - termasuk kesiapannya, perubahan kebijakan, serta respons pemerintah terhadap hasil penelitian terhadap virus.

Kementerian Kesehatan Prancis yang saat ini dipimpin Olivier Veran, bisa juga dipanggil ke hadapan dewan hakim yang sama dalam beberapa minggu mendatang.

Hingga Jumat kemarin, Prancis melaporkan 9.966 kasus lebih tinggi selama 24 jam terakhir, dibandingkan Jumat sebelumnya yaitu 13.466 kasus.

Secara keseluruhan kasus COVID-19 di Prancis mencapai 6,7 juta kasus, dan lebih dari 113.000 kematian, menurut data Johns Hopkins University.