Cerita dari 'Kepulauan Surga' di India yang Terancam Proyek Infrastruktur

BBC Indonesia - detikNews
Sabtu, 19 Jun 2021 15:57 WIB
Pemrotes menunjukkan seruan aksi yang menentang rencana pemerintah setempat untuk bisa mengambil paksa lahan untuk pembangunan infrastruktur (BBC)
New Delhi -

Kepulauan Lakshadweep di India kini menjadi surga yang terancam.

Terdiri dari 36 pulau - 10 sudah dihuni - kepulauan ini terletak sejauh 200 mil dari lepas pantai sebelah barat daya India di Laut Arab.

Untuk kebutuhan pokok, penduduk di wilayah itu selama ini mengandalkan pasokan dari Negara Bagian Kerala, India bagian selatan.

Terkenal akan pasir pantai, air laut yang biru jernih, dan terumbu karang nan indah, Lakshadweep digambarkan sebagai "kepulauan surga" atau "kepulauan zamrud" oleh brosur-brosur wisata. Wilayah itu selama ini jarang sekali diberitakan.

Namun dalam beberapa pekan terakhir, para warga setempat menarik perhatian media massa setelah melancarkan protes atas apa yang mereka sebut, "serangan bagi identitas, kebudayaan, agama dan wilayah kami."

Pusat masalahnya terletak pada pejabat setempat yang baru ditunjuk, Praful Khoda Patel, sejumlah proposal kontroversial yang dia gulirkan, naiknya kasus COVID-19, serta kasus dugaan makar yang menjerat seorang model populer merangkap aktris dan sineas.

'Protes yang belum pernah terjadi sebelumnya'

Pada Senin lalu, para warga menggelar aksi "hari hitam." Mereka mengibarkan bendera hitam di rumah masing-masing, seraya berpakaian serba hitam.

Pekan lalu, menurut pemberitaan setempat, "seluruh penduduk" di sana ikut serta dalam aksi mogok makan sehari penuh.

Para juru foto mempotret para pemrotes di rumah-rumah mereka. Ada yang berdiri di atap, bahkan sampai menyelam di laut sambil membentangkan poster menuntut "keadilan."

"Aksi-aksi protes ini belum pernah terjadi dalam sejarah Lakshadweep," kata Dr Mohammed Sadique, koordinator Save Lakshadweep Forum (LSF), kelompok dari enam partai politik yang berada di garda depan aksi protes itu.

Para pemrotes juga mendapat dukungan dari pemimpin Partai Kongres pimpinan Rahul Gandhi, yang menuding "orang-orang fanatik bodoh yang berkuasa" telah "menghancurkan permata India di lautan".

Dia juga telah menulis surat kepada Perdana Menteri Narendra Modi untuk mencabut perintah yang digambarkan sebagai "serangan yang disengaja atas tatanan budaya dan agama masyarakat setempat."

Apa saja proposal kontroversial itu?

Keprihatinan paling besar di kalangan penduduk setempat adalah munculnya rancangan kebijakan soal alih kepemilikan lahan yang memungkinkan pemerintah mencaplok lahan di kepulauan itu untuk proyek infrastruktur.

Sebagai pejabat baru, Patel menyatakan sudah punya sejumlah rencana besar untuk mengubah kepulauan yang sunyi itu menjadi surga wisata seperti Maldives alias Maladewa.

Dia mengklaim rencana ini akan memperbaiki taraf hidup dan keselamatan penduduk setempat. Namun Sadique dari SLF menyebutnya 'upaya untuk mencaplok wilayah."

Forum itu menyatakan bahwa kebijakan tersebut bisa berujung pada pengusiran atas penduduk setempat yang membuat mereka kehilangan tempat tinggal. Maka SLF menuntut Patel untuk mencabut rancangan peraturan itu.

"Kami tidak menolak pembangunan, namun itu harus lah melindungi penduduk setempat, juga budaya dan wilayah mereka," kata Sadique. "Kami pun bukan anti-nasional, kami juga warga negara India, yang hanya memperjuangkan hak-hak dan tanah kami."

Melarang daging sapi namun larangan alkohol dicabut

Sejak memerintah Desember lalu, Patel juga telah melarang penyembelihan sapi, anak sapi, banteng dan kerbau. Dia pun mencabut larangan penjualan dan konsumsi minuman alkohol yang berlaku sejak 1979.

Kebijakan-kebijakan itu mengundang kecaman dari pihak-pihak yang merasa bahwa langkah tersebut menggambarkan upaya pemerintah nasionalis Hindu di India untuk menerapkan secara paksa ideologi mereka atas 70.000 orang di kepulauan itu - 96% adalah umat Muslim.

"Mengapa melarang daging sapi di wilayah yang didominasi umat Muslim? Mengapa Patel ikut campur atas apa yang kami makan?" tanya Althaf Hussain, seorang politisi Partai Kongres dan mantan ketua panchayat di Lakshadweep.

Muhammed Noushad, salah seorang editor laman berita independen setempat, dweepdiary.com, mengatakan bahwa penduduk mendukung larangan minuman beralkohol karena itu diharamkan dalam agama Islam.

Protest in Lakshadweep

M NOUSHAD

"Kepulauan ini sangat aman bagi perempuan dan anak-anak. Tapi kini muncul kekhawatiran bahwa mendapat akses minuman alkohol yang lebih mudah bakal menyulut kecanduan dan ini berdampak bagi tatanan sosial masyarakat."

Sedangkan Patel, menurutnya, tidak tahu soal sejarah atau budaya Lakshadweep.

"Belum pernah sebelumnya ada peraturan diberlakukan di sini secara tidak demokratis dan sepihak. Penduduk tidak dikonsultasikan dulu soal adanya perubahan aturan. Mereka itu warga negara, bukan budak. Situasi ini tidak dapat diterima di masyarakat beradab mana pun," lanjut Hussain.

Dia pun menyatakan bahwa Patel "bisa membangun wilayah untuk turis di pulau-pulau lain ketimbang mengganggu ketentraman di wilayah kami."

Perbedaan pendapat diberangus

Masalah lainnya adalah rancangan aturan "undang-undang anti-sosial" yang akan mengizinkan polisi menahan orang hingga satu tahun tanpa ada perwakilan hukum.

"Apa pembenaran dari kebijakan ini atas wilayah yang tidak ada satu pun kejahatan serius selama 45 tahun terakhir?" tanya Hussain.

Sedangkan Sadique menilai ini cara pemerintah untuk membungkam kritik dengan adanya undang-undang itu.

Praful Khoda Patel

Praful Khoda Patel telah membuat marah para warga atas sejumlah kebijakannya yang kontroversial. (Twitter@prafulkpatel)

"Mereka tahu akan ada protes atas proposal kebijakan mereka, jadi mereka akan menangkap para pembangkang dan menahan mereka di penjara."

Walau rancangan undang-undang itu belum disahkan, razia atas pihak-pihak yang mengritik pemerintah setempat telah dimulai.

Kasus penghinaan

Pekan lalu, polisi mendakwa Aisha Sulthana, seorang model populer yang juga aktris dan sineas, atas tuduhan makar.

Perempuan 26 tahun itu sempat mengatakan Patel adalah "senjata biologis" saat acara debat di stasiun televisi berita berbahasa Malayalam.

Menurut Sulthana, kebijakan Patel yang melonggarkan karantina menyebabkan munculnya ribuan kasus baru COVID-19 di Lakshadweep. Kepulauan itu, yang sebelumnya tidak tercatat ada kasus hingga pertengahan Januari, kini mencatat 9.297 penularan dan 45 kematian.

Patel menolak tuduhan itu dan menyalahkan lonjakan kasus itu akibat "adanya varian baru dan pergerakan penduduk saat aktivitas ekonomi kembali berlanjut."

Sulthana bukan satu-satunya yang mengritik Patel. Banyak lagi yang lainnya, termasuk anggota parlemen lokal Mohammed Faizal, juga menyalahkan pemimpin itu atas lonjakan kasus COVID di kepulauan tersebut. Namun seorang politisi senior Partai BJP setempat justru melaporkan Sulthana karena melontarkan kata-kata yang tidak pantas.

Polisi pun telah memulai investigasi dan memanggil Sulthana untuk diperiksa pada hari Minggu.

Khawatir bakal langsung ditahan, Sulthana mengajukan petisi kepada Pengadilan Tinggi Kerala untuk mendapat penangguhan. Pada Kamis, pengadilan mengabulkan permintaannya selama seminggu.

Sulthana tidak ingin menjelaskan secara rinci kasusnya itu karena sudah masuk ke pengadilan. Namun dia mengaku bahwa "saya berjuang hanya demi tanah air saya."

Temannya yang pengacara, Faseela Ibrahim, mengatakan bahwa kasus itu hanyalah "intimidasi."

"Pesan yang ingin mereka sampaikan adalah bila kalian bicara, maka akan ada akibatnya."

Simak juga video 'Tambah 62 Ribu, Covid-19 di India Nyaris 30 Juta Kasus!':

[Gambas:Video 20detik]



(nvc/nvc)