Sri Lanka Akan Larang Burka Secara Permanen, Ini Alasannya

BBC Indonesia - detikNews
Senin, 15 Mar 2021 09:57 WIB
Jakarta -

Sri Lanka telah mengambil langkah signifikan untuk melarang burka dan penutup wajah lainnya di tempat umum, dengan alasan keamanan nasional.

Menteri Keamanan Publik Sarath Weerasekara mengatakan kepada BBC bahwa dia telah menandatangani perintah kabinet yang sekarang tinggal membutuhkan persetujuan parlemen.

Para pejabat mengatakan mereka berharap larangan itu segera diterapkan.

Langkah itu dilakukan hampir dua tahun setelah peristiwa pengeboman hotel dan gereja pada Minggu Paskah.

Pengebom bunuh diri menargetkan gereja Katolik dan hotel yang didatangi banyak turis, menewaskan lebih dari 250 orang pada April 2019.

Kelompok militan ISIS mengatakan berada di balik serangan itu.

Sementara pihak berwenang mencari para pelaku, larangan penggunaan penutup wajah darurat diterapkan di negara mayoritas Buddha itu.

A relative pays his respects at a graveyard

Hampir 270 orang meninggal dunia dalam serangan di gereja dan hotel Sri Lanka dua tahun lalu. (AFP)

Sekarang pemerintah berupaya menerapkan aturan itu kembali secara permanen.

Weerasekara mengatakan kepada wartawan bahwa burka adalah "tanda ekstremisme agama yang muncul baru-baru ini" dan hal itu "mempengaruhi keamanan nasional", sehingga larangan permanen sudah seharusnya diterapkan.

"Jadi saya sudah menandatanganinya dan aturan itu akan segera dilaksanakan," katanya.

Weerasekara juga mengatakan pemerintah berencana untuk melarang lebih dari 1.000 sekolah madrasah Islam yang menurutnya melanggar kebijakan pendidikan nasional.

Muslim face coverings explainedBBC

"Tidak ada yang bisa membuka sekolah dan mengajarkan apa pun yang Anda inginkan kepada anak-anak. Sekolah harus sesuai dengan kebijakan pendidikan yang ditetapkan pemerintah.

Sebagian besar sekolah yang tidak terdaftar "hanya mengajarkan bahasa Arab dan Alquran, jadi itu buruk", katanya.

Hilmi Ahmed, wakil presiden Dewan Muslim Sri Lanka, mengatakan kepada BBC bahwa jika para pejabat memiliki masalah dalam mengidentifikasi orang-orang yang mengenakan burka "orang yang mengenakan tidak akan ada keberatan untuk melepas penutup wajah untuk tujuan pengecekan identitas".

Dia mengatakan setiap orang memiliki hak untuk memakai penutup wajah terlepas dari keyakinan mereka: "Hal itu harus dilihat dari sudut pandang hak dan bukan hanya dari sudut pandang agama."

Mengenai masalah madrasah, Ahmed menekankan bahwa sebagian besar sekolah Muslim terdaftar di pemerintah:

"Mungkin ada ... sekitar 5% yang belum patuh dan tentu saja bisa ditindak," ujarnya.

A demonstration in Sri Lanka in support of the government's policy of mandating cremations for those who die of Covid-19

Demonstran pro-pemerintah mendukung larangan penguburan jenazah Covid-19. (Getty Images)

Sebelumnya, pemerintah negara itu mewajibkan kremasi korban Covid-19, sejalan dengan praktik mayoritas Buddha, tetapi bertentangan dengan keinginan warga Muslim, yang ingin menguburkan jenazah keluarga mereka.

Larangan ini dicabut awal tahun ini setelah mendapat kecaman dari AS dan kelompok hak asasi internasional.

Bulan lalu, Dewan Hak Asasi Manusia PBB mempertimbangkan resolusi baru terkait dengan meningkatnya masalah hak asasi di Sri Lanka, termasuk terkait perlakuan terhadap Muslim.

Sri Lanka diminta untuk menuntut pertanggungjawaban para pelanggar hak asasi manusia dan memberikan keadilan kepada para korban perang saudara yang telah berlangsung selama 26 tahun.

Konflik 1983-2009 menewaskan sedikitnya 100.000 orang, kebanyakan warga sipil dari komunitas minoritas Tamil.

Sri Lanka membantah keras tuduhan tersebut dan telah meminta negara-negara anggota untuk tidak mendukung resolusi tersebut.

(ita/ita)