Perjuangan Ribuan Wanita yang Disterilisasi Paksa hingga Tak Bisa Punya Anak

BBC Indonesia - detikNews
Kamis, 04 Mar 2021 17:38 WIB
Jakarta -

Serafina Ylla Quispe suatu ketika terbangun di kamar mayat rumah sakit di Cusco, di dataran tinggi selatan Peru, setelah ia dinyatakan meninggal dalam operasi untuk mengikat saluran tuba falopi rahimnya.

Serafina saat itu berusia 34 tahun dan mengaku tidak pernah menyetujui operasi yang dijalaninya pada tahun 1997 itu.

Pada tahun yang sama dan di rumah sakit yang sama pula, Victoria Huamn diduga diberi anestesi dan terbangun beberapa jam kemudian tanpa menyadari bahwa ia telah menjalani prosedur sterilisasi pada usia 29 tahun.

Rudecinda Quilla berusia 24 tahun ketika dokter mengatakan kepadanya bahwa ia tidak akan diizinkan untuk mendapatkan akta kelahiran untuk putra keempatnya, kecuali ia setuju untuk menjalani operasi sterilisasi.

Perempuan itu menolak, tapi ia lalu dipaksa kembali ke ranjang rumah sakit, tangan dan kakinya diikat saat ia disuntik dengan anestesi.

Demikian penuturannya dalam akun pribadinya yang sekarang digunakan sebagai bukti hukum.

Quilla bangun beberapa jam kemudian, diberitahu oleh staf bahwa ia tidak akan pernah "melahirkan seperti hewan" lagi. Kejadian itu dialaminya pada tahun 1996.

Mereka hanyalah sebagian kecil dari ribuan perempuan yang mengaku dipaksa untuk menjalani sterilisasi pada tahun 1990-an dalam rangka program pengendalian kelahiran di masa pemerintahan presiden Peru berkuasa saat itu, Alberto Fujimori.

Kini, pengadilan di Peru akan mendengarkan cerita mereka untuk pertama kalinya, untuk mempertimbangkan apakah mereka bisa mendapatkan keadilan dan kompensasi setelah perjuangan hukum selama 25 tahun.

Apa kasus yang diperjuangkan?

perempuan, steriliasi paksa, Esperanza Huayama-2015

Esperanza Huayama, pemimpin dari salah satu organisasi para perempuan korban 'sterilisasi paksa' (Getty Images)

Lebih dari 270.000 perempuan dan 22.000 laki-laki, kebanyakan dari mereka adalah komunitas masyarakat adat Quechua dan berasal dari keluarga berpenghasilan rendah, disterilisasi antara tahun 1996-2001, menurut data resmi Kementerian Kesehatan Peru.

Program pengendalian kelahiran, yang dikenal sebagai Operasi Kontrasepsi Sukarela, disosialisasikan sebagai bagian dari kebijakan anti-kemiskinan yang bertujuan untuk menurunkan tingkat kelahiran di kalangan keluarga miskin.

Pemerintah menyatakan prosedur tersebut dilakukan seizin para pasien.

Namun lebih dari 2.000 perempuan menyatakan mereka dipaksa, dilecehkan, diperas atau ditipu untuk menjalani prosedur tersebut.

Jaksa Peru menuduh Fujimori dan anggota kabinetnya bertanggung jawab dalam pelaksanaan program keluarga berencana massal.

Tim hukum mereka mengatakan sterilisasi ditawarkan kepada perempuan dan laki-laki sebagai pilihan metode pengendalian kelahiran.

Tetapi penyelidikan kongres pada tahun 2002 mengatakan ada bukti kuat bahwa staf medis ditekan untuk mencapai target sterilisasi dan prosedur tersebut dilakukan secara rutin tanpa persetujuan perempuan-perempuan terkait.

Laporan itu mengatakan perempuan adat, banyak dari mereka hanya berbicara bahasa Quechua, menjadi sasaran program secara tidak proporsional, yang mendiskriminasi mereka. Sebagian besar tidak menerima perawatan pasca operasi yang memadai, dan beberapa meninggal akibat masalah kesehatan dan komplikasi yang terkait.

Beberapa kelompok yang mewakili para korban percaya bahwa kebijakan negara itu dilakukan "berdasarkan diskriminasi dan rasisme" dan menyebabkan kematian sedikitnya 40 perempuan karena operasi sterilisasi pengikatan saluran tuba falopi.

Saya tak mengerti mengapa mereka melakukan ini pada saya

perempuan, steriliasi paksa,Kebanyakan korban berasal dari keluarga berpenghasilan rendah dan dari kelompok masyarakat adat, menurut kelompok pegiat hak asasi manusia (AMPAEF)

"Saya tidak mengerti apa yang mereka lakukan terhadap saya [di rumah sakit Cusco]," kata Huamn kepada Asosiasi Perempuan Peru yang Terkena Sterilisasi Paksa (AMPAEF).

Kesaksiannya digunakan oleh jaksa sebagai bukti hukum.

Huamn mengatakan ia baru mengetahui apa yang terjadi setelah merasa mual dan mengunjungi klinik lokalnya di desa Zurite.

"Saat itulah kami, suami saya dan saya, mengetahui bahwa saluran rahim saya telah diikat."

Huamn mengatakan suaminya menyalahkan dia atas operasi tersebut dan akhirnya meninggalkan dia dan ketiga anak mereka.

"Saya kini ayah dan ibu bagi anak-anak saya. Saya merasa sakit terus-menerus, saya merasakan sakit dan sensasi terbakar di bagian tubuh yang dioperasi dan kepala saya sakit," katanya.

"Saya merasa putus asa. Saya tidak bisa berbuat apa-apa, dan anak-anak saya menderita ketika mereka melihat saya sakit."

Saya masih dalam kondisi sadar ketika mereka membedah saya

perempuan, sterilisasi paksa

Sebuah misi hak asasi manusia Inter-Amerika telah mengkritik 'impunitas' seputar sterilisasi (Getty Images)

Setelah kelahiran anak keempatnya, Rudecinda Quilla mengatakan para dokter di kota Anta memberi tahu ia dan suaminya bahwa mereka "melahirkan seperti babi".

Mereka mencoba memeras Quilla untuk menjalani operasi, katanya kepada AMPAEF. "Mereka mengatakan kepada saya bahwa mereka tidak akan memberi saya akta kelahiran anak saya jika saya tidak mau disterilisasi."

"Suami saya dibawa dari pertanian tempat dia bekerja oleh petugas polisi. Mereka mencoba memaksanya untuk menandatangani [persetujuan]. Ketika dia menolak, mereka mengancam akan menangkapnya."

Quilla mengatakan dia takut dan mencoba melarikan diri dari klinik, tetapi tangannya digenggam, tangan dan kakinya diikat, lalu ia diberi suntikan dengan obat penenang.

"Saya masih terjaga ketika mereka mengiris perut saya. Saya merasakan sakit yang luar biasa dan menjerit, jadi mereka memberi saya suntikan lagi," kata Quilla dalam kesaksiannya.

"Saya bangun saat hari sudah sore ... Setelah beberapa hari, luka saya terinfeksi dan saya pergi bersama suami ke rumah sakit. Perawat tidak mau memberi saya perawatan.

"Mereka menghina suami saya dan menyebutnya binatang. Butuh waktu lama sampai lukanya sembuh, karena saya takut kembali ke klinik."

Mengapa kasus ini berjalan lama?

perempuan, sterilisasi paksa

Mantan presiden Alberto Fujimori (Reuters)

Meskipun kisah para perempuan ini telah diketahui selama lebih dari dua dekade, kali ini adalah pertama kalinya cerita mereka sampai di pengadilan Peru.

Sejauh ini Peru telah mengakui tanggung jawab negara atas kematian Mara Mamerita Mestanza Chavez, setelah Komisi Hak Asasi Manusia Inter-Amerika (IACHR) meminta penyelidikan.

Mestanza yang merupakan perempuan pribumi berusia 33 tahun yang meninggal beberapa hari setelah operasi pada tahun 1998, karena kurangnya perawatan pasca-operasi.

Aktivis mengatakan korban dipaksa menjalani operasi. Kasus ini awalnya ditangguhkan oleh jaksa provinsi, tetapi pada 2010, IACHR meminta Peru untuk menyelidiki dan menghukum mereka yang bertanggung jawab atas kematiannya.

Selama bertahun-tahun, tiga investigasi kriminal terhadap mantan presiden Fujimori dan mantan pejabat kesehatannya telah dibuka dan kemudian disimpan dengan alasan tidak cukup bukti.

Mantan presiden tersebut selalu mengklaim dirinya tidak terlibat langsung dalam menjalankan program pengendalian kelahiran, meski komisi kongres tahun 2002 menemukan bukti bahwa ia telah mendorong pejabat untuk mencapai target sterilisasi.

Baca juga:

Fujimori dipenjara sejak 2007 karena korupsi dan pelanggaran hak asasi manusia, tetapi dia dibebaskan pada 2014 dari segala pelanggaran yang terkait dengan program sterilisasi.

Pada 2018, jaksa mendakwanya dan mantan menteri kesehatan berdasarkan tuduhan 2.074 korban, termasuk lima orang yang telah meninggal.

Namun persidangan tidak dapat berjalan sesuai rencana, pada bulan Januari tahun ini, karena tidak ada penerjemah yang dapat membantu para perempuan Quechua, banyak dari mereka tidak fasih berbahasa Spanyol.

Penundaan yang memalukan

perempuan, sterilisasi paksa

Organisasi yang mewakili para korban mengatakan penundaan penanganan kasus ini 'memalukan' (Getty Images)

Mara Esther Mogolln, juru bicara AMPAEF, mengatakan kepada BBC bahwa penundaan penyelesaian kasus ini "tidak bisa dijelaskan dan memalukan".

"Sudah 25 tahun sejak sterilisasi dimulai. Kasus tersebut menghabiskan 16 tahun di kantor kejaksaan dan diarsipkan serta dibuka kembali. Ini adalah kejahatan terhadap kemanusiaan," kata juru kampanye.

Sterilisasi paksa dianggap sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan menurut hukum internasional.

Tahun lalu, AMPAEF mengajukan pengaduan terhadap Peru di hadapan Komite PBB untuk Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW), menuntut agar negara tersebut menyelidiki dan menawarkan reparasi kepada korban sterilisasi paksa.

"Pada dasarnya yang terjadi adalah kurangnya kemauan politik, kurangnya pemahaman tentang apa itu hak asasi manusia, kurangnya kepekaan terhadap para korban dan pengabaian total dari negara," kata Mogolln.

Sebuah daftar resmi bagi para perempuan yang mengatakan bahwa mereka telah disteril secara paksa akhirnya dibuka pada tahun 2015 - dan sejak itu lebih dari 7.200 laporan telah muncul.

Apakah para perempuan ini akan mendapat kompensasi?

Kini kisah para perempuan itu akan didengarkan di sidang pengadilan sehingga hakim bisa memutuskan apakah kasusnya dapat dilanjutkan.

Lambatnya sistem peradilan Peru bermakna juga bagi kecilnya kemungkinan mereka mendapatkan putusan dalam waktu dekat, apalagi kompensasi finansial.

perempuan, sterilisasi paksaPerempuan-perempuan ini telah memperjuangkan keadilan dan kompensasi selama 25 tahun (AMPAEF)

Pada tahun 2004, komisi kebenaran dan rekonsiliasi Peru menerbitkan laporan akhir tentang kejahatan yang dilakukan selama konflik internal negara yang melibatkan gerilyawan Maois pada 1980-an dan 1990-an.

Banyak korban berasal dari masyarakat berpenghasilan rendah, dari komunitas Quechua di dataran tinggi Andes - tetapi perempuan yang disteril tidak sepenuhnya diakui di antara mereka, dan karenanya tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan kompensasi.

Awal tahun ini, Kongres Peru mengubah undang-undang tentang reparasi untuk memasukkan korban kejahatan seksual. Hal ini meningkatkan harapan di antara mereka yang disteril secara paksa selama periode itu.

Tetapi Mogolln mengatakan kemungkinan ini sekarang ditentang oleh Kementerian Kehakiman, yang berpendapat bahwa program sterilisasi tidak terjadi dalam konteks konflik internal.

"Setelah undang-undang berubah, kami belum melihat kemauan politik terhadap kompensasi integral bagi para korban. Dulu mereka bilang tidak punya dasar hukum untuk membayar ganti rugi, sekarang mereka punya dan mereka tidak mau mengamati. itu, "kata Mogollon kepada BBC.

"Para perempuan ini sangat marah. Ini 25 tahun perjuangan mencari keadilan dan kompensasi. Ada perempuan yang telah meninggal selama proses ini. Sebagian besar masih hidup dalam kemiskinan. Ada pengabaian total dari negara. Dan seperti yang mereka katakan dengan benar, mereka tidak meminta sedekah, mereka menuntut hak-hak mereka. "

(ita/ita)