Demo Myanmar Berlanjut: Kami Tidak Ingin Kediktatoran Militer!

BBC Indonesia - detikNews
Senin, 08 Feb 2021 09:27 WIB
Sebagian warga bergerak menuju Sule, salah satu titik demonstrasi di Yangon. (Getty Images)
Jakarta -

Puluhan ribu orang melakukan protes hari kedua di kota Yangon, Myanmar, Minggu (07/02) untuk menentang kudeta, gerakan yang tidak bisa dibendung oleh pemblokiran internet yang diberlakukan oleh penguasa militer.

"Kami tidak ingin kediktatoran militer," teriak banyak demonstran.

Banyak yang memegang foto pemimpin yang ditahan Aung San Suu Kyi dan mengenakan pakaian merah, warna partai Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) yang dipimpin Suu Kyi. Mereka juga menuntut agar Suu Kyi dibebaskan.

Dia tidak terlihat lagi sejak tentara menggulingkan pemerintahannya Senin (01/02) lalu.

Demonstrasi yang lebih kecil dilaporkan terjadi di Kota Mawlamine dan Mandalay.

Meskipun unjuk rasa dan penentangan terhadap kudeta semakin luas, sejauh ini militer sama sekali belum mengeluarkan pernyataan.

Penguasa militer telah menempati ibu kota, Nay Pyi Daw, dan sejauh ini menghindari keterlibatan langsung dengan para pengunjuk rasa.

Beberapa gambar dan video protes telah diunggah ke internet, meskipun penguasa militer telah memutus internet sejak hari Sabtu (06/02). Sebagian layanan internet hingga Minggu malam (07/02) waktu setempat dilaporkan berangsur pulih meskipun belum total.

Sebelumnya, militer juga memblokir akses ke Facebook, Twitter, dan Instagram untuk menghalangi orang-orang bergerak untuk protes.

'Hormati suara kami'

Di Yangon, pengunjuk rasa memegang balon merah, sementara mobil dan bus melambat untuk membunyikan klakson mendukung demonstran.

Banyak yang memberikan hormat tiga jari, yang telah menjadi simbol perlawanan terhadap otoritarianisme di wilayah tersebut.

"Hormati suara kami," tertulis di salah satu spanduk yang merujuk pada kemenangan telak NLD dalam pemilihan November.

Gambar Aung San Suu Kyi di Yangon

Para pengunjuk rasa menuntut pembebasan pemimpin Aung San Suu Kyi, yang telah ditahan oleh militer. (EPA)

Myo Win, seorang pengunjuk rasa berusia 37 tahun, mengatakan kepada kantor berita AFP: "Kami akan bergerak maju dan terus menuntut sampai kami mendapatkan demokrasi."

Sejauh ini, otoritas militer, yang dikenal dengan taktik penindasan dan kekerasan, tidak menghentikan aksi pembangkangan massal ini.

Namun, banyak orang berasumsi otoritas akan mencoba melakukannya dalam waktu dekat, lapor wartawan BBC Asia Tenggara, Jonathan Head.

Suu Kyi dan para pemimpin senior NLD, termasuk Presiden Win Myint, telah menjadi tahanan rumah sejak militer mengambil kendali pemerintah dan mengumumkan keadaan darurat selama setahun.

Protesters march during a demonstration against the military coup in Yangon

Pengunjuk rasa anti-kudeta berkumpul di Yangon pada hari Minggu (07/02). (AFP)

Truk polisi dan petugas antihuru hara ditempatkan di jalan-jalan dekat Universitas Yangon (07/02), tapi belum ada laporan tentang kekerasan.

Protes hari Minggu disebut sebagai yang terbesar sejak apa yang disebut Revolusi Saffron pada 2007, ketika ribuan biksu negara itu bangkit melawan rezim militer, lapor kantor berita Reuters.

Kelompok hak asasi manusia Amnesty International menyebut pemblokiran internet "keji dan sembrono" dan memperingatkan hal itu dapat menempatkan rakyat Myanmar pada risiko pelanggaran hak asasi manusia.

Pelapor khusus PBB untuk Myanmar, Thomas Andrews, mengatakan: "Para jenderal sekarang berusaha untuk melumpuhkan gerakan perlawanan warga - dan membuat dunia luar berada dalam kegelapan - dengan memutuskan hampir semua akses internet."

Peran media sosial

Kudeta terjadi ketika sesi baru parlemen akan dimulai, menyusul pemilihan November di mana partai NLD memenangkan 80% kursi parlemen.

Banyak orang Burma menyaksikan peristiwa tersebut secara langsung di Facebook, yang merupakan sumber informasi dan berita utama negara itu.

Tetapi tiga hari kemudian, penyedia internet diperintahkan untuk memblokir platform tersebut karena alasan stabilitas.

Menyusul larangan tersebut, ribuan pengguna aktif di Twitter dan Instagram menggunakan tagar untuk menyatakan penentangan mereka terhadap kebijakan itu.

Pada pukul 22:00 waktu setempat pada hari Jumat, akses ke platform media sosial itu juga diblokir.

(ita/ita)