Pemerintah Indonesia sejauh ini belum mengumumkan seperti apa pendistribusian vaksin Covid-19 yang bakal dibagikan secara gratis kepada seluruh masyarakat. Hal ini disebabkan pemerintahan Presiden Joko Widodo belum menentukan secara resmi jenis vaksin yang akan digunakan.
Seorang pakar kesehatan mengingatkan bahwa pemerintah harus memperhatikan beberapa faktor yang dapat menjadi kendala pendistribusian vaksin, mulai fasilitas penyimpanan yang harus memenuhi syarat hingga masalah geografi wilayah Indonesia yang luas.
Pemerintah juga diingatkan bahwa kekebalan populasi tidak akan tercapai hingga sekitar tiga sampai empat tahun.
- Jokowi: "Vaksin Corona untuk masyarakat Indonesia gratis"
- 'Kalau jadi bahan percobaan ya takut': Keragu-raguan tenaga kesehatan untuk disuntik vaksin Covid-19
- Pemerintah Indonesia klaim mutu vaksin Covid-19 Sinovac 'sudah diakui WHO', bagaimana kesiapan vaksinasi?
Kapan vaksinasi akan dimulai?
Meskipun Presiden Joko Widodo telah mengumumkan vaksin Covid-19 dibagikan gratis bagi seluruh masyarakat Indonesia, pertanyaan tentang bagaimana vaksin itu didistribusikan masih belum terjawab.
Pasalnya, hingga kini pemerintah Indonesia belum mengumumkan jenis vaksin yang akan digunakan. Menurut Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito, pemerintah masih menunggu hasil uji kelayakan dan keamanan vaksin, serta emergency use of authorization, atau otorisasi penggunaan darurat.
Dari kenyataan inilah, menurut Wiku, pemerintah sejauh ini masih sebatas menyiapkan kerangka distribusi vaksin.
"Indonesia, merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia, maka pemberian vaksin secara gratis kepada seluruh masyarakat juga dapat berkontribusi besar dalam menciptakan kekebalan komunitas secara global. Walaupun demikian, pemerintah tidak akan terburu-buru dalam menyelenggarakan program vaksinasi," kata Wiku dalam acara konferensi pers, Kamis (17/12).
"Program vaksinasi, akan diselenggarakan secara bertanggung jawab dan tetap mematuhi tahapan-tahapan pengembangan vaksin, sehingga nantinya vaksin yang digunakan itu betul-betul aman dan berkhasiat bagi masyarakat.
"Penting untuk diingat, jika nanti program vaksinasi akan dijalankan pada tahun 2021, pemerintah memastikan vaksin yang digunakan adalah vaksin yang terbaik bagi masyarakat Indonesia," tambahnya.
Sebelumnya, pemerintah Indonesia telah menetapkan enam jenis vaksin yang akan digunakan, seperti yang tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Kesehatan tentang Penetapan Jenis Vaksin Untuk Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19.
Enam jenis vaksin itu diproduksi oleh enam lembaga berbeda, yaitu PT Biofarma, AstraZeneca, Sinopharm, Moderna, Pfizer-BioNtech, dan Sinovac Biotech.
Namun, vaksin Covid-19 baru akan bisa dipakai setelah mendapatkan otorisasi penggunaan pada masa darurat dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
Sementara, BPOM sebelumnya telah mengumumkan rencana untuk mengeluarkan otorisasi penggunaan darurat untuk vaksin Covid-19 pada pekan ketiga Januari 2021.
Pada awal Desember, sebanyak 1,2 juta dosis vaksin produsen asal China, Sinovac tiba di Indonesia. Meski demikian, tingkat kemanjuran vaksin tersebut belum diumumkan. Vaksin itu juga belum memiliki izin edar.
BBC
Apa saja tantangan infrastruktur distribusi?
Ada beberapa faktor yang disebut sebagai tantangan dalam mendistribusikan vaksin. Utamanya, wilayah Indonesia yang luas dan terdiri dari kepulauan. Jumlah penduduknya yang besar juga disebut sebagai tantangan lainnya.
Indonesia sebagai negara tropis cuaca dengan suhu dan kelembaban udara tinggi juga menjadi faktor pertimbangan. Sebab, vaksin harus disimpan di tempat penyimpanan suhu rendah untuk menjaga keamanannya.
Sehingga, menurut ahli imunisasi, Jane Supardi, persoalan lain yang tidak kalah penting adalah fasilitas khusus untuk menyimpan beberapa jenis vaksin Covid-19 yang membutuhkan suhu sangat rendah, seperti misalnya vaksin Pfizer/BioNtech yang harus disimpan pada suhu -70C.
Di sisi lain, infrastruktur untuk menyelenggarakan program vaksinasi dengan menggunakan vaksin yang dapat disimpan dalam suhu lemari es, atau 2C hingga 8C sudah memadai.
"Kita sudah punya program imunisasi dimana kita sudah punya armadanya, sampai ke tingkat puskesmas. Ada lebih dari 10,000 puskesmas di seluruh Indonesia. Jadi lemari es itu ada semua sampai ke ujung puskemas. Kalau penyimpannya suhu itu 2-8 derajat, 97% Indonesia siap," ungkap Jane melalui sambungan telpon, Kamis (17/12).
"Kalau misalnya vaksinnya yang lain, yang membutuhkan penyimpanan yang disebut ultra low storage, nah itu kita tidak siap. Mungkin harus ada khusus, jadi diadakan khusus, apakah itu pinjam, kontrak, dan sebagainya," tambahnya.
Sementara itu, Jane juga menjelaskan bahwa jumlah vaksin yang akan tersedia juga akan bertahap, mengingat bahwa negara-negara lain juga siap menerima vaksin.
"Ini kan kebetulan vaksinnya pun kan datangnya bertahap. Ini sebetulnya sangat menguntungkan, bekerjanya kita pun ada vaksin baru kita jalan. Untuk merencanakan, menjangkau semua ada. Kan tinggal waktunya saja. Begitu vaksinnya ada - berangkat," tutur Jane.
Ia menambahkan bahwa penduduk Indonesia tidak merata juga akan menjadi bagian pertimbangan dalam memprioritaskan daerah-daerah.
"Untungnya adalah, umumnya yang padat itu adalah di kota besar, yang jangkauannya mudah. Sehingga, kalau kita ambil kota besar dulu, berarti kita sudah dapat cakupan yang lebih besar. Jadi biasanya tempat yang sulit tadi, itu penduduknya sedikit," kata Jane.
Kapan Indonesia dapat mencapai kekebalan populasi?
Bagaimanapun, menurut ahli epidemilogi Universitas Indonesia, Pandu Riono, persoalan pendistribusian vaksin hanyalah salah-satu dari sekian masalah penting lainnya.
Dia memberikan contoh, kebijakan pemerintah menggratiskan vaksin agar dapat mencapai kekebalan komunitas lebih efisien, bakal memakan waktu, apalagi jika tak dilakukan dengan strategi yang tepat.
Pandu memperkirakan kekebalan populasi tidak akan tercapai hingga sekitar tiga sampai empat tahun.
"Karena itu perkiraan kasar. Untuk mencapai tahapan itu, kita tidak mungkin mendapatkan vaksin yang cukup dalam satu waktu. Kedua, kita juga akan mengalami kesulitan menjangkau populasi-populasi yang remote, yang jauh dari pelayanan kesehatan. Ketiga, adalah masalah kemungkinan adanya penduduk yang menolak untuk divaksinasi," kata Pandu via telpon, Kamis (17/12).
"Jadi, tahapan-tahapan itu saya perkirakan tidak bisa terlalu cepat. Kecuali kalau kita bisa lebih agresif mengatasi hambatan itu. Kalau bisa mengatasi hambatan itu, kita bisa kurang dari dua tahun itu bisa mencapai tujuan yang kita harapkan - herd immunity," tambahnya
Antara lain, kata Pandu, adalah dengan menentukan daerah prioritas berdasarkan data serologi penduduk, atau yang mengukur berapa persen penduduk di suatu wilayah yang sudah terinfeksi Covid-19.
Lebih lagi, kekebalan populasi, jelas Pandu, juga tergantung dari tingkat efikasi vaksin, atau manfaat bagi individu yang menerima imunisasi.
"Kalau tingkat efikasinya di atas 90%, maka kita paling tidak itu sekitar 60-70% penduduk Indonesia yang harus divaksinasi. Tapi kalau lebih rendah dari 90%, misalnya 70%, itu lebih tinggi lagi yang harus dicapai dari penduduk di Indonesia, seperti misalnya sekitar 80% hampir sampai 90%,
"Jadi pencapaian tingkat herd immunity, atau imunitas di tingkat populasi itu sangat tergantung daripada efikasi vaksin kita.
"Karena itu, sangat penting untuk memilih jenis vaksin yang efikasinya tinggi supaya kita bisa lebih strategis untuk menjangkau penduduk supaya herd immunitynya bisa cepat dicapai," tutup Pandu.
