.webp)
Presiden terpilih Amerika Serikat, Joe Biden, menunjuk jenderal purnawirawan Lloyd Austin sebagai menteri pertahanan di kabinetnya, lapor media setempat.
Baik Biden maupun Jenderal Austin belum memberikan pernyataan terkait hal ini. Dilaporkan Biden menawarkan posisi itu dan Jenderal Austin telah menerima tawaran itu.
Jika disetujui, Austin, 67, yang pensiun pada tahun 2016 akan menjadi warga Amerika keturunan Afrika pertama yang memimpin Pentagon.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia memerlukan persetujuan Kongres karena ketentuan Amerika Serikat (AS) menetapkan jeda setidaknya tujuh tahun antara masa aktif di militer dengan masa jabatan menteri pertahanan.
Biden mendapat seruan dari berbagai pihak, termasuk dari kaukus Asia, kaukus Kulit Hitam dan Latino pendukung Demokrat untuk menominasikan orang-orang dari kelompok minoritas guna menduduki jabatan tinggi di kabinet.
Michle Flournoy, pejabat yang lama berkarier di Pentagon, juga diunggulkan mengisi jabatan menteri pertahanan, selain Jeh Johnson, mantan konsul jenderal Pentagon dan mantan menteri keamanan dalam negeri.
- Pilpres AS: Bagaimana Joe Biden mengubah kebijakan luar negeri AS?
- Dari pandemi Covid-19 hingga masalah ras dan imigran, bagaimana strategi Joe Biden menangani isu-isu kontroversial?
- Bagaimana Trump berusaha gunakan kekuasaan untuk menghalangi peralihan kekuasaan ke Biden
Di masa pemerintahan Presiden Barack Obama, Jenderal Austin memimpin Komando Pusat AS, antara lain mencakup wilayah Timur Tengah, Asia Tengah dan sebagian Asia Selatan, antara 2013 hingga 2016.
Jenderal bintang empat itu adalah arsitek utama dalam operasi militer pimpinan AS menggempur kelompok yang menamakan diri Negara Islam (ISIS) di Irak dan Suriah.
Menghindari sorotan
Sebelumnya ia menjabat wakil kepala staf Angkatan Darat dan tercatat sebagai jenderal terakhir yang memimpin pasukan AS di Irak.
Selama kurun waktu tersebut, Austin bekerja sama dengan Joe Biden sebagai wakil presiden pemerintahan Obama.
Jenderal Austin dikenal sebagai sosok yang mempunyai jiwa kepemimpinan yang kuat dan menghindar dari sorotan publik, tidak banyak memberikan wawancara kepada media dan memilih tidak membeberkan operasi militer kepada publik.
Joe Biden dan Jenderal Lloyd Austin dalam foto di Irak tahun 2011. (Getty Images)
Tetapi penunjukkan Austin bisa jadi mendapat kritikan dari sejumlah kelompok progresif terkait dengan kedudukan jenderal itu sebagai anggota dewan direktur perusahaan pertahanan Raytheon.
Nominasinya mungkin juga akan ditentang oleh anggota Kongres yang lebih mendukung jika Pentagon di bawah kepemimpinan sipil.
Persyaratan persetujuan pengecualian yang dikeluarkan Kongres sejauh ini baru diberikan dua kali, yang terbaru adalah dalam kasus James Mattis, pensiunan jenderal marinir yang menjadi menteri pertahanan pertama di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump.
Joe Biden mengalahkan Presiden Trump dalam pemilihan pada tanggal 3 November.
Namun Trump tetap menolak mengakui kekalahan dan terus mengeluarkan tuduhan terjadi kecurangan luas, tanpa didukung bukti-bukti.
