Wajib Mandarin, Etnik Mongolia di China Khawatir Kehilangan Bahasa Ibu

BBC Indonesia - detikNews
Jumat, 04 Sep 2020 15:53 WIB
Warga Mongolia menggelar aksi solidaritas bagi sesama etik Mongolia yang berada di wilayah China. (AFP)
Beijing -

Etnik Mongolia yang mendiami wilayah China bagian utara menggelar protes menentang langkah pemerintah pusat mengurangi porsi penggunaan bahasa mereka dalam pembelajaran di sekolah, yang diganti bahasa Mandarin.

Di hari pertama semester baru pada Selasa (01/09), sebagian orang tua tidak mengizinkan anak-anak mereka bersekolah sebagai bentuk protes.

Berdasarkan peraturan baru, tiga mata pelajaran utama di wilayah Mongolia Dalam secara bertahap akan diajarkan dalam bahasa Mandarin sebagai bahasa resmi China.

Banyak anggota masyarakat etnik Mongolia memandang langkah ini sebagai ancaman terhadap identitas budaya mereka.

Oleh karena itu, massa yang terdiri dari siswa dan orang tua menggelar unjuk rasa di sejumlah kota pada akhir pekan untuk menentang perubahan itu.

"Bahasa kami adalah bahasa Mongolia, dan tanah air kami adalah Mongolia selamanya! Bahasa ibu kami adalah Mongolia, dan kami rela mati demi bahasa kami!" teriak para siswa di salah satu aksi protes baru-baru ini, sebagaimana disiarkan oleh Radio Free Asia, stasiun radio yang didanai pemerintah Amerika Serikat.

Foto-foto yang menunjukkan para perempuan membubuhkan cap jempol atau tanda tangan di kertas petisi menentang langkah itu juga disebarkan di media sosial.

'Menindas bahasa Mongolia'

Berdasarkan kebijakan baru, mulai bulan ini sekolah-sekolah secara bertahap beralih menggunakan bahasa Mandarin untuk tiga mata pelajaran, yaitu politik, sejarah, bahasa dan kesusastraan.

Ini berlaku di Mongolia Dalam, wilayah otonom di China yang ditempati oleh etnik minoritas Mongolia.

The Southern Mongolian Human Rights Information Center, kelompok aktivis yang berkantor di New York, menggambarkan apa yang terjadi sebagai kemarahan di seluruh wilayah Mongolia Dalam karena banyak orang tua baru mengetahui perubahan kebijakan itu menjelang pembukaan sekolah.

Sebuah pabrik di Baotou, Mongolia Dalam

Asap tampak mengepul dari sebuah pabrik di Baotou, Mongolia Dalam. Mongolia Dalam tercatat sebagai wilayah otonom di China. (Reuters)

Dikatakannya, terjadi konfrontasi menegangkan di suatu sekolah berbasis asrama ketika ratusan orang tua menuntut agar anak-anak mereka yang masuk awal dibebaskan.

"Ratusan polisi antihuru-hara tumpah ke lokasi, mencegah orang tua untuk tidak masuk ke asrama. Setelah terjadi kebuntuan selama berjam-jam, orang tua akhirnya berhasil menerobos barikade polisi dan menjemput anak-anak mereka", demikian bunyi pernyataan The Southern Mongolian Human Rights Information Center.

Pihak berwenang mewanti-wanti agar penduduk Mongolia Dalam tidak bersuara di platform media sosial. Unggahan seputar masalah itu di platform mirip Twitter versi China, Weibo, telah dihapus.

Tetapi kekhawatiran tentang perintah perubahan penggunaan bahasa masih marak sehingga sebagian orang tua tidak mengizinkan anak mereka bersekolah.

Pada Selasa (01/09), staf sebuah sekolah di Naiman mengatakan kepada BBC bahwa hanya sekitar 40 siswa yang masuk di awal semester padahal biasanya mencapai 1.000 orang.

Sebagian di antara mereka berubah pikiran, dan hanya 10 orang yang bertahan.

Mereka mengatakan para guru menyuruh mereka pulang untuk meyakinkan keluarga agar mereka mengirimkan anak-anak ke sekolah. Tetapi orang tua khawatir pergantian bahasa itu akan mengganggu kelestarian bahasa mereka sendiri.

Kejadian tersebut merupakan bentuk pembangkangan meluas yang tidak biasa terjadi di kawasan padang rumput yang berbatasan dengan Mongolia dan Rusia itu.

Seorang penggembala berusia 32 tahun dari Persekutuan Xilingol mengatakan kepada kantor berita AFP bahwa ia khawatir anak-anaknya akan kehilangan kemahiran dalam bahasa ibu.

"Hampir semua orang Mongolia di Mongolia Dalam menentang kurikulum yang direvisi," kata pria yang menyebut nama belakangnya sebagai Hu.

Para kritikus mengatakan pemerintah China menggencarkan upaya asimilasi kelompok minoritas meskipun mendapat kritikan luas dari masyarakat internasional atas perlakuannya kepada kelompok-kelompok minoritas, termasuk Muslim Uighur di Provinsi Xinjiang.

Dalam pernyataan yang dikeluarkan pada Jumat (28/08), yang tampaknya ditujukan untuk menanggapi penentangan terhadap kebijakan baru itu, pemerintah daerah Mongolia Dalam menekankan pentingnya "meningkatkan pendidikan bahasa nasional di daerah-daerah etnik."

Perintah baru ini juga mendorong warga di ibu kota negara tetangga Mongolia menggelar protes sebagai bentuk solidaritas.

(nvc/nvc)