Trump Tunda Beri Sanksi ke China Soal Uighur Demi Perjanjian Dagang

BBC Indonesia - detikNews
Selasa, 23 Jun 2020 09:04 WIB
Washington -

Donald Trump and Xi Jinping pictured during a G20 meeting in Osaka, JapanPresiden Trump dan Xi bertemu dalam acara G20 di Jepang tahun lalu. (Reuters)

Presiden AS Donald Trump mengatakan dia tidak memberikan sanksi kepada pejabat China terkait penahanan kelompok Muslim di Xinjiang karena ia kini berada di "tengah-tengah perjanjian perdagangan".

Trump mengatakan kepada situs berita Axios bahwa kesepakatan "hebat" itu membuatnya tidak dapat menjatuhkan "sanksi tambahan".

China dilaporkan menahan sekitar satu juta warga Uighur dan kelompok etnis lainnya di kamp-kamp di Xinjiang untuk indoktrinasi dan memberi mereka hukuman, tetapi negara itu membantah telah melakukan penganiayaan.

Masalah ini muncul setelah mantan pejabat pembantu Trump, John Bolton, menulis sejumlah tudingan dalam buku yang ditulisnya.

Bolton menuduh bahwa pada pertemuan puncak tahun lalu, Trump memberi Presiden China Xi Jinping lampu hijau untuk membangun kamp-kamp di wilayah barat China dan Trump mengatakan hal itu "tepat untuk dilakukan".

Trump membantah tuduhan itu.

Apa yang dikatakan Trump kepada Axios?

Trump mengatakan itu dalam wawancara Jumat lalu, yang kemudian diterbitkan oleh situs berita AS pada hari Minggu.

Axios menulis, ketika Trump ditanya mengapa dia menunda memberikan sanksi lebih lanjut kepada pejabat Partai Komunis atas masalah kamp-kamp Uighur, dia berkata: "Ya, kami berada di tengah-tengah kesepakatan perdagangan utama.

"Dan ketika Anda berada di tengah-tengah negosiasi dan kemudian tiba-tiba Anda mulai menjatuhkan sanksi tambahan - kami telah melakukan banyak hal. Saya mengenakan tarif pada China, yang jauh lebih buruk daripada sanksi yang dapat Anda pikirkan. "

John Bolton (R) and Donald TrumpTudingan John Bolton dalam bukunya membuat Trump marah. (Reuters)

Dalam perang dagang yang terjadi, AS mengenakan tarif lebih dari $360 miliar untuk barang-barang China dan China membalas dengan tarif lebih dari $110 miliar untuk produk AS sebelum kesepakatan "fase satu" ditandatangani Januari lalu.

Saat Trump ditanya mengapa dia tidak menggunakan Global Magnitsky Act - yang disahkan Kongres pada tahun 2016 untuk melawan pelanggaran hak asasi manusia - Trump mengatakan "tidak ada yang menyebutkan secara khusus kepada saya [tentang hal itu] berkaitan dengan China".

Axios juga bertanya pada Trump mengenai tuduhan Bolton, mantan penasihat keamanan nasionalnya, bahwa dia telah meminta Presiden Xi untuk membantunya memenangkan pemilu kembali, yakni dengan cara China tetap membeli hasil pertanian dari AS.

"Tidak, tidak sama sekali. Apa yang saya katakan kepada semua orang yang berurusan dengan saya, bukan hanya Presiden Xi, adalah saya ingin mereka melakukan bisnis dengan negara ini [AS]. Apa yang baik untuk negara ini baik untuk saya.

"Tapi saya tidak berkeliling dan berkata, 'Oh, bantu saya dalam pemilu.' Mengapa saya harus mengatakan itu? "

Apa tuduhan terhadap China di Xinjiang?

Sejumlah aktivis mengatakan China mencoba mengasimilasi kelompok etnis Muslim dengan paksa, dengan menghancurkan budaya mereka.

China mengatakan kamp-kamp di wilayah otonom adalah pusat pendidikan kejuruan yang menargetkan para ekstremis Islam.

Sebuah laporan pada bulan Maret mengatakan puluhan ribu warga Uighur telah dipindahkan dari Xinjiang untuk bekerja di pabrik-pabrik di seluruh China.

Media pemerintah China mengatakan pemindahan tenaga kerja itu bersifat sukarela.

Mengubah kalkulus terkait China

Analysis box by Barbara Plett-Usher, State Department correspondentBBC

Presiden Trump menyatakan secara terbuka dan terus terang suatu kebenaran yang membuat frustrasi Kongres dan beberapa orang dalam pemerintahan selama dua tahun terakhir.

Pada musim gugur 2018, AS hampir memberlakukan sanksi pada pejabat dan entitas China yang terlibat dalam kamp penahanan massal Uighur.

Didorong oleh permintaan bipartisan yang jarang terjadi dari anggota parlemen, pejabat dari departemen negara dan Dewan Keamanan Nasional mendukung wacana itu.

Tapi seperti kata Trump, ide itu ditangguhkan agar tidak membahayakan perbincangan terkait perdagangan dengan Beijing.

Pada bulan Mei tahun ini, beberapa bulan setelah fase pertama dari kesepakatan perdagangan, Kongres memberikan suara untuk mendukung RUU yang melindungi hak asasi manusia Uighur.

Meskipun Trump akhirnya menandatanganinya menjadi undang-undang, belum jelas apakah ia akan bertindak.

Perjanjian ekonomi bersejarah dengan China akan berfungsi sebagai pilar kampanye pemilihan ulangnya, tetapi ketegangan terkait pandemi bisa mengubah perhitungan itu.

Pemerintah telah mengisyaratkan akan menghukum Beijing karena menutupi wabah virus corona di awal, dan telah mengecam undang-undang keamanan barunya yang mengatur Hong Kong.

Kemarahan dengan China sekarang menjadi masalah pemilu yang utama, dan itu dapat mempengaruhi tindakan apa pun terhadap represi Uighur.

Langkah apa yang telah diambil AS?

Pemerintahan Trump dikritik karena tidak mendesak China untuk lebih terbuka terkait urusan hak asasi manusia.

Namun, beberapa elemen pemerintah secara terbuka mengkritik perlakuan China terhadap Uighur.

Departemen negara telah melontarkan tuduhan terkait penyiksaan terhadap Uighur. Departemen itu, bersama dengan departemen perdagangan, telah memberlakukan beberapa sanksi pada pejabat China terkait masalah di Xinjiang.

Ada beberapa pembatasan impor pada perusahaan-perusahaan China, pembatasan visa pada beberapa pejabat China, dan larangan peredaran barang-barang yang diproduksi melalui kerja paksa - tetapi itu bukan merupakan sanksi keuangan yang lebih kuat.

Rabu lalu, presiden menandatangani undang-undang yang mengesahkan sanksi AS terhadap pejabat China atas masalah Xinjiang, tetapi mengatakan dia akan memutuskan kemudian terkait eksekusinya.

'Propaganda' China

Pada hari Senin, AS menunjuk empat media China sebagai misi diplomatik asing.

China Central Television, China News Service, People's Daily, dan Global Times, sebenarnya "outlet propaganda" dan bukan outlet media, kata Departemen Luar Negeri AS.

Mereka akan diminta untuk memberikan informasi tentang staf mereka yang berbasis di AS kepada pemerintah Amerika, dan membuat daftar transaksi properti.

Mereka tidak akan dibatasi dalam kegiatan pelaporan.

Awal tahun ini, AS mengambil tindakan serupa terhadap lima outlet media China lainnya, termasuk kantor berita resmi China Xinhua.

Kantor-kantor berita itu diperintahkan untuk mengurangi jumlah warga negara China yang bekerja di Amerika Serikat.

China merespons dengan mengusir wartawan dari tiga surat kabar Amerika, termasuk Wall Street Journal, New York Times dan Washington Post.

(ita/ita)