Korsel: WHO Harus Punya Kekuatan Hukum untuk Paksa Negara Laporkan Wabah

BBC Indonesia - detikNews
Selasa, 19 Mei 2020 08:21 WIB
Presiden China, Xi Jinping, bersikukuh bahwa negaranya bertindak secara bertanggung jawab pada fase awal wabah. (AFP)
Seoul -

Presiden Korea Selatan, Moon Jae-in, mengatakan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) harus diberi kekuasaan yang lebih besar untuk memerangi wabah Covid-19.

Dalam pidato di pertemuan tahunan Majelis Kesehatan Dunia ke-73, yang diselenggarakan secara daring, Presiden Moon mengatakan regulasi WHO harus didukung dengan regulasi yang mengikat secara hukum, untuk memastikan negara-negara melaporkan wabah dan membagikan data.

"Kita harus memutakhirkan regulasi kesehatan internasional WHO dan aturan-aturan lain yang relevan dan memperkuatnya dengan payung hukum yang mengikat," kata Presiden Moon.

"Penyakit menular baru bisa muncul kapan saja dan kita harus mampu menanganinya secara lebih cepat dan efisien. Data terkait dengan penularan, seharusnya dibagikan kepada negara-negara lain secara lebih transparan. Sistem peringatan dini dan mekanisme kerja sama juga perlu dibentuk bersama-sama," katanya.

Direktur Jenderal WHO, Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, berjanji bahwa akan dibentuk tim independen yang mengevaluasi respons WHO dalam menangangi wabah Covid-19.

Dalam pidato pembukaan, ia menyambut baik seruan perlunya WHO melakukan evaluasi dan mengatakan evaluasi atas penanganan wabah "akan dilakukan secepatnya".

Ia juga mengatakan dunia tidak kekurangan alat, ilmu pengetahuan, atau sumber daya untuk menghadapi wabah.

"Yang kurang adalah komitmen berkelanjutan untuk menggunakan alat, ilmu pengetahuan dan sumber daya tersebut. Ini harus berubah dan perubahan itu harus dilakukan hari ini," katanya.

"Saya menyerukan semua negara agar wabah yang terjadi pada 2020 ini tidak terulang lagi," tegas dirjen WHO.

Sementara itu, Presiden China, Xi Jinping, bersikukuh bahwa negaranya bertindak secara bertanggung jawab pada fase awal wabah.

Namun Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, negara-negara harus membayar sangat mahal karena tidak melakukan kerja sama secara efektif.

'Jawab pertanyaan kunci'

Direktur jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus

Dr. Tedros dan WHO telah jadi sasaran kritik terkait cara mereka menangani pandemi. (AFP)

Perwakilan dari 194 negara anggota Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) akan bertemu secara virtual untuk acara tahunan Majelis Kesehatan Dunia ke-73, hari Senin dan Selasa, 18-19 Mei.

Pandemi virus corona akan menjadi topik pembahasan utama.

Berbagai pertanyaan akan diajukan tentang bagaimana virus ini bisa menginfeksi lebih dari 4,7 juta orang, dan membunuh lebih dari 300.000.

Setiap tahun, negara-negara berkumpul di majelis untuk meninjau pekerjaan badan kesehatan PBB itu, dan menetapkan prioritas untuk satu tahun ke depan.

Uni Eropa diperkirakan akan memimpin permintaan internasional, bersama sejumlah negara termasuk Inggris, Australia, dan Selandia Baru, untuk penelaahan tentang bagaimana pandemi Covid-19 telah ditangani dan pelajaran apa saja yang bisa diambil.

Juru bicara Uni Eropa Virginie Battu-Henriksson mengatakan beberapa pertanyaan kunci perlu dijawab sebagai bagian dari proses penelaahan.

"Bagaimana pandemi ini menyebar? Apa epidemiologi di baliknya? Semua ini sangat penting bagi kita untuk melangkah maju. Untuk menghindari pandemi lain seperti ini."

Namun, katanya, sekarang bukan saatnya untuk "saling menyalahkan".

Pada pertemuan tersebut, WHO kemungkinan bakal mendapat banyak tekanan terkait caranya menangani pandemi.

Juru bicara WHO dr. Margaret Harris mengatakan, "Majelis Kesehatan Dunia selalu jadi kesempatan untuk melakukan banyak pengawasan [terhadap WHO]."

Tapi, ia menambahkan, organisasi itu akan tetap "fokus" untuk bekerja dalam memimpin respon keseluruhan, serta dalam sains dan solusi untuk pandemi ini.

Pertarungan geopolitik

Penanganan wabah Covid-19Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, negara-negara harus membayar sangat mahal karena tidak melakukan kerja sama secara efektif. (Getty Images)

WHO seharusnya mewakili kepentingan semua negara anggotanya secara setara, namun kini menemukan dirinya di tengah pertempuran politik antara China dan AS.

Situasi itu memuncak bulan lalu ketika AS - donor tunggal terbesar WHO - menyetop pendanaan ke agensi PBB itu setelah Presiden Trump menuduhnya salah mengelola dan menutup-nutupi penyebaran virus di Cina.

WHO adalah lembaga penasihat dan tidak berwenang untuk mewajibkan atau memaksa suatu negara untuk berbagi informasi.

Majelis juga diperkirakan akan mendengar permintaan untuk menambah wewenang WHO, yang akan memungkinkan pengawas untuk pergi ke negara-negara pada awal wabah, dan melakukan penyelidikan independen.

Devi Sridhar, guru besar ilmu kesehatan masyarakat global di Universitas Edinburgh, mengatakan, "Tantangan besar dengan wabah adalah tidak ada negara yang ingin memilikinya.

"Setiap negara ingin menyangkal wabah ada di sana, dan setiap negara ingin mengecilkan angka kematian."

Negara-negara saat ini diminta untuk memberi tahu WHO tentang penyakit yang muncul di negara mereka sebagai bagian dari Peraturan Kesehatan Internasional. Wewenang yang diusulkan ini akan memungkinkan mereka melangkah lebih jauh.

Profesor Sridhar menambahkan, "Jika WHO dapat mengirim misi internasional yang tugasnya bukan menyalahkan atau menunjuk, tapi benar-benar mengidentifikasi asal mula wabah, dan memberikan saran terbaik kepada negara-negara lain, itu bisa menjadi satu cara positif untuk mencegah wabah."

Para pemimpin kesehatan global akan meminta telaah independen pada respons internasional terhadap pandemi Covid-19 pada pertemuan pekan ini.

Tonton juga video Membandingkan Kurva Kasus Covid-19, Negara Mana yang Sudah Landai?:

(ita/ita)