7 Hal tentang Ketidakjelasan Nasib Inggris Keluar dari Uni Eropa

Inggris hanya mempunyai waktu kurang dari dua bulan sebelum dijadwalkan keluar dari organisasi kerja sama Uni Eropa pada tanggal 31 Oktober, namun jalan menuju ke pintu keluar tersebut penuh rintangan.

Selasa (03/09) merupakan hari pertama masa sidang Parlemen Inggris setelah reses musim panas, tetapi masa sidang yang tersisa sangat terbatas karena Perdana Menteri Boris Johnson memutuskan membekukan parlemen mulai 9 September hingga 14 Oktober.

Apa saja yang kemungkinan bisa terjadi?

• Bagaimana fenomena Brexit mengubah bahasa Inggris
• Boris Johnson, Perdana Menteri baru Inggris: 'Selesaikan Brexit dan satukan negara'
• Boris Johnson menjadi PM Inggris dengan dukungan suara kurang dari 0,34% pemilih

Inggris ditetapkan akan secara resmi menarik diri dari organisasi kerja sama Uni Eropa, atau proses yang disebut Brexit, pada tanggal 31 Oktober.

Brexit seharusnya disertai dengan kesepakatan dengan Uni Eropa untuk mengatur hubungan dalam berbagai bidang antara Inggris dengan organisasi negara-negara Eropa.

Meskipun Perdana Menteri Boris Johnson telah menyatakan ia menghendaki kesepakatan baru dengan Uni Eropa sehubungan dengan syarat-syarat Brexit, ia berjanji bahwa Brexit akan benar-benar terjadi pada tanggal 31 Oktober, sekalipun tidak disertai dengan kesepakatan.

Jika Inggris keluar dari Uni Eropa tanpa kesepakatan maka Inggris akan serta merta keluar dari kerangka kerja sama bea cukai bersama dan pasar tunggal. Pengaturan itu dimaksudkan untuk memudahkan perdagangan.

Brexit tanpa kesepakatan, menurut banyak politikus dan pengusaha, akan merusak perekonomian. Sebagian pihak lain berpendapat risiko Brexit tanpa kesepakatan terlalu dilebih-lebihkan.

Para anggota parlemen telah mengikuti pemungutan suara lebih dari sekali untuk menunjukkan penolakan terhadap Brexit tanpa kesepakatan. Kini partai-partai oposisi dan sejumlah anggota Partai Konservatif berusaha meloloskan undang-undang untuk mencegah Brexit tanpa kesepakatan.

Namun dengan dibekukannya Parlemen Inggris mulai Senin (09/09), para anggota parlemen hanya mempunyai waktu terbatas.

Pertama-tama mereka harus mampu menguasai jadwal parlemen. Ini yang menjadi agenda perdebatan pada Senin (03/09).

Mereka kemudian berusaha untuk meloloskan undang-undang baru yang berisi permintaan kepada pemerintah untuk meminta Uni Eropa menunda Brexit sampai tanggal 31 Januari 2020.

Rancangan undang-undang ini dapat dibahas di Majelis Rendah Parlemen Inggris pada Rabu (04/09), dan kemudian dibawa ke Majelis Tinggi pada Kamis (05/09).

Jika disahkan, RUU itu disetujui Ratu Elizabeth dan diundangkan pada tanggal 9 September.

Jika alternatif di atas gagal, parlemen dimungkinkan mengajukan mosi tidak percaya terhadap pemerintah. Pemimpin Partai Buruh Jeremy Corbyn sebelumnya sudah mengatakan ia akan menempuh jalur ini.

Dan jika terdapat lebih banyak anggota parlemen yang memilih mosi tidak percaya dibanding jumlah mereka yang menentang, maka akan ada jendela selama 14 hari jika pemerintahan yang sekarang - atau pemerintahan alternatif baru dengan perdana menteri baru pula - dapat memenangkan mosi percaya.

Pemerintah yang dibentuk dengan cara tersebut kemungkinan akan berusaha menunda tanggal Brexit - mungkin untuk menggelar pemilu atau referendum baru.

https://twitter.com/nicholaswatt/status/1168567345146732544

Bila jalan legislatif berhasil dan para anggota parlemen meloloskan undang-undang memblok langkah Brexit tanpa kesepakatan, perdana menteri akan melakukan pemilihan dini. BBC memperkirakan ini akan terjadi pada tanggal 14 Oktober.

Perdana Menteri Johnson perlu dua pertiga anggota parlemen untuk mendukung terlaksananya pemilihan sela, walaupun secara teori ada jalan lain untuk meraih tujuannya.

Bila pemilu dilaksanakan sebelum 31 Oktober, yang akan terjadi terkait Brexit tergantung hasil pemilu.

Opsi yang diinginkan pemerintah untuk mencegah Brexit tanpa kesepakatan adalah agar Parlemen Inggris meratifikasi perjanjian dengan Uni Eropa sebelum akhir Oktober.

Namun perjanjian yang dulu dirundingkan oleh Theresa May dan pemerintahannya ditolak parlemen beberapa kali dan Boris Johnson mengatakan langkah itu buntu.

Pemerintah berharap dapat menggolkan kesepakatan baru dengan Uni Eropa atau versi yang diperbarui dari sebelumnya.

Bilapun mereka yang menentang Brexit tanpa kesepakatan berhasil dalam menekan pemerintah melakukan penundaan, Inggris tidak bisa secara sepihak memutuskan menunda Brexit.

Langkah itu harus disepakati secara bulat dengan anggota Uni Eropa lain.

Namun, sebelumnya pernah disepakati perpanjangan dan negara lain mungkin dapat dibujuk.

Selain itu juga ada opsi legal membatalkan Brexit sama sekali dengan mencabut Pasal 50.

Tetapi yang jelas, ini bukan langkah yang dipertimbangkan pemerintah.

Pembatalan Brexit baru memungkinkan bila ada perubahan pemerintahan.

.