Perdana Menteri Tunisia Yusuf Shahid menandatangani surat edaran pemerintah yang "melarang akses ke kantor pemerintah bagi siapapun yang menutupi wajah".
Kebijakan ini dikeluarkan dengan "alasan keamanan", terutama terkait dengan dua serangan bom bunuh diri yang terjadi di ibukota Tunis Kamis (27/06) pekan lalu.
- Unjuk rasa di Tunisia menolak kepulangan jihadis
- Demo anti kenaikan harga pangan di Tunisia mulai diwarnai aksi penjarahan
- Perempuan Tunisia dicegah naik pesawat, Emirates dilarang mendarat di Tunisia
Pengeboman itu sendiri terjadi dalam dua kesempatan terpisah, menyerang sasaran kantor polisi di dekat kedutaan Prancis di Tunis, ibu kota Tunisia.
Dalam serangan tersebut, dua orang meninggal dunia dan sejumlah lain luka-luka.
Kedua serangan mengarah sasaran kantor polisi di daerah yang dekat dengan kawasan turisme di kota lama Tunis.
Penyamaran niqabTunisia telah menghadapi rangkaian serangan terorisme, termasuk penembakan di pantai di kawasan wisata terkenal di negeri itu pada tahun 2015.
Sesudah penembakan tahun 2015 itu, pemerintah sempat memberi kewenangan kepada polisi untuk melakukan pengecekan terhadap niqab yang dicurigai digunakan untuk bersembunyi dan penyamaran.
Menurut BBC Monitoring yang mengutip situs berita independen di Tunisia, Kapitalis, beberapa saksi menyatakan melihat bahwa salah seorang pelaku pengeboman bunuh diri pekan lalu, Aymen Smiri, memakai niqab dalam melakuka kejahatannya.
Kelompok yang menamakan dirinya sebagai negara Islam atau ISIS kemudian mengaku bertanggung jawab terhadap pengeboman itu.
Di Tunisia, niqab sempat dilarang pada masa pemerintahan Presiden Zainal Abidin bin Ali, tetapi diperbolehkan kembali sesudah terjadinya revolusi Tunisia di tahun 2011.
Sri Lanka juga melakukan pelarangan niqab sebagai reaksi atas serangan besar pada minggu paskah tahun ini yang menewaskan 250 orang dan melukai ratusan lainnya.
