DetikNews
Sabtu 30 Maret 2019, 09:46 WIB

Jelang Debat Capres Keempat, dari Pembubaran HTI Hingga Masalah Papua

BBC Indonesia - detikNews
Jelang Debat Capres Keempat, dari Pembubaran HTI Hingga Masalah Papua
Jakarta -

Debat calon presiden keempat akan dihelat Sabtu (30/03) malam, dengan tema tentang ideologi, pemerintahan, pertahanan dan keamanan, serta hubungan internasional.

Apa saja yang menjadi sorotan calon presiden Joko Widodo dan Prabowo Subianto tentang tema-tema tersebut?

HTI akan menjadi sorotan?

Tim Kampanye Nasional (TKN) pasangan Joko Widodo-Makruf Amin menyebut Jokowi sejak awal telah menunjukkan komitmen kuat untuk mempertahankan dan memperkuat Pancasila.

Kepala Tim Komunikasi Politik Jokowi-Makruf Usman Kansong mengatakan bukti nyata soal itu adalah keberanian Jokowi membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia HTI.

"Dengan pembubaran HTI yang disinyalir akan menerapkan atau menegakkan khilafah, (merupakan) salah satunya," kata Usman kepada wartawan Arin Swandari untuk BBC News Indonesia, Jumat (29/03).

Usman mengklaim terkait ideologi Pancasila capres 01 "lebih kuat" ketimbang capres 02.

Usman membandingkan dengan Capres 02 yang menurutnya ada indikasi didukung oleh kelompok-kelompok pro khilafah. Tuduhan ini berulangkali ditolak oleh kubu Prabowo.

"Ini sih logis belaka, karena Pak Jokowi membubarkan mereka, maka mereka mencari tempat di lawannya Pak Jokowi. Bendera HTI misalnya berkibar di kampanye mereka di Makassar misalnya kemarin," lanjutnya.

Sementara, Andre Rosiade, juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga Uno, menegaskan pihaknya akan merevisi UU Ormas, yang menjadi dasar pembubaran HTI.

"Pembubaran Ormas harus melalui pengadilan," kata Andre, yang beralasan UU tersebut mencederai demokrasi, kepada BBC News Indonesia.

Sekaligus ia menegaskan tudingan Prabowo pro khilafah tidak benar. "Prabowo sejak umur 18 tahun, sudah menandatangani kontrak dengan negara ini," tegas Andre.

Pancasila dan tuduhan ekonomi liberal

Terkait pelaksanaan nilai-nilai Pancasila Andre mengkritik Jokowi. "Ngaku bela Pancasila, tapi perekonomiannya liberal, tidak sesuai nilai-nilai Pancasila," katanya.

Menurutnya bagi Prabowo ideologi tak sekadar ideologi dan tolak radikalisme. "Kita sudah pasti menolak radikalisme dan khilafah, tapi ideologi harus diwujudkan dalam ekonomi terencana, agar ekonomi kita meroket naik," tambahnya.

Pancasila
Nilai-nilai Pancasila dan penerapannya akan menjadi sorotan dalam debat capres. (Getty Images)

Soal ini Usman Kansong dari TKN punya menjelaskan, dalam lima tahun kepemimpinannya Jokowi menerapkan sila-sila Pancasila dalam pembangunan.

Salah satunya, kata dia, Jokowi menerapkan pembangunan yang merata. "BBM satu kerja, pembangunan infrastruktur yang tidak Jawa sentris, tapi Indonesia sentris," kata Usman.

Wakil Direktur Pusat Kajian Politik UI, Huriyah, menyatakan kedua kandidat harus menyampaikan dengan jelas tentang konsensus bersama tentang NKRI dan Pancasila.

"Clear harus dari kedua kandidat menyampaikan ini," kaya Huriyah. Namun demikian yang lebih penting adalah bagaimana mengelola ide-ide yang muncul di masyarakat agar tidak mengancam demokrasi dan kebebasan berekspresi.

"Kelebihan dari sistem demokrasi, dia bahkan memberi ruang untuk kelompok dan atau ide-ide yang berlawanan dengan demokrasi sekalipun," lanjutnya.

Isu 'jual beli jabatan' akan menjadi sorotan

Salah satu yang disorot publik terhadap pemerintah adalah mencuatnya kasus jual beli jabatan yang antara lain terjadi di Kementerian Agama.

Usman Kansong dari TKN menegaskan capres Jokowi mengandalkan merit system dalam proses rekruitmen.

"Misalnya untuk jabatan tertentu 'kan lewat lelang jabatan, ada fit and proper test di DPR. Kalau ada kasus seperti Romy (Romahurmuziy) itu 'kan penyimpangan, perorangan dan sudah ditindak," lanjutnya.

Hal lain yang menjadi tumpuan Jokowi dalam bidang pemerintahan adalah penegakan good and corporate governance yang diupayakan melalui E-government.

Pada 2018 lalu, kata Usman, Presiden Jokowi menerbitkan Perpres Nomor 54 Tahun 2018, tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.

Dalam Perpres disebutkan ada pembentukan Timnas Pencegahan Korupsi yang menyertakan unsur KPK dalam proyek-proyek pemerintahan.

"KPK menjadi lead dalam proses (proyek) itu, misalnya ada proyek tertentu KPK akan melihat seperti apa," tambah Usman.

Sementara itu dalam hal good and corporate governance, menurut Andre Rosiade Prabowo, masih akan menekankan kenaikan gaji sebagai pencegahan korupsi.

"Gaji polisi naik, gaji TNI naik, gaji hakim naik, gaji jaksa naik, termasuk PNS," kata Andre.

Masih soal pemerintahan, katanya, BPN menyebut Jokowi "bagi-bagi jabatan" di pemerintahan, termasuk pada partai politik dan relawan.

"Pak Prabowo tidak akan bagi-bagi menteri, untuk BUMN dan komisaris akan disii orang-orang terbaik yang bisa memimpin Indonesia," klaimnya.

Menjawab pertanyaan tentang janji Prabowo yang akan memberikan kursi menteri kepada petinggi Partai Demokrat, PKS, dan PAN, Andre mengklaim nama-nama yang disebut punya kapasitas.

"Mas AHY anak muda Indonesia yang punya kemampuan luar biasa punya visi bagus untuk visi ke depan. Lalu Prabowo menyebut Dr Shohibul Iman, siapa tidak kenal Dr Shohibul Iman? Dia sekolah di Jepang, rektor Universitas Paramadina," klaim Andre.

Isu separatisme atau tuntutan kemerdekaan Papua

Soal pertahanan keamanan salah satu yang disoroti publik adalah soal Papua. Andre Rosiade dari BPN menyebut komitmen Prabowo untuk mengatasi masalah keamanan di Papua akan dilakukan melalui cara-cara damai.

"Pendekatan damai, pendekatan ekonomi, pendekatan persuasif, kita akan membangun Papua," katanya.

Tentang gerakan separatisme atau tuntutan kemerdekaan di Papua, lanjut Andre, pihaknya memilih bernegosiasi dan memberi waktu untuk menyerah.

"Tapi kalau mereka terus melakukan pembunuhan dan menyerang bangsa Indonesia tentu harus menunjukkan ketegasannya," kata.

Soal pendekatan persuasif Usman menegaskan Pemerintahan Jokowi sangat membantu Papua, misalnya melalui pembangunan infrastruktur dan BBM satu harga yang sekarang menurut dia sudah dinikmati warga Papua.

"Posisi Papua tidak bisa diabaikan, Papua adalah bagian intergral dari Indonesia. Itu akan dipertahankan dengan cara-cara yang baik," katanya.

Pemerintah Jokowi katanya sudah punya standar untuk memilah-memilah gangguan keamanan yang terjadi di Papua dan standar bagaimana menanganinya.

"Kalau OPM keras, masa kita diam saja," tegas Usman.

Benarkah salah-satu kubu dukung kembalinya dwi fungsi TNI?

Isu pertahanan keamanan lain yang dilontarkan tim Capres 02 adalah munculnya kecurigaan akan adanya dwi fungsi TNI.

"Kita tahu Pak Jokowi, ada menteri-menteri yang mengusulkan kembali dwi fungsi TNI. Kita akan menolak hal itu," kata Andre.

Usman membantah tudingan tersebut. "Apa yang dilakukan dengan menempatkan perwira aktif di jajaran birokrasi sesuai undang-undang. Antara lain UU TNI yang dicetuskan di masa reformasi, sangat reformis.

TNI Isu pertahanan keamanan lain yang dilontarkan tim Capres 02 adalah munculnya kecurigaan akan adanya dwi fungsi TNI. (Getty Images)

"Misalnya Kepala BNPB itu kan tentara aktif, itu sesuai UU, tidak ada undang-undang dilanggar dalam hal ini."

Usman membantah TNI aktif yang dibawa ke birokrasi terlalu banyak. "Itu tergantung posisi, jumlah posisi yang tersedia berapa. Prinsip birokrasi orang mengikuti jabatan, bukan orang mengikuti jabatan," lanjutnya.

Hubungan internasional: Apa yang bakal disorot?

Jokowi disoroti lantaran kerap absen dalam forum PBB. Salah satu kritik yang kerap dilontarkan lantaran menghindari pembicaraan soal Papua di forum tersebut.

Usman membantahnya, sebab soal Papua adalah persoalan dalam negeri. "Walaupun ada tekanan internasional, kita komit soal itu," tegasnya.

Senada, BPN seperti disampaikan Andre, mengatakan Prabowo akan menekankan kepada dunia internasional soal kedaulatan dan pendekatan pemerintah yang mengedepankan pembangunan Papua.

"Sebagai tumpah darah Indonesia, Papua akan sama dengan provinsi lain, itu yang akan disampaikan Prabowo di PBB," katanya

Pengamat internasional dari CSIS, Philip Vermonte, mengatakan soal Papua, pemerintah Indonesia telah melobi banyak negara.

"Soal Papua diplomasi Indonesia mendekati negara Pasific dan negara tetangga, masih secara firm, bahwa mereka menghormati kedaulatan teritorial Indonesia di mana Indonesia masuk ke dalamnya," kata Philip.

Terkait absennya Jokowi di Forum PBB, juru bicara BPN Andre Rosiade menuding karena Jokowi tak piawai berbahasa Inggris.

"Kita butuh pemimpin yang mampu berbahasa Inggris sehingga berani datang," lanjut Andre.

Namun, Philip mengingatkan bahwa pejabat Indonesia sesungguhnya justru terikat, dalam forum resmi harus berhasa Indonesia.

"Dalam konteks forum PBB, ada translator juga," lanjutnya. Philip menyebut soal ketidakhadiran Jokowi di forum PBB bukan masalah substansial, karena sejak awal sudah ada pembagian peran dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

"Itu sah-sah saja, bukan berati komitmen Indonesia soal internasional rendah, karena toh Indonesia masih aktif dalam berbagai persoalan internasional dan bahkan kini jadi anggota tidak tetap PBB," katanya.

Terkait ketegangan AS dan Cina, Andre yakin, Prabowo bisa berperan dalam masalah tersebut.

"Bagaimana Indonesia berada di tengah tetap berteman dengan Tiongkok, dan tetap berteman dengan AS," lanjut Andre.

Menurutnya dalam banyak hal, Prabowo menekankan 'Indonesia first' artinya yang jadi hal utama kepentingan Indonesia.

Dalam soal ini TKN juga menyampaikan pendapat serupa. "National interest kita posisinya seperti dalam hubungan internasional, kita tidak mau terikat pada Amerika atau Cina, kita tak menjalin aliansi kecuali aliansi ekonomi," lanjut Usman.

Menjawab klaim tuduhan yang menyebut Jokowi dalam soal ekonomi condong ke Cina, Usman menegaskan Jokowi akan membawa data yang menunjukan bahwa Cina bukan investor terbesar Indonesia, tetapi Jepang.

Pengamat internasional dari CSIC Plilip Vermonte menjelaskan dalam debat Sabtu malam, kedua capres perlu menekankan beberapa hal.

"Karena Indonesia sudah menjadi anggota G20, kedua anggota ASEAN yang terbesar, Indonesia negara demokrasi dengan penduduk Muslim terbesar, sehingga yang harus dikedepankan bagaimana Indonesia identitas baru, sebagai negara demokratis, dengan populasi Muslim mayoritas, pada saat sama negara maritim, dan negara G20 yang cukup makmur, middle power dan lain-lain, sehingga kita harus bisa merumuskan dengan modalitas itu bagaimana bisa membantu perdamaian dunia," papar Philip.

Philip juga menyoroti langkah-langkah praktis Indonesia dalam persoalan Palestina dan Rohingya.

"Sudah dilakukan tapi prosesnya masih berjalan, misalnya soal Rohingya, Rakhine State, Indonesia melalui ASEAN berusaha melakukan," katanya. Hal ini tentunya bisa disampaikan terus ke publik katanya.

Seperti apa format debat capres keempat?

Debat dibagi enam segmen, yaitu, pertama, penyampaian visi-misi; segmen kedua dan ketiga berisi pendalaman visi-misi capres lewat pertanyaan tim panelis.

Lalu segmen keempat dan kelima, capres saling bertanya dan segmen terakhir pernyataan penutup.

Pada sesi empat dan lima yang disebut dengan debat eksploratif, akan memakan waktu delapan menit dan diatur oleh moderator dengan cara membagi waktu bagi setiap kandidat berbicara.

Dalam debat yang dipandu Moderator Retno Pinasti (SCTV) dan Zulfikar Naghi (Indosiar) ini pertanyaan disusun oleh Tim Panelis yang telah disusun oleh KPU.


(ita/ita)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed