.webp)
Keputusan itu diumumkan Menteri Kerja Sama dan Pembangunan Denmark, Ulla Tornaes. Namun ia tidak menyebut nama pejabat yang menunda pencairan bantuan tersebut.
Bagaimanapun, Tornaes menyebut dirinya sangat mengkhawatirkan pernyataan anti-gay itu.
- Kenya cabut larangan film lesbian agar bisa bersaing di Oscar
- Australia akan larang sekolah agama tolak atau usir siswa gay
- Pendeta gay kalah dalam gugatan diskriminasi terhadap gereja
Oktober lalu, Paul Makonda, anggota badan perdagangan di ibukota Tanzania, Dar es Salaam, mendorong masyarakat setempat melaporkan terduga gay ke polisi.
Makonda mengatakan ia berencana membentuk tim pengintai untuk menelusuri penyuka sesama jenis.
Meski begitu, pemerintah Tanzania ketika itu menyatakan pernyataan Makonda merupakan ekspresi pribadi, bukan kebijakan resmi negara.
Homoseksual merupakan perbuatan ilegal di Tanzania. Orang-orang yang divonis bersalah akibat ketentuan ini dapat mendekam di penjara hingga 30 tahun.
Sejumlah laporan menyebut pernyataan anti-gay terus meningkat sejak John Magufuli memenangkan pemilihan presiden Tanzania tahun 2015.
Pada 2017, Wakil Menteri Kesehatan Tanzania mempertahankan ancaman untuk mempublikasikan daftar orang sesama jenis di negara itu.
Paul Makonda mendorong publik melaporkan penyuka sesama jenis ke polisi. (AFP)
"Saya sangat mengkhawatirkan perkembangan negatif di Tanzania. Yang terakhir adalah pernyataan homofobia seorang pejabat yang tak dapat diterima," kata Toarnes dalam akun Twitter miliknya.
"Oleh karena itu saya memutuskan menunda bantuan 65 juta krona untuk negara itu. Penghormatan terhadap hak asasi manusia sangat krusial bagi Denmark," tambahnya.
Denmark merupakan negara penyalur bantuan terbesar kedua bagi Tanzania.
Merujuk laporan media DR, Toarnes juga menunda kunjungan ke negara yang berada di kawasan timur Afrika tersebut.
Belum ada tanggapan yang keluar dari pemerintah Tanzania terkait penundaan bantuan ini.
Makonda, sekutu dekat Presiden John Magufuli, bulan lalu telah menduga kritik dari dunia internasional terhadap sikapnya.
"Saya lebih baik membuat marah negara-negara itu ketimbang Tuhan," ujarnya.
Pemerintah Tanzania ketika itu menjaga jarak dengan pernyataan Makonda dengan menyebut itu sebagai opini pribadi.
Pemerintah Tanzania mengklaim akan terus menghormati dan menjunjung tinggi HAM, sebagaimana ketentuan dalam konstitusi negara itu.
Oktober lalu, 10 orang ditanggap atas dugaan menggelar pernikahan sesama jenis di Zanzibar, pulau kecil di sebelah barat Tanzania.
Tindakan kepolisian setempat itu memicu kritik dari sejumlah kelompok advokasi HAM.
(ita/ita)
