DetikNews
Kamis 17 Mei 2018, 11:28 WIB

Usai Pemilu, Malaysia Alami Euforia Sehingga Sepi Kritikan

BBC World - detikNews
Usai Pemilu, Malaysia Alami Euforia Sehingga Sepi Kritikan
Kuala Lumpur -

Kemenangan bersejarah aliansi oposisi Pakatan Harapan dalam pemilu Malaysia Rabu lalu (09/05) yang disusul dengan pembebasan pemimpin oposisi Anwar Ibrahim dari penjara satu minggu kemudian, Rabu (16/05), untuk sementara ini tampaknya menenggelamkan suara-suara miring terhadap pemerintahan baru di bawah PM Mahathir Mohamad.

Mahathir sendiri bukanlah sosok yang 'steril dari dosa' ketika berkuasa di Malaysia selama 22 tahun mulai 1981 hingga 2003.

Ia dikenal sebagai pemimpin yang tidak mentolerir pembangkangan, di samping sisi-sisi positif yang dimilikinya -seperti pemimpin otoritatif yang karismatik dan pendiri Malaysia modern yang diperhitungkan di panggung internasional.

"Dulu pemimpin-pemimpin saya pernah ditahan berdasarkan Akta Keamanan Dalam Negeri (ISA). Sekarang kita bekerja sama karena semua pemimpin politik telah menepikan perbedaan dan menghapus kebencian yang terjadi dulu, tetapi sekarang kita bekerja bersama untuk membangun Malaysia," jelas Teresa Kok, wakil Sekjen Partai Aksi Demokratik (DAP), salah satu partai komponen di Pakatan Harapan.

Yang dirujuk anggota parlemen itu adalah peraturan yang memungkinkan penahanan tanpa proses pengadilan dan kerap diterapkan untuk membungkam lawan-lawan politik pemerintah.

Di bawah pemerintahan Mahathir Mohamad sebelumnya, politikus veteran DAP, Lim Kit Siang, dijebloskan ke penjara beberapa kali dengan menggunakan ISA, peraturan yang kemudian dicabut pada tahun 2012.

PencekalanNajibRazak

Kini Mahathir dielu-elukan sebagai pahlawan lagi di tengah skandal dugaan korupsi di badan investasi negara, 1MDB, yang didirikan oleh mantan PM Najib Razak, dan di tengah kesulitan ekonomi yang dialami rakyat biasa.

Dalam hitungan hari setelah diambil sumpah sebagai perdana menteri ketujuh Malaysia, dengan kendaraan Pakatan Harapan yang dulu dimusuhinya, Mahathir Mohamad memerintahkan pencekalan sejumlah mantan pejabat tinggi.

Tak terkecuali mantan PM Najib Razak yang digulingkan dalam pemilu pekan lalu, beserta istrinya, Rosmah Mansor, terkena pencekalan. Najib mengaku sedianya akan berlibur ke Indonesia.

"Prinsipnya tak patut orang dilarang keluar negeri. Saya sebagai ketua Suhakam, hari ini baru mengeluarkan pernyataan bahwa harus ada alasan pencekalan orang-orang," papar Razali Ismail, ketua Suhakam, atau setingkat Komnas HAM di Indonesia.

"Tetapi sebagai rakyat Malaysia, saya paham banyak hal yang telah diperbuat (oleh pemerintahan sebelumnya) yang membuat Malaysia bangkrut. Jadi kalau orang itu salah, diperlukan waktu untuk menyiapkan semuanya. Kalau ia sudah keluar (dari Malaysia) akan susah mencari orang itu."

Ditegaskannya dari segi hak asasi manusia, ia memandang memang langkah perdana menteri baru itu tidak dibenarkan, mencekal warga tanpa alasan resmi.

"Tetapi perdana menteri sedang dalam proses memberikan alasan yang akan diumumkan ke masyarakat. Ini bukan ulah seorang diktator, ini adalah sosok yang berusaha mengoreksi kesalahan," kata Ketua Suhakam, Razali Ismail dalam wawancara dengan BBC News Indonesia lewat telepon, Rabu (16/05).

Suara kritis

Mahathir mengatakan pencekalan Najib Razak ditempuh sebagai langkah pencegahan.

"Ada banyak komplain yang diarahkan kepadanya, semuanya harus diselidiki, dan kami mendapati sebagian dari komplain itu sahih, jadi kami harus bertindak cepat, karena kami tidak ingin terbebani dengan persoalan ekstradisi dari negara-negara lain," kata Mahathir, Minggu (12/05).

Selain Suhakam yang memandang pencekalan Najib Razak dari sudut pandang kebebasan pribadi untuk bepergian, tampaknya tak banyak suara kritis terhadap pemerintahan baru Malaysia terlepas dari fakta bahwa umur pemerintahan ini baru bisa dihitung dengan jari. Bahkan susunan kabinetnya pun belum lengkap.

Kendati demikian, menurut politikus Gerakan, partai komponen di koalisi Barisan Nasional yang baru pertama kali kalah pemilu selama 61 tahun terakhir, Andy Yong, seharusnya kelompok-kelompok sipil di Malaysia mempersoalkan pencekalan sejumlah mantan pejabat tinggi.

Ia lantas membandingkan sepinya protes terhadap pencekalan Najib Razak di zaman pemerintahan PakatanHarapan dengan protes terhadap pencekalan sejumlah politikus Pakatan Harapan di zaman Barisan Nasional.

"Mengapa mereka diam sekarang? Bukanlah perdana menteri baru kita berbicara tentang pentingnya penegakan hukum? Bukankah seseorang dianggap tak bersalah sebelum diputuskan oleh pengadilan?" kata pemimpin sayap pemuda Gerakan itu sebagaimana dikutip media setempat.

Adapun kelompok pengacara yang tergabung dalam Lawyers for Liberty mengatakan keputusan PM Mahathir Mohamad mencekal mantan PM Najib Razak dan istrinya Rosmah Mansor tidak melanggar hukum.

Sebab, otoritas imigrasi "mempunyai wewenang penuh mengambil langkah-langkah mencegah orang-orang yang sedang diselidiki polisi melarikan diri dari hukum".

Sepinya suara kritis terhadap pemerintahan Mahathir Mohamad mungkin antara lain dapat diatribusikan terhadap sokongan rakyat yang besar. Terbukti dari hasil pemilu pekan lalu, perolehan kursi Pakatan Harapan cukup untuk membentuk pemerintahan.

Sokongan skala besar di kalangan akar rumput ini yang berbuah kemenangan, kata wakil rakyat dari DAP, Teresa Kok, menimbulkan euforia. Suasana tersebut ditambah lagi dengan dukungan di tingkat birokrat, kepolisian, militer yang sebelumnya hanya mengenal satu rezim.

"Rakyat Malaysia memang melihat apa yang telah diumumkan oleh Tun Dr Mahathir dan kita juga melihat beliau mendapat sokongan dari kepolisian, militer dan pegawai negeri sipil.

"Itu semua memudahkan kerja Tun Dr Mahathir. Itu sebab kita melihat tidak banyak kritikan dilemparkan terhadap beliau dan juga kerajaan baru," jelasnya.

Di antara janji kampanye Pakatan Harapan di bawah komando Mahathir Mohamad yang sudah ditunaikan adalah memberikan dua hari libur begitu mereka menang pemilu pekan lalu serta membebaskan pemimpin oposisi Anwar Ibrahim.

Dan yang baru saja diumumkan adalah penghapusan pajak barang dan jasa (GST) mulai 1 Juni mendatang. Pajak sebesar 6% mulai 1 April 2015 itu dikeluhkan warga karena mendongkrak biaya hidup mereka.

Tahun lalu, pemerintahan Najib Razak mengumpulkan 42 miliar ringgit atau sekitar Rp149 triliun dari GST.

Belum jelas bagaimana PM Mahathir Mohamad akan mencari sumber pendapatan alternatif dari pajak barang dan jasa ini untuk membantu menopang perekonomian Malaysia dan mewujudkan cita-citanya mengembalikan kejayaan negara itu.




(ita/ita)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed