Serangan Terhadap Anak di Wilayah Perang 'Mengejutkan'

New York - Badan PBB untuk anak, UNICEF, menyatakan serangan terhadap anak-anak di wilayah perang di dunia sepanjang tahun 2017 mencapai tingkat yang mengejutkan.

Dalam laporan terbarunya, UNICEF mengatakan secara meluas dan terang-terangan terjadi pelanggaran hukum internasional yang sejatinya dibuat untuk melindungi kelompok yang lemah.

Direktur UNICEF, Manuel Fontaine, mengatakan anak-anak menjadi sasaran serangan di rumah mereka, sekolah, maupun tempat bermain.

"Karena serangan ini berlangsung dari tahun ke tahun, kita tidak bisa menjadi kebal. Brutalitas seperti ini tidak boleh menjadi kewajaran baru," tegas Fontaine.

Laporan tersebut mengangkat beberapa wilayah perang di dunia dengan anak-anak yang menderita, antara lain:

Di Republik Afrika Tengah, CAR, anak-anak dibunuh, diperkosa, diculik, dan direkrut oleh kelompok-kelompok bersenjata.
Kelompok militan Islam Boko Haram memaksa sedikitnya 135 anak di Nigeria dan Kamerun untuk menjadi pengebom bunuh diri, yang merupakan peningkatan hampir lima kali lipat dibanding tahun 2016.

Anak-anak Muslim Rohingya di Myanmar menderita 'kekerasan yang meluas dan mengejutkan' bersamaan dengan pengusiran mereka dari rumahnya di Negara Bagian Rakhine.
Di Sudan Selatan, lebih dari 19.000 anak-anak direkrut ke dalam angkatan bersenjata maupun kelompok-kelompok militan bersenjata.
Perang di Yaman menyebabkan 5.000 anak meninggal dan cedera berdasarkan angka resmi namun jumlah yang sebenarnya diperkirakan jauh lebih tinggi.
Di Ukraina Timur, 220.000 anak hidup di bawah ancaman ranjau darat dan peralatan ledak lainnya yang tertinggal dari masa perang.

Berdasarkan laporan UNICEF, di beberapa tempat anak-anak yang diculik oleh kelompok ekstrem menderita kekerasan lebih lanjut ketika mereka bebas dan diserahkan kepada aparat keamanan.

Sementara jutaan anak menderita kekurangan gizi, sakit, dan trauma sementara akses untuk air bersih, pangan, dan kesehatan terhalang oleh perang.

"UNICEF menyerukan semua pihak yang berkonflik mematuhi kewajiban mereka berdasarkan hukum internasional untuk segera mengakhiri kekerasan atas anak-anak dan mengakhiri serangan atas prasarana sipil, termasuk sekolah dan rumah sakit," tulis laporan tersebut.

Badan PBB itu juga mendesak agar negara-negara yang memiliki pengaruh atas pihak-pihak yang berkonflik untuk menggunakan pengaruhnya guna melindungi anak-anak. (nvc/nvc)