Eks Presiden Filipina Benigno Aquino Didakwa Penyalahgunaan Kekuasaan

Mantan Presiden Filipina, Benigno Aquino, didakwa di pengadilan khusus, Rabu (09/11), dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun jika terbukti bersalah.

Kantor Ombudsman Filipina menyebutkan Aquino -yang menjabat presiden selama enam tahun hingga 2016 lalu- didakwa dengan 'tindakan melanggar hukum dan penyalahgunaan kekuasaan'.

Tindakan itu terkait dengan operasi antiteror pada Januari 2015 yang menyebabkan 44 polisi, 18 pejuang militan Islam, dan lima warga sipil tewas.

• Amnesty: Polisi Filipina 'rencanakan' pembunuhan dalam perang narkoba
• Polisi Filipina menahan orang di dalam 'ruang rahasia'
• Dalam sehari 32 tersangka pengedar narkoba ditembak mati polisi Filipina

Aquino disebut membiarkan Kepala Kepolisian Nasional, Jenderal Alan La Madrid Purisima -yang disarankan agar diberhentikan sementara- memimpin operasi untuk memburu seorang pemimpin militan Islam asal Malaysia yang kemudian menjadi baku tembak berdarah.

"Presiden Republik Filipina, dalam melaksanakan tugas resmi dan administrasi, melakukan dengan sengaja, melanggar hukum, dan secara kriminal membujuk, membiarkan dan mempengaruhi Alan La Madrid Purisima," seperti tertulis dalam dakwaan Ombudsman.

Pihak Ombudsman saat itu sudah menyarankan agar Purisima diberhentikan sementara dari jabatannya karena diduga terlibat korupsi.

Operasi itu sendiri berhasil mencapai tujuannya, yaitu membunuh tersangka pembuat bom, Zulkifli bin Hir -yang masuk dalam daftar orang yang diburu oleh Amerika Serikat- namun jumlah korban jiwa yang jatuh mengejutkan banyak orang.

Sebuah penyelidikan polisi menyimpulkan bahwa operasi berlangsung dengan perencanaan, koordinasi, dan eksekusi yang buruk.

• Gereja Filipina kecam 'operasi berdarah' melawan narkoba
• Pemerintah Filipina blokir sejumlah situs porno populer
• Filipina pangkas anggaran komisi penyelidik perang narkoba tinggal Rp264.000

Dakwaan atas Aquino ini dikecam oleh Presiden Rodrigo Duterte yang berpendapat pendahulunya tersebut tidak dapat didakwa dengan penyalahgunaan kekuasaan karena presiden memiliki otoritas sepenuhnya atas kepolisian.

"Presiden selalu bisa campur tangan, mengubah, memodifikasi atau sama sekali mengubahnya. Dia adalah kepala pemerintahan terkait dengan kepolisian," kata Duterte kepada para wartawan, seperti dikutip kantor berita AFP.