.webp)
Kantor PM Spanyol mengatakan, para menteri akan melakukan rapat khusus untuk mengaktifkan Pasal 155 konstitusi, yang memungkinkan mereka untuk mengambil alih langsung pemerintahan wilayah tersebut.
- Pemerintah Spanyol kembali keluarkan ancaman jika kemerdekaan Catalunya tidak dicabut
- Spanyol menahan sejumlah tokoh kemerdekaan Catalunya
- Spanyol jatuhkan ultimatum kepada Catalunya
Pemimpin Catalunya sebelumnya mengancam bahwa parlemen wilayah itu akan melakukan pemungutan suara untuk menyatakan kemerdekaan, yang sesuai hasil referendum yang disengketakan pada 1 Oktober, jika Spanyol 'terus melakukan represi.'
Banyak kalangan mencemaskan, hal ini bisa memicu kerusuhan.
"Pemerintah Spanyol akan melangkah pada prosedur yang digariskan dalam Pasal 155 Konstitusi untuk mengembalikan legalitas di wilayah pemerintahan sendiri Catalunya," demikian pernyataan Perdana Menteri Mariano Rajoy.
- Pemerintah Spanyol 'mencemooh' deklarasi kemerdekaan Catalunya
- Batas waktu deklarasi kemerdekaan Catalunya semakin dekat
- Raja Spanyol mengecam referendum kemerdekaan Catalunya
Pasal 155 Konstitusi Spanyol tahun 1978, yang menerapkan pemberlakuan demokrasi setelah kematian diktator Jenderal Franco tiga tahun sebelumnya, memungkinkan pemerintah pusat di Madrid untuk memberlakukan pengambilalihan pemerintahan jika terjadi sebuah krisis. Sejauh ini pemberlakuan pasal 155 itu tidak pernah dilakukan.
Para pemimpin politik di Madrid dan Barcelona telah terlibat dalam ketegangan tinggi sejak referendum, yang menurut para pemimpin Catalan menghasilkan suara "Ya" untuk kemerdekaan, namun oleh pemerintah Madrid dianggap ilegal.
(ita/ita)
