Terkait 'Aborsi,' AS Hentikan Bantuan ke Lembaga PBB

Washington - Amerika Serikat menghentikan bantuan pendanaan terhadap badan PBB untuk kependudukan yang mempromosikan Keluarga Berencana di 150 negara, yang dituding mendukung aborsi.

Departemen Luar Negeri AS menyebut, badan PBB itu, UNFPA, 'mendukung atau berpartisipasi dalam manajemen program aborsi dan sterilisasi paksa.'

Ini merupakan langkah pertama AS untuk memangkas sumbangan pendanaan terhadap PBB yang dijanjikan pemerintahan Donald Trump sejak kampanye presiden.

• Apa dampak terpilihnya Trump terhadap umat muslim dan perempuan?
• Mengurangi praktik aborsi tidak aman lewat layanan hotline
• Ketika pria ambil keputusan tentang tubuh perempuan: Enam hal ihwal foto viral Trump

UNFPA menyebut sangat 'menyesalkan' keputusan itu, dan menyatakan mereka tak pernah melanggar hukum dengan program mereka.

Dana yang ditarik AS untuk tahun 2017, mencapai US$ 32,5 juta (sekitar Rp 400 miliar).

Tudingan 'keliru'

Awal tahun ini, Presiden Trump memulihkan larangan pendanaan terhadap organisasi internasional yang menyediakan layanan atau saran terkait aborsi dalam bentuk apa pun.

Dalam pernyataannya, Senin, Departemen Luar Negeri AS menyebut mereka mengacu pada arahan presiden dari bulan Januari lalu dan ketentuan yang disebut "Amandemen Kemp-Kasten."

"Keputusan ini dibuat berdasarkan fakta bahwa kebijakan keluarga berencana China masih melibatkan penggunaan aborsi dan sterilisasi paksa, dan banyak mitra UNFPA pada kegiatan keluarga berencana yang bekerja sama dengan lembaga pemerintah China bertanggung jawab untuk kebijakan ini," kata Departemen Luar Negeri.

UNFPA mempromosikan kesehatan ibu dan anak serta program keluarga berencana di 150 negara, termasuk Sierra Leone. (AFP/Getty Images)

UNFPA menyebut tudingan tersebut 'keliru' dan bahwa yang mereka lakukan adalah mempromosikan hak-hak individu dan pasangan untuk membuat keputusan sendiri, bebas dari paksaan atau diskriminasi.

Dengan dana dukungan AS, disebutkan bahwa pada tahun lalu UNFPA mampu menyelamatkan ribuan jiwa perempuan yang terancam kematian saat kehamilan dan melahirkan, mencegah kehamilan tak diinginkan dan aborsi tidak aman.

• Penelitian tentang aborsi: 25% kehamilan digugurkan
• BBC 100 Women 2016: Perempuan-perempuan inspirasional Indonesia

Badan PBB untuk kependudukan ini sudah sejak lama jadi sasaran pemerintahan partai Republik yang konservatif. Presiden Ronald Reagan dan Presiden George Bush maupun George W. Bush menghentikan pendanaan kepada UNFPA dengan alasan yang sama.

Dana yang dialokasikan bagi UNFPA di tahun fiskal 2017 akan 'dialihkan dan dirumuskan ulang bagi Global Health Programs" kata Deplu AS.

(ita/ita)